Banyak Jalan Berlubang
KAMIS, 12 JULI 2012
POLITIK
SAMBUNGAN HALAMAN 1
Hari Ini......
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jawa Tengah, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V, Kementerian Pekerjaan Umum, Krido Lucky Widyantoro, MM, Rabu (11/7) mengatakan, dalam kegiatan tersebut, rencananya akan dilakukan sejumlah pengamatan pada ruas yang nantinya menjadi konsentrasi pemudik, khususnya yang menuju kearah Semarang dan Surabaya. Dikatakannya, pelaksana proyek dan pemerintah memastikan bahwa untuk seluruh kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional sementara waktu akan dihentikan pada H-14 Lebaran. Kegiatan pengerjaan kembali akan dilanjutkan pada H+10 pasca Lebaran. Dari pantauan di lapangan, untuk ruas jalur Pantura di Jatim yang saat ini masih melakukan sejumlah pengerjaan diantaranya pada ruas Sedayu Lawas di Gresik-arah ke Tuban yakni tepatnya di jalan Deandles, Ngopak Pasuruanarah ke Banyuwangi serta sejumlah kegiatan peningkatan di arah Jember-Banyuwangi. Saat ini sejumlah ruas jalan nasional di Jatim sebagian besar dalam kondisi mantap. Pelaksana proyek terus melakukan penambalan sejumlah ruas jalan yang berlubang maupun bergelombang, mumpung masih musim kemarau. Menurutnya, sesuai SK Menteri PU No.391 Tahun 2009, panjang jalan nasional di Jawa Timur 2.027,005 km. Jalan tersebut meliputi Lintas Pantai Utara 469,296 km, Lintas Tengah 193,915 km, Lintas Selatan 620,067 km dan Jalur Penghubung Lintas 743,727 km. Pada jalur Pantura, sejumlah ruas yang kini tengah dilakukan peningkatan struktur diantaranya, Jalan Lohgung – Sadang, SadangBts Kabupaten Gresik, pelebaran jalan batas Kota Lamongan – Bts Kota, peningkatan Pasuruan – Pilang, Bajulmati-Ketapang, peningkatan jalan Sidoarjo-Gempol, pelebaran jalan GempolBangil, dan pembangunan Fly Over Pasar Kembang di Surabaya. Untuk jalur tengah, sejumlah ruas yang dilakukan peningkatan struktur diantaranya jalan Jampirogo-Gemekan-Bts Kabupaten Jombang, pembangunan Fly Over Peterongan, peningkatan struktur jalan Waru – Taman – Krian Bypass, dan peningkatan struktur jalan batas Kabupaten Mojokerto-batas Kota Jombang. Sementara pada jalur selatan diantaranya, pelebaran GlonggongPacitan, pembangunan Pacitan-Sidomulyo, pelebaran jalan Blitar – Kepanjen, dan pelebaran jalan Kediri-Tulungagung. (kcm/hdi)
PARLEMEN
2
Dedi Gumelar: akan membengkak, ini dilematis juga kalau diteruskan nambah biaya kalau tidak mubazir.
Setujui Rekayasa Teknologi, Buka Kran Penyimpangan Baru Kemenpora Disebut Paling Bertanggungjawab Kinerja Panitia Kerja Hambalang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai keraguan sejumlah kalangan. Meski membantu penyelidikan kasus korupsi Hambalang di ranah politik, kebijakan panja dinilai bisa melahirkan permasalahan baru dalam proyek pusat sarana olahraga Hambalang, Bogor. Sebab, panja terkesan mendukung kelanjutan proyek Hambalang dengan rekomendasinya untuk mengurangi labilnya tanah Bukti Hambalang. JAKARTA, (BM) – Dalam perkembangannya, rapat panja Rabu (11/7) kemarin menghasilkan beberapa kesimpulan yang bisa jadi akan menjadi rekomendasi DPR terhadap penyelidikan kasus korupsi Hambalang. Lucunya, kesimpulan tersebut bisa dikatakan jauh dari proses penyelidikan megakorupsi dalam proyek Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kesimpulan tersebut diperoleh dari pendapat para pakar yang diundang dalam rapat panja di gedung DPR, kemarin. Menurut para ahli, tanah di Hambalang banyak mengandung batuan lempung yang jika terkena air akan menjadi bubur sehingga
mengakibatkan bangunan yang ada diatasnya akan bergeser. Karena itu, mereka menyarankan agar dilakukan rekayasa teknologi untuk mengurangi resiko tanah ambles. Rekomendasi ahli ini kemudian menjadi kesimpulan panja. Yakni Panja meneyutujui saran para ahli bahwa kawasan Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat rawan lonsgor. Hal ini melahirkan kesimpulan kedua, yakni perlunya segera dilakukan perlakuan rekayasa teknologi untuk menstabilkan segala resiko tanah dan bangunan dalam waktu secepatnya. Selain itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut terkait rekayasa tek-
nologi yang digunakan. Namun begitu, Panja DPR juga mengantongi temuan signifikan terkait pihak paling bertanggungjawab atas sengkarutnya proyek bukti Hambalang yang rawan longsor itu. Menurut Anggota panja yang juga Dedi Gumelar, Kemenpora merupakan pihak yang paling bertanggungjawab. “Karena Kemenpora terbukti memaksakan proyek meski sudah direkomendasikan tidak layak oleh para ahli dan PVMBG. Selain Kemenpora, konsultan perencana harus ikut tanggung jawab sebelum bikin harus tahu bagaimana buat tiang pancang. Artinya ketidakmatangan yang paling bertanggung jawab pemerintah dalam hal ini Kemenpora,” ujar Anggota Komisi X DPR itu, Rabu (11/7). Menurutnya, atas perencanaan pembangunan yang kurang matang maka berimbas kepada amblesnya bangunan pusat olahraga di Hambalang. Bahkan akibat amblesnya bangunan itu akan mempengaruhi anggaran yang akan dikeluar-
kan lagi oleh pemerintah. Sebab Komisi X menyepakati untuk menindaklanjuti amblesnya pusat olahraga di Hambalang perlukan sebuah rekayasa teknologi yang akan dimulai untuk pembangunan kembali. “Dengan perencanaan yang tidak matang maka berimplikasi terhadap anggaran. Pasti akan membengkak, ini dilematis juga kalau diteruskan nambah biaya kalau tidak mubazir,” ungkapnya. Sebelumnya, KPK menemukan bukti kuat terjadinya penggelembungan dana yang besar dalam proyek gedung olahraga di Bukit Hambalang, Bogor. “Ada penggelembungan yang cepat sekali, dengan jumlah spektakuler,” kata Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas di. Menurut Busyro, bukti penggelembungan dana proyek sudah ada di kantong tim penyelidik. Meski menolak perinciannya, ia menyatakan bukti itu dikaji mendalam hingga dipaparkan dalam gelar perkara pekan ini. “Bukti itu harus ditakar sesuai dengan hukum pembuktian materiil,” ujarnya. PT Adhi Karya bertanggungjawab dalam pengerjaan proyek senilai Rp 1,2 triliun itu sejak 2010. Dalam proyek ini, Adhi Karya memegang 70 persen pengerjaan, sisanya digarap PT Wijaya Karya. (*/arw)
FOTO: BM/IST
TB Hasanuddin
Pemerintah Belum Laporkan Hibah Hercules JAKARTA, (BM) – Dewan Perwakilan Rakyat ternyata belum mendapat laporan terkait hibah pesawat Hercules C-130 dari Australia. Padahal, heboh kabar ini sudah mencuat sejak tahun 2011 lalu dan akan terealisasi pada tahun 2012 ini. Namun, Wakil Ketua Komisi I TB Hasanuddin mengaku pihaknya belum mendapat laporan dari Kementerian Pertahanan. Hasanuddin mengatakan, pemerintah memang belum memberi laporannya. “Ketika tahun 2012 ini muncul berita hibah, DPR belum diberi pemberitahuan dari Kemenhan, bahkan surat juga belum sampai,” ujarnya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (10/7). Wacana hibah Hercules ini terjadi pada Mei tahun 2011 lalu. Bahkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) saat itu sudah memasukkan hibah ini dalam pembahasan APBN-P. Meskipun, kondisi empat pesawat Hercules dari Australia itu mengalami sedikit kerusakan. Makanya saat itu, DPR menyetujui dengan menganggarkan biaya perbaikan sebesar Rp 462,5 miliar. Belakangan, pemerintah tiba-tiba mengatakan pembatalan hibah tersebut. Pemerintah kemudian mengajukan alokasi dana perbaikan itu dialihkan untuk memperbaiki pesawat Hercules lama yang rusak di markas TNI. DPR menyetujui pengalihan anggaran guna perbaikan lima pesawat Hercules yang rusak di markas TNI. Tapi, hal tersebut tidak jadi dan tetap menerima hibah di tahun 2012 ini. “Kami bingung, tadinya tidak jadi malah kemudian jadi lagi tahun 2012,’’ ujar TB Hasanuddin. (rp/arw)
JK Siap Nyapres, Mega Legowo Regenerasi JAKARTA, (BM) - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali buka suara terkait pencapresannya. Digadang banyak partai politik, Ketua Umum Palang Merah Indonesia ini mengaku siap jika masyarakat melalui wadah parpol menghendakinya maju di Pilpres 2014 mendatang. Mantan duet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menegaskan kesiapannya jika aspirasi masyarakat menginginkannya maju. Aspirasi masyarakat tersebut tentu melalui dukungan parpol. Sebab, capres independen dipastikan tidak bisa maju dalam Pilpres 2014, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita lihat sajalah. Yang jelas, saya tidak mencari kekuasaan. Tapi kalau masyarakat menginginkan tentu saya tidak bisa menghindar,” jelas JK di kediamannya jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/7). Soal tertutupnya peluang dirinya maju dari partai yang membesarkan namanya, Golkar, JK tak mau banyak mengomentarinya. Saat ini, Golkar sudah resmi mendeklarasikan Ketua Umumnya, Aburizal Bakrie sebagai capres tunggal. Bagi JK, terserah saja Golkar mengusung Ical. Namun ia mengingatkan, bahwa Golkar pun tidak bisa menghalangi orang lain untuk menjadi capres.
“Karena setiap warga negara punya hak asasi untuk memilih dan dipilih. Jadi tidak bisa ada pihak yang menghalangi. Kalau Golkar usung capres tertentu, ya itu juga haknya,” tegas JK. JK sudah digadang banyak parpol untuk dimajukan dalam Pilpres 2014. Di antara parpol yang terlihat seius meminnang JK adalah Partai NasDem. Sekretaris Jendral Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ahmad Rofiq pernah memberi sinyal kesiapan partainya untuk mengusung JK pada pilpres mendatang. “Partai NasDem akan siap mendukung JK, jika beliau sendiri telah siap. Namun, untuk saat ini terlalu dini untuk mulai membahas capres,” kata Ahmad. Di bagian lain, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) masih dililit persoalan ketokohan partai yang layak di usung capres. Sebagian besar kader partai abangan ini masih menghendaki Ketum Megawati Soekarno Putri untuk kembali maju di Pilpres 2014. Namun, beberapa kader lain dikomandani Ketua Dewan Pertimbangan PDI P, Taufik Kiemas menyarankan agar Mega legowo menyerahkan tongkat pencapresannya kepada tokoh PDI P lain. Hal ini, kata suami Megawati itu, agar regenerasi partai berjalan optimal. “Pokoknya saya tidak mau
FOTO: BM/DOK
CAPRES: M Jusuf Kalla (kiri) saat terlihat akrab dengan Ketua Umum PDI P Megawati Soekarno Putri (kanan). Jusuf Kalla menyatakan kesiapannya maju kembali di Pilpres 2014 jika rakyat dan ada parpol yang mengusunya.
yang tua,” kata Ketua MPR itu. Desakan ini disambut baik oleh Mega. Mantan Presiden RI ini mengatakan siap legowo dengan satu syarat. Apa syarat itu? Mega menegaskan dirinya siap memberikan tongkat capres ke kader muda dengan dukungan
seluruh kader PDIP. Ia pun mendukung regenerasi kepemimpinan nasional. Namun prosesnya tidak boleh dipaksakan. “Regenerasi itu pasti berjalan, karena regenerasi itu alami. Tapi jangan direkayasa,” kata putri Presiden Soekarno itu di Jakarta,
Rabu (11/7). Sebab jika rekayasa dipaksakan, kata Mega, sama saja itu dengan usaha merekaya dengan cara memaksa. “Kalau misalnya warga diberi kebebasan memilih sendiri, itu kan pasti mantap dibanding yang direkayasa,” katanya. (in/arw)
DPR Endapkan Pembahasan Gedung Baru KPK Tunggu RAPBD 2013 JAKARTA, (BM) – Rencana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan semakin tidak jelas. Tak hanya terganjal penolakan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, gedung baru yang dirancang menelan anggaran Rp
225,712 miliar tersebut bakal kian mengambang menyusul masa reses DPR. Sebab, pembahasan anggaran gedung baru ini tertunda selama masa reses. Demikian keputusan Komisi III DPR. omisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi Hukum, Eva Kusuma Sundari mengatakan, pembahasan anggaran di DPR sudah selesai. Hal
ini membuat rencana anggaran gedung baru KPK bakal dibahas di Rencana APBD 2013. “Pembahasan anggaran sudah selesai. Gedung baru KPK bisa saja masuk RAPBD 2013 nanti,” ujar politisi PDI Perjuangan ini, Rabu (11/7). Eva menjelaskan, anggaran pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat diajukan
kembali. “Terutama setelah laporan usaha pencarian gedung oleh pemerintah dilaporkan kepada dewan,” kata Eva. Artinya, rencana proyek gedung baru KPK kembali tersandera DPR. Dan bisa diajukan lagi untuk masuk APBD 2013. Hal ini diakui Eva. Ia memaparkan, rapat Komisi Hukum soal budget memang
sudah usai 26 Juni yang lalu. Menurut Eva, pihaknya akan menunggu KPK mengajukan rencana anggarannya kembali pada RAPBD 2013. DPR, kata Eva, juga menunggu siklus di tahun fiskal berikut untuk kembali membahas masalah gedung baru KPK. “Pembahasan budget kan terikat siklus di Undang-Undang No-
mor 17 Tahun 2003,” katanya. Sebelumnya Komisi Hukum DPR RI memblokir anggaran tahap pertama pembangunan gedung baru KPK senilai Rp 61,1 miliar dalam DIPA KPK tahun ini. Dana ini merupakan bagian dari proyek tahun jamak pembangunan gedung KPK senilai Rp 225,712 miliar. Akibat pemblokiran tersebut,
kini KPK kebanjiran sumbangan untuk pembangunan gedung. Tercatat sudah ratusan juta uang yang terkumpul. Jika terwujud, kantor baru KPK nantinya akan terletak di atas lahan seluas 8.924 meter persegi di Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Gedung itu akan menampung sekitar 1.394 pegawai. (tp/arw)