Aktualita
Tahun Ke-5 Edisi APRIL 2011 Hanya untuk kalangan medis
Sahabat P erempuan
7
330 Ribu Warga Jatim
Alami Gangguan Jiwa Berat
D
B
adan Pemberdayaan Perem puan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Jatim menar getkan akan memiliki 10 Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) pada 2011 ini. Saat ini, Jatim baru memiliki lima kab/kota yang sudah menyatakan diri sebagai KLA antara lain Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Tulungagung yang baru 1 Februari 2011 ini melaunchingkan diri sebagai KLA. Kepala Subbidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat BPPKB Jatim, Ir Heru Indra Triyono Msi mengatakan tahun ini, BPPKB Jawa Timur semakin gencar untuk mengarahkan pemerintah kabupaten/kota di Jatim guna mewujudkan daerahnya menjadi Kota Layak Anak (KLA). Program ini dimaksudkan untuk merangsang dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) anak agar dapat ikut berkecimpung dalam pembangunan (mengutarakan pendapat, red). “Kami masih belum bisa menye butkan 10 KLA itu mana saja, yang terbentuk 5 KLA. Dimana yang 4 KLA merupakan pilot project sedang yang satu yaitu KLA Kab Tulungagung merupakan binaan dari UNICEF,” ungkapnya. Heru menjelaskan dengan KLA diharapkan setiap anak bisa lebih mendapat haknya untuk menguta rakan pendapat dalam forum orang dewasa yaitu dengan mengikutsertakan anak di kegiatan-kegiatan desa atau kota. katagori anak adalah mereka yang berusia 0-18 tahun. Tentunya, anak yang dapat diikutsertakan dalam kegiatan orang dewasa telah mampu memilki pen dapat tentang ide-ide kreatif dalam pembangunan. KLA, KLA dilengkapi fasilitas-fasilitas yang memadai untuk anak, seperti rumah sehat yang dilengkapi tempat baca, tempat bermain, dan lainnya. Ada juga fasilitas tambahan, yaitu mobil pintar yang berisi buku-buku edukasi bagi anak.
“Tujuan kami membuat program KLA ini, untuk membangun SDM anak, menanamkan sejak awal bahwa anak dapat ikut berperan da lam pembangunan, juga memberi pema haman kepada anak tentang hak dan kewajiban mereka,” jelasnya. Lebih lanjut ia menjelaskan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk program ini seperti sosialisasi, workshop, dan kongres anak. Untuk sosialisasi, akan diberikan pemahaman tentang buruknya pernikahan dini, juga pekerjaan yang layak dan pekerjaan yang buruk bagi anak. Begitu pula dengan workshop. Sedangkan kongres anak, dalam forum ini digunakan sebagai wadah anakanak se Jatim untuk bebas mengeluarkan aspirasi mereka disegala bidang. Nantinya, akan dipilih 8 anak terbaik dan akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti kongres anak tingkat Nasional. Akan ada pemilihan duta anak terbaik pula untuk tingkat Nasional. Pelaksanaan untuk kongres anak dijadwalkan pada bulan Juni atau Juli mendatang. “Segera akan kami seleksi untuk daerah yang terpilih sebagai KLA. Saat ini, kami telah mnyeleksi sejumlah daerah yang layak mendapat predikat KLA. Sedangkan pada 2010, KLA di Jatim yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Malang. Ketiga daerah itu diluar dari pengawasan BPPKB, pemantauannya langsung dari pusat,” ujarnya. Sedangkan untuk menyokong program ini, BPPKB bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Unicef, SKPD terkait baik di tingkatan Pemprov Jatim mau pun pemkab/pemkot, dan beberapa Lembaga Masyarakat Pemerhati Anak. Untuk anggaran dana, menggunakan dana APBD dan bantuan dari sponsorship. (tabloid bidan/siska/mas)
iperkirakan sedikitnya 330.000 warga yang tinggal di Jawa Timur mengalami gangguan jiwa berat sedangkan penduduk yang mengalami gangguan jiwa ringan diperkirakan sebanyak 3,7 juta orang. Dari informasi yang disampaikan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya, dr Hendra Riyanto SpKJ MM, kini sebanyak 0,9% penduduk Jawa Timur mengalami gangguan jiwa berat. Jika diasumsikan penduduk Jatim kini sebanyak 37 juta jiwa, maka 0,9 persennya, yakni 333.000 orang mengalami gangguan jiwa berat. “Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat di Jatim itu masih tergolong lebih rendah dibanding DKI Jakarta yang persentasenya lebih dari 2 persen. Mayoritas yang mengalami gangguan jiwa itu berasal dari Kabupaten Malang,” ujar dr Hendra usai acara peringatan HUT RSJ Menur, Jumat (25/3/2010). Sedangkan penduduk dengan gangguan mental dan emosional atau kategori ringan mencapai 10 persen atau sekitar 3,7 juta orang. Jumlah penduduk yang alami gangguan jiwa ringan, seperti autis dan stress itu setara dengan jumlah penduduk Kota Surabaya. Sehingga, dengan tingginya jumlah tersebut, maka perlu diantisipasi sedini mungkin agar jumlah tak terus bertambah. Ia mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan seseorang mengalami ganguan jiwa. Salah satunya karena faktor ekonomi yang masih kurang atau di bawah rata-rata. Namun, saat ini Pemprov Jatim yang terus menggalakkan pro poor dan pro job untuk pengentasan kemiskinan dan mendokrak perekonomian di Jatim, menurut dia, sudah sangat tepat. “Banyak sarjana yang menganggur, itu bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan jiwa. Sehingga dengan berbagai program yang dicanangkan Pak Gubernur untuk menggerakkan ekonomi dengan sistem pemberdayaan masyarakat, maka akan sangat membantu menekan tambahan penduduk yang alami gangguan jiwa,” katanya. Menurut dia, pandangan masyarakat saat ini tentang RSJ masih banyak yang salah kaprah. Artinya, banyak anggapan kalau RSJ itu untuk mengirim orang-orang gila. Padahal, lanjut dia, jika ada pasien yang masuk akan dites terlebih dulu, sehingga tidak asal masuk dan dirawat begitu saja, karena kami memiliki prosedur melalui tes bagi pasien tersebut dinyatakan hasilnya. (tabloid bidan/siska/mas)
Laju Pertumbuhan Penduduk Jatim 0,76 Persen
D
alam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, Jawa Timur mencapai prestasi dengan menekan lima target kependudukan meliputi laju pertumbuhan penduduk (LPP). Pada periode 2000-2010 ratarata LPP Jatim sebesar 0,76 persen. Menurut Susenas 2010 turun menjadi 0,49 persen, angka Fertility Rate (T-FR) tahun 2000/2003 mencapai 1,64 persen, pencapaian angka Contraceptive Prevelence Rrate (CPR) sebesar 61,4 persen sedangkan Jatim mencapai 66,1 persen, menurunnya angka kematian ibu melahirkan 108/100.000 serta angka Unmet Need Jatim sebesar 6,6 persen. “Meningkatkan kesehatan Ibu serta menurunkan angka kematian Ibu mel ahirk an sangat berdampak pada pembangunan secara kese luruhan khu s usnya di Jatim,” kata Pakde Karwo. Mantan Sekdaprov Jatim ini menuturkan dalam upaya mewujudkan Program kependudukan dan keluarga berencana nasional yang solid dan kokoh, Pemprov Jatim disertai peran aktif masyarakat harus melakukan perubahan ke arah
perbaikan baik dalam kelembagaan, ketatalaksanaan ataupun dalam hal sumber daya manusia. “Ada pekerjaan serius yang harus dikerjakan oleh BKKBN dan Pemprov Jatim. Tidak ada gunanya bila pertumbuhan ekonomi yang tinggi, LPP juga ikut meningkat. Maka menjadi tugas BKKBN untuk memberikan penyuluhan KB kepada masyarakat di jatim,” lanjutnya. Kebijakan kesehatan KB dan kependudukan, Pemprov Jatim mempunyai dua program yakni, pertama, program asu ransi kesehatan. Kedua, program sistem kesehatan. Rumah sakit saat ini dipenuhi pasien, ini menandakan sudah saatnya kesehatan masyarakat Jatim harus memperoleh perhatian serius. “Pemprov membutuhkan tindakan preventif untuk menurunkan grafik pen derita. Caranya Pemprov bersepakat untuk membuat sistem dengan merubah Polindes menjadi Ponkes di tiap desa atau kelurahan. Polkes nantinya diisi tenaga 1 perawat dan 1 bidan dan buka 24 jam,” tandas Pakde. Untuk merealisasikan program ter sebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jatim segera membuat langkah konkritnya. Nantinya pasien atau penderita tidak perlu menuju rumah sakit besar di kota tetapi cukup ke Ponkes yang ada di tiap desa atau kelurahan.” Kalau program ini bekerjasama dengan BKKBN dan lebih diintensifkan maka program ini sangat menguntungkan masyarakat pedesaan,” terangnya. (tabloid bidan/siska/mas)