KAMIS, 14 JUNI 2012
TIMUR
13
Rendra Kresna: Kami serius dalam menangani kasus sengketa tanah warga.
Kasus Sengketa Tanah
Bupati Minta DPR Serius Terkait kasus sengketa tanah antara warga dan TNI AD, Bupati Malang Rendra Kresna turun tangan. Ia meminta anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) V Malang raya untuk ikut menyikapi masalah tersebut. MALANG, (BM) - Beberapa hari sebelumnya, sekitar 800 warga Dusun Mulyosari dan Dusun Krajan di Desa Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, mematoki tanah sengketa yang dikuasai Pusat Koperasi Angkatan Darat (Puskopad) Komando Daerah Militer V/Brawijaya. Mereka terlebih dahulu berkumpul di lapangan desa sebelum
beraksi. Massa membawa bambu bercat putih, palu, dan ribuan potongan kayu yang dipakai sebagai penanda patok tanah. Puskopad dituntut mengembalikan tanah seluas 666 hektare tersebut. Massa juga merasa kecewa karena tanah tidak dimanfaatkan sendiri oleh Puskopad melainkan disewakan kepada pihak ketiga tanpa. Para pemilik maupun desa tidak mendapat kontribusi apa pun. “Tanah ini milik warga desa sejak lama. Kami punya bukti yang sah,� kata Ketua Perjuangan Pembebasan Tanah Sengketa Desa Harjokuncaran, Hadi Suyatno. Kasus ini mendapat perhatian dari Bupati Rendra Kresna yang meminta anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) V Malang raya menyeriusi masalah sengketa tanah warga Desa Harjokuncaran dengan TNI AD.
"Kami serius dalam menangani kasus sengketa tanah warga, namun dalam aturan menjadi wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami mendorong para anggota DPR RI dari Dapil V ini ikut menyuarakan keinginan warga Desa Harjokuncaran," tegas Rendra di Malang, Rabu (13/6). Menurut dia tanah yang diinginkan warga dan saat ini masih sengketa, bisa saja diredist dan proses itu sudah diatur oleh negara. Akan tetapi, Pemkab Malang tidak punya wewenang dalam sengketa tanah di Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing tersebut. Pemkab Malang, lanjutnya, hanya bisa mengkomunikasikan dan memfasilitasi keinginan warga untuk bertemu dengan Pangdam V Brawijaya, BPN pusat maupun anggota DPR RI, bahkan setiap
perkembangan juga dikomunikasikan ke pusat termasuk kondisi terakhir di Harjokuncaran. "Setiap perkembangan di lapangan kami laporkan ke pusat dan kondisi terakhir di Harjokuncaran dalam sepekan ini juga sudah kami laporkan melalui surat," tegas politisi dari Partai Golkar tersebut. Oleh karena itu, tegasnya, masyarakat atau warga Harjokuncaran sendiri yang menganggap Pemkab Malang diam saja dan tidak serius dalam menyikapi kasus sengketa tanah tersebut, itu keliru. Sebab, berbagai upaya sudah dilakukan, namun kewenangan tetap ada di tangan pemerintah pusat. Meski sampai saat ini masih belum ada titik terang, kata Rendra, warga Harjokuncaran diminta untuk tidak melakukan hal-
hal yang menjurus ke arah anarkis dan lebih bersabar. Memang, lanjutnya, tidak mudah untuk menyelesaikan sengketa tanah, apalagi wewenang itu ada di perintah pusat. "Kami pasti akan membantu warga, paling tidak dengan mendesak anggota DPR RI untuk menanyakannya ke BPN Pusat dan TNI AD, sekaligus menyelesaikannya," tegasnya. Sengketa tanah Harjokuncaran berawal dari lahan seluas 662 hektare milik warga peninggalan nenek moyang mereka itu diklaim milik Pusat Koperasi Primer Angkatan Darat (Puskopad) Kodam V/Brawijaya. Lahan seluas 662 hektare itu sekarang sudah dipasang patok oleh ratusan warga setempat dan jika dicabut, mereka mengancam akan melakukan perlawanan. (ant/hdi)
SNMPTN
Ratusan Peserta Absen JEMBER, (BM) - Ratusan peserta tidak hadir pada ujian tulis hari kedua Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) Universitas Jember (Unej), Jawa Timur, Rabu. Kepala Humas dan Protokol Unej, Rokhani mengatakan jumlah peserta yang tidak hadir pada ujian tulis bidang studi IPA yang dilaksanakan pagi hari sebanyak 200 peserta dari kelompok IPA dan sebanyak 141 peserta dari kelompok IPC. "Pada siang hari tercatat sebanyak 231 peserta dari kelompok IPS dan sebanyak 144 peserta dari kelompok IPC yang tidak hadir dalam ujian tulis bidang studi IPS," tuturnya. Menurut dia jumlah peserta yang tidak hadir pada ujian tulis SNMPTN hari kedua lebih banyak dibandingkan pada hari pertama sebanyak 549 peserta, dengan rincian kelompok IPA sebanyak 190 peserta, kelompok IPS sebanyak 224 peserta, dan kelompok IPC sebanyak 135 peserta. "Kami tidak mengetahui alasan ratusan peserta yang tidak ikut ujian tulis SNMPTN hari kedua karena mereka tidak memberitahu panitia tentang ketidakhadirannya," katanya. Pendaftar SNMPTN Unej jalur ujian tulis tahun ini mencapai 9.470 peserta yang terdiri dari kelompok IPA sebanyak 3.680 peserta, IPS sebanyak 3.134 peserta, dan IPC sebanyak 2.656 peserta, padahal kuota SNMPTN jalur ujian tulis Unej tahun ini sebanyak 2.463 siswa. (ant/hdi)
KTP ELEKTRONIK
Tolak Revitalisasi Makam Giri
FOTO: BM/KHOLIS
MENOLAK: Sejumlah warga ketika menolak pemugaran Makam Sunan Giri di Gresik, Rabu (13/6).
GRESIK, (BM) - Puluhan warga dan tokoh masyarakat di sekitar Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, menolak revitalisasi atau pemugaran Makam Sunan Giri yang dilakukan pemkab setempat. Salah satu tokoh masyarakat yang juga merupakan Ketua Baitul Muslimin Gresik, H Askabul Kahfi, Rabu mengatakan, revitalisasi makam yang dilakukan pemkab melanggar Undang-undang, sebab makam itu merupakan situs cagar budaya yang harus dilindungi. "Situs Makam Kanjeng Sunan Giri merupakan cagar budaya yang harus dilestarikan, dan bukan malah dirusak keasliannya, sebab dilindungi undang-undang nomor 11 tahun 2011 tentang Cagar Budaya," katanya. Kahfi mengatakan, kawasan
Makam Sunan Giri bukanlah hanya milik Pemkab Gresik, melainkan juga milik masyarakat banyak, sehingga rencana pemugaran harus dibicarakan terlebih dahulu. "Kalau yang terjadi saat ini, makam langsung dipugar tanpa bicara dengan masyarakat setempat, sehingga ini jelas akan merusak cagar budaya, sebab dalam pengerjaan proyek, warga sempat menemukan tulang belulang manusia yang dibuang di tempat sampah sekitar proyek pemugaran," katanya. Sementara itu, Kepala Desa Giri H Ainul Ghoerry mengaku tidak tahu dengan penemuan tulang belulang manusia di sekitar makam dalam pengerjaan proyek itu, sebab menurutnya proyek pemugaran dikerjakan jauh dari lokasi makam. "Pengerjaannya jauh dari lokasi
makam, sehingga tidak melanggar undang-undang No 11 tahun 2011 tentang cagar budaya," katanya. Sebelumnya, Humas Pemkab Gresik, Andhy Hendro Wijaya mengaku revitalisasi yang dilakukan bukan terletak pada makam, melainkan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekitar makam. "Tujuannya, agar situs bersejarah Makam Sunan Giri bisa terlihat bagus dan menjadi daya tarik bagi wisatawan, dan merupakan program dari Kementerian Pariwisata, dengan anggaran sebesar Rp2 miliar," katanya. Andhy mengaku, seluruh PKL di sekitar makam akan didata kemudian ditata secara rapi, hal ini agar tangga Makam Sunan Giri bisa terlihat, sehingga tidak semrawut seperti saat ini. (kho/hdi)
Calon Independen Mendaftar ke KPU Sampang SAMPANG, (BM) - Pasangan bakal calon bupati dan wakil calon bupati Sampang, Madura, Jawa Timur, dari jalur perseorangan atau independen, Rabu, mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum setempat. Menurut Ketua KPU Sampang Ahmad Dhovier Sah, pasangan calon perseorangan yang mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakilnya itu, KH Yahya Hamiduddin dan Kiai Faidhal Mubarok, warga Desa Prajan, Kecamatan Camplong. "Mereka mengantongi dukungan 32.224 sesuai dengan jum-
lah dukungan minimal yang telah ditetapkan KPU Sampang," kata Dhovier menjelaskan. Pasangan calon perseorangan ini datang ke kantor KPU dengan mengendarai delman dan diarak oleh sekitar 1.500 pendukungnya dari posko Peleang menuju kantor KPU di Jalan Gatot Subroto, Sampang. Sesampainya di kantor KPU, pasangan bakal calon yang semuanya kiai ini langsung diterima oleh semua anggota KPU, masing-masing Imam Jailani, Hernandi Kusuma Hadi, Agus Sumaryono dan Abdurrazak, termasuk Ketua
KPU Ahmad Dhovier Sah. Didampingi sejumlah pendukungnya, pasangan yang membawa motto "Dari Pesantren Untuk Masyarakat" ini selanjutnya menyerahkan berkas dukungan kepada KPU, berupa foto kopi KTP. Menurut Dhovier, dukungan kepada pasangan independen KH Yahya Hamiduddin dengan Kiai Faidhal Mubarok sebanyak 32.224 itu dari delapan kecamatan dari total 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Sesuai dengan ketentuan, dukungan minimal bagi calon perseorangan minimal 35 persen dari total jumlah pemilik yang ada di wilayah itu. Menurut anggota KPU pada Divisi Verifikasi Achmad Djailani, jumlah pemilih pada pilkada Sampang yang rencananya akan digelar pada tanggal 12 Desember 2012 nanti sebanyak 880.599 jiwa. Rinciannya, sebanyak 443.002 pemilik lakilaki dan sebanyak 457.597 sisanya merupakan pemilih perempuan. (ant/hdi)
FOTO: BM/ANTARA
GENERASI TERAKHIR SUTAMTO (89) menghaluskan Bakiak di kiosnya, Jl Doho, Kediri, Jawa Timur, Rabu (13/6). Sutamto adalah satu-satunya yang masih bertahan untuk membuat dan menjual sandal dari bahan baku kayu atau biasa disebut bakiak di kawasan bisnis JL Doho - Kediri. Keberadaan bakiak yang dijual Rp 10.000 - Rp 25.000 per pasang tersebut semakin tergusur oleh produk sandal modern.
FOTO: BM/IST
IDENTITAS: Seorang warga Sumenep ketika melakukan perekaman e-KTP.
Capai 197 Ribu di Sumenep SUMENEP, (BM) - Hasil sementara perekaman data wajib kartu tanda penduduk elektronik di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mencapai 197.407 orang. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep Adnan menjelaskan, wajib kartu tanda penduduk (KTP) elektronik yang harus terekam datanya pada tahun ini sebanyak 850.000 orang. "Sejak beberapa waktu lalu, jajaran kami di 27 kecamatan sudah melakukan perekaman data wajib KTP elektronik. Untuk sementara hingga sekarang, wajib KTP elektronik yang sudah terekam datanya sebanyak 197.407 orang," ujarnya, Rabu (13/6). Jajarannya di 27 kecamatan, kata dia, diwajibkan memberikan laporan atas pencapaian perekaman data wajib KTP elektronik di wilayah tugasnya setiap hari. "Dalam setiap hari pula, kami melakukan evaluasi atas pencapaian perekaman data wajib KTP elektronik tersebut. Ini harus dilakukan guna memastikan perekaman data wajib KTP elektronik di Sumenep tuntas sesuai jadwal, yakni akhir Oktober 2012," ucapnya. Ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri menargetkan perekaman data seluruh wajib KTP elektronik di Sumenep tuntas pada akhir Oktober. "Kalau semua peralatan operasional perekaman data wajib KTP elektronik yang digunakan jajaran kami di 27 kecamatan itu berfungsi baik alias tidak mengalami kerusakan, kami optimistis realisasi program ini akan selesai sesuai jadwal yang ditetapkan," paparnya. (ant/hdi)
TKW Kediri Meninggal di Malaysia KEDIRI, (BM) - Seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Kabupaten Kediri, Jawa Timur, bernama Pujiati (44) diketahui meninggal di tempatnya bekerja, Kuala Lumpur, Malaysia, dan keluarga berharap adanya perhatian dari pemerintah. Ririn (22) anak dari Pujiati ditemui di rumahnya, Dusun Tawangrejo, Desa Rembang Kepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Rabu mengemukakan ibundanya meninggal dunia pada Senin (11/6). "Ibu meninggal setelah satu pekan dirawat di rumah sakit. Kami cukup kaget, karena ibu sebelumnya tidak pernah mengeluh jika sakit," kata Ririn di rumah duka. Ia mengaku, memang selama
ini ibudanya tidak pernah mengeluhkan sakit. Ia sudah tiga tahun bekerja dengan ibundanya, menjadi pelayan restoran di Malaysia. Selama itu, ibundanya bahkan terlihat sehat. Ia baru mengetahui jika ibundanya sakit ketika terjadi infeksi di telinganya. Infeksi itu disebabkan luka setelah membersihkan telinganya. Luka itu semakin lama semakin parah, hingga harus dibawa ke rumah sakit dan diperiksakan jika ibundanya menderita sakit kencing manis dan sudah parah. Ririn menyebut, ibundanya memang sudah lama bekerja di Malaysia, selama 15 tahun lamanya. Selama 10 tahun, ia tidak pernah pulang ke rumah, dan baru lima tahun terakhir ini pulang.
Jenazah ibundanya dibawa dari Malaysia ke Indonesia dan tiba pada Selasa (12/6) malam dan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum (TPU) di desanya. Sementara itu, untuk ayah dan kakaknya sampai saat ini masih belum tiba di rumah, setelah memproses pengurusan untuk kepulangan ibundanya. Ia juga mengaku bingung untuk masalah asuransi. Selama ini, ia dengan ibundanya berangkat lewat "calling visa" dan tidak lewat PJTKI. Saat ini, baik dirinya maupun ibundanya juga sedang memproses pemutihan bagi para TKI di Malaysia, dan berencana segera pulang ke Indonesia, hingga ibundanya meninggal dunia terlebih dahulu. (ant/hdi)