PENDIDIKAN & POLITIK AGAMA
Negara. Hal tersebut jelas tidak kita inginkan. Bagaimana mungkin Negara hukum dan demokratis diatur oleh hukum agama yang tidak lain adalah Kitab Suci. Namun kenyataan yang terjadi adalah, agama menjadi obyek penting dalam aturan hidup di Indonesia. Agama wajib diajarkan di lembaga pendidikan formal sejak dini dengan alasan Indonesia adalah Negara beragama, sehingga sudah seharusnya Negara turut andil dalam pelestarian agama. Agama dianggap penting untuk terlibat dalam program pembangunan moral bangsa, dengan asumsi bahwa semakin agamis suatu masyarakat, semakin luhur pula budi pekertinya. Namun kenyatannya, tidak sedikit penyimpangan dan kerusuhan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan agama. Hal ini dapat kita temukan dalam beberapa kasus seperti teror bom di beberapa tempat umum, vandalisme atau perusakan rumahrumah ibadah, diskriminasi pada sekte-sekte yang dianggap sesat seperti Ahmadiyah, dan banyak lagi penyimpangan sosial yang dilatarbelakangi oleh sentimen agama. Dengan demikian, asumsi bahwa semakin agamis suatu masyarakat, semakin luhur pula budi pekertinya telah terbantahkan dengan beberapa kasus tersebut. Tapi, upaya pemerintah hanyalah sekedar penanggulangan dengan menggerakkan badan hukum yang dibuat khusus untuk menangani kasus-kasus tersebut, seperti Densus 88, bukannya menggali ke akarnya, yaitu mengoreksi kembali sistem pendidikan yang berperan penting dalam pembentukan kepribadian bangsa. Karena jika kita pernah mencicipi pendidikan agama di sekolah, maka aspek yang diajarkan adalah
aspek hukum atau dogma agama dan akidah, yang nota bene sangatlah rentan dengan eksklusifisme dan fundamentalisme yang intoleran. Padahal, pendidikan adalah aspek terpenting dalam proses pemembentukan kepribadian bangsa. Apa jadinya bila pendidikan dikotori oleh fundamentalisme dan semangat-semangat kelompok yang lambat laun akan membentuk kepribadian bangsa yang puritan dan eksklusif. Namun, hal itu rupanya telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu demi kepentingan politik. Karena semakin fundamentalis suatu masyarakat, semakin tinggi pula keinginannya untuk menjadikan hukum keyakinan mereka menjadi hukum Negara, atau paling tidak, bisa ikut andil dalam menentukan hukum dan aturan hidup warga Indonesia. Dan hal ini merupakan modal besar bagi politikus untuk meraih jabatan di kursi kekuasaan. Kaum fundamentalis adalah pendukung setia yang siap mengangkat seorang politikus yang dianggap bisa melaksanakan apa yang menjadi keinginan mereka. Sehingga upaya yang dilakukan oleh politikus tersebut adalah melestarikan fundamentalisme mulai dari kalangan paling bawah sampai teratas. Dunia pendidikan dianggap sebagai ladang subur untuk melestarikannya.
Legitimasi Fundamentalis oleh Negara Jika fundamentalisme agama dilegitimasi oleh Negara dengan penyelenggaraan pendidikan agama di lembaga pendidikan formal, maka Negara juga harus siap ketika konstitusi diintervensi oleh dogma agama yang dibawa oleh orang-orang dari kalangan fundamentalis. Sehingga bukan tidak mungkin
11 | Bhinneka edisi 9 ~ NEGARA SEKULER