22 Kuantan Singingi
Kota Jalu Negeri Budaya
RBM Tempat Merumuskan Program Desa R
UANG Belajar Masyarakat (RBM) adalah untuk meningkatkan efektifitas perencanaan desa melalui integrasi program yang berkualitas. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan bagi masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Pemberdayaan Masyarakat Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Kuantan Singingi H. Hasarudin, S.Sos, MM dalam acara Pelatihan Kader Integrasi dan Avokasi Hukum Ruang Belajar Masyarakat (RBM-PNPM-MPd) di Hotel Kuantan Sei. Jering Taluk.
Sasaran RBM adalah untuk meningkatkan posisi tawar rakyat dalam proses perumusan kebijakan publik dan pengelolaan pembangunan melalui prosedur pengembangan ruang perbincangan publik yang demokratis. Dihadapan peserta pelatihan Hasarudin yang diwakili sekretaris BPMKB, Yasriadi, S.Pd mengatakan bahwa PNPM Mandiri pedesaan adalah program untuk mempercepat menanggulangi kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri di pedesaan
merupakan pengembangan penyempurnaan dari program perkembangan kecamatan (PPK) yang telah dinilai berhasil dalam hal penyedia lapangan kerja dan pendapatan dari kelompok masyarakat miskin. Kegiatan ini telah berhasil menumbuhkan kebersamaan atau partisipasi dari masyarakat. Visi PNPM mandiri pedesaan adalah agar tercapainya kesejahteraan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan. Kesejahteraan yang dimaksud adalah terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, sedangkan kemandirian berarti mampu menganalisir diri sendiri untuk memobilisasi sumber daya yang ada dilingkungannya dan mampu mengakses sumberdaya keluar lingkungannya, serta mengolah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Selanjutnya Hasarudin
Sukarmis Usulkan Perubahan Perda
P
ERATURAN Daerah No.10 tahun 2011 akan dirubah sesuai dengan usul Bupati Kuansing H Sukarmis. Buktinya, Rabu silam telah dilakukan rapat paripurna membahas masalah tersebut. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Muslim, S.Sos dengan agenda Rencana Peraturan Daerah tentang usulan Perubahan atas Perturan Kepala Derah Kabupaten Kuantan Singingi No. 10 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Setelah sidang dibuka dilanjutkan dengan pidato pengantar dengan pidato Bupati H. Sukarmis. Dalam pidatonya, Sukarmis menyebutkan kepala daerah punya kewenangan merubah peraturan daerah, sebagaimana yang diamanatkan, dalam UU NO.28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Kewenangan dalam urusan keuangan daerah yang diamanatkan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, memberikan hak kepada daerah, untuk memberdayakan segenap potensi daerah yang tersedia dan berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka daerah diberikan hak dan kepastian untuk mendapatkan sumber keuangan dalam pemerintah, diantaranya melalui pemberian kewenangan pemunguntan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada daerah. UU No. 28 tahun 2009, secara jelas memberikan penambahan kewenangan pemungutan untuk bberpa jenis pajak yang diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota, maka untuk memenuhi amanat undang-undang dimaksud, pemerintah kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kuantan Singingi telah menetapkan peraturan daerah No.10 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tanggal 18 April 2011 yang lalu, namum dengan surat kementerian keunagan No:S-397/ MK.7/2012 tanggal 25 Juni 2012, pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dapat melaksanakan pemunguntan PBB P2 ini mulai 1 Januari
tahun 2013. Sukarmis menegaskan setelah mengamati peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi No.10 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bvangunan pedesaan dan perkotaan ( PBB P2 ) Bab III tentang dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak yaitu pada pasal 6 tentang tarif, bahwa tarif PBB P2 ditetapkan sebesar 0,3% ( Nol koma tiga persen ), setelah dilakukan simulasi perhitungan dapat dilihat bahwa tariff sebesar 0,3 % tersebut akan menyebabkan tingginya pajak yang terhutang ( Kenaikan sebesar 200 % dari sebelumnya ). Hal ini tentu menjadi penghambat dalam kelancaran penerimaan pajak PBB P2 tersebut. Untuk itulah peraturan daerah Kabpaten Kuantan Singingi No. 10 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan mengenai letentuan tarifnya perlu dilakukan perubahan. Sekanjutnya Sukarmis mengakui bahwa saat ini dan kedepan, daerah dihadapkan pada kondisi kemampuan keuangan Negara, yang berdampak pada kondisi keuangan daerah yang secara realita cendrung semakin menurun. Hal ini menuntut kita untuk bekerja keras, berupaya menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan kemamampuan masyarakat. “Untuk itu mengenai ketetuan tarif didalam peraturan daerah ini harus benar-benar kita perhatikan secara seksama sehingga tidak merugikan masyarakat banyak dan tidak menghambat dalam kelancaeran penerima pajak daerah,” kata Sukarmis. Akhirnya Sukarmis berharap agar peraturan daerah yang akan dirubah ini, mampu mengakomodir kebutuhan daerah dan menjadi sebuah aturan sebagai payung hukum dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesan dan perkotaan, Sukatmis mengaharaplan lepada anggota DPRD untuk mencurahkan perhatian yang maksimal dalam pembahasan nanti sehingga hasil pemikiran kita semua adalah benar-benar sebagai wujud pengabdian, yang juga bernilai ibadah.
zal
menambahkan Visi PNPM mandiri pedesaan adalah meningkatkan kapasitas dan kelembagaan. Pelembagaan pembangunan system partisipatif, mengaksespresiasikan fungsi dari pemerintah local, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, dan menjalin jaringan kemitraan dalam pembangunan. “RBM merupakan lembaga yang dibentuk sebagai wadah proses pembelajaran bagi masyarakat,” katanya. Mengingat semakin besarnya dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pembangunan, dan semakin komplitnya masalah-masalah yang akan munculyang berkaitan dengan keuangan itu, maka harus ada lembaga dan Pokja yang dapat mengadakan pembelaaan kepada masyarakat miskin. Diakhir kata sambutannya Hasarudin berharap kepada
seluruh peserta pelatihan untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini mulai dari awal sampai akhir, agar materi yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Dia menambahkan agar berhati-hati dalam menggunakan dana negara. Sekecil apapun harus dipertanggung jawabkan, jangan sampai berurusan dengan ranah hukum seperti Polres, Jaksa dan Polda. “Kalau bisa manajemennya sama dengan Manajemen Masjid yang setiap hari jum’at sebelum shalat, melaporkan keuangannya. Ini menunjukkan bahwa transparansi kita tentang penggunaan dana. Jangan sampai mengganggu kita dan kelurga kita karena stress, sakit, kalau sudah sakit tidak ada lagi gunanya,” kata Hasarudin mengakhiri.*
zal
Pengurus Dilatih Berdayakan Masjid
K
EMENTERIAN Agama Kabupaten Kuantan Singingi menggelar pelatihan orientasi pengurus rumah ibadah belum lama ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan. Acara yang bertemakan Mengoptimalkan Fungsi Masjid Sebagai Pembangunan Umat ini dihadiri Kasi Panamas, Pontren H. Bakhtiar Saleh, S.Ag, MH, dan KTU Kamenag H. Armadis, S.Ag. Kepala Kantor Kementerian Agama Hulu Kuantan, Riko Pilihantoni, SE,I, terungkap masih banyak masjid di wilayah kerjanya yang belum termanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Contohnya apabila bulan puasa tiba, surau dan mushallah lebih ramai dari pada masjid. Padahal fungsi masjid adalah sentral dari berbagai persoalan termasuk strategi peperangan dan musyawarah dan lain sebagainya. Riko menambahkan, dalam era teknologi canggih saat ini, masih ada kebiasaan yang suda lama berlangsung dalam menentukan petugas masjid, seperti imam, muazin, khatib, bilal ditentukan oleh persukuan, untuk itu perlu dibenahi manajemen dan tata cara kepengurusan masjid. Pelatihan tersebut dibuka Camat Hulu Kuantan Drs. Akhyan Armofis sekaligus memberikan arahan kepada utusan pelatihan pengurus masjid se Hulu Kuantan. Dia menekankan agar memperhatikan kebersihan, MCK dan air yang cukup. Ia juga mempertanyakan persoalan yang dihadapi pengurus masjid sebagai pelayan umat, termasuk status surat tanah pembangunan masjid agar cepat di urus, seraya
NO: 715 TAHUN XIII/ EDISI 4 - 10 DESEMBER 2012
menantang peserta pelatihan untuk mengurus secepatnya. “Kalu perlu minggu ini juga siap,” kata Camat. Camat yang akrab dengan masyarakat ini, berjanji akan memperjuangkan dana Pemda Rp25 juta per masjid pertahunnya. “Setiap tahunnya 3 masjid, namun selama saya bertugas disini, semua masjid sudah mendapatkan dana itu,” ujar Camat kepada AZAM usai acara. Sementara itu, KTU Kamenag seabgai pemberi materi, menyinggung soal kiblat yang setahun akhir santer menjadi perbincangan sekalangan umat di daerah ini. Armadis yang juga wakil ketua MUI Kab. Kuantan Singingi ini, menyebutkan dulu orang kebanyakan menentukan arah kiblat hanya berpedoman kemana arah terbenamnya matahari, tanpa melalui alat ukur kompas. “Bayangkan saja antara kita 1 drajat kordinat disini, akan melenceng 111 kilometer dari Makkah,” katanya. Kasi Panamas Bakhtiar menambahkan, kiblat atau shalat bukan terletak pada perasaan, dimana kita merasa enak atau seenak kita. Peraih predikat KUA teladan Nasional tingkat propinsi Riau ini menyebutkan, masjid ada 4 fungsinya pertama, tempat ibadah harus suci artinya bersih, kalau kita mau mengibaratkan istilah orang Malaysia, melihat kebersihan masjidnya dengan mata, kalau ditempat lita melihatnya dengan hidung. Kedua masjid tempat pembinaan umat, terutama anakanak pengajian remaja, pengajian umum, biasakan makhrib mengaji berkumpulnya BKMT dan arisan.
zal