KAMIS, 7 JUNI 2012
15
METRO JATIM
M Chairiri: Kedua perusahaan nekad melakukan importasi dengan memalsukan data-data dalam pemberitahuan impornya.
Wacanakan Uang Paksa untuk Perbarui Ekosistem SAMBUNGAN HALAMAN 9
LBH...
FOTO:BM/ANTARA
LUKISAN BUNG KARNO Seorang relawan (kiri atas) memasang tali lukisan raksasa Bung Karno di depan Istana Gebang, Blitar, Jawa Timur, Rabu (6/6). Lukisan di atas kanvas berukuran 22 meter x 10 meter tersebut dibuat oleh pelukis Soni Yuliono untuk memperingati hari kelahiran Ir Soekarno yang jatuh pada hari ini atau 111 tahun yang lalu pada 6 Juni 1901.
Potongan Lima Persen Tiap Penerima
Nantinya, uang paksa itu bisa digunakan untuk pemulihan kondisi air Kali Surabaya dan ekosistem di dalamnya serta kegiatan-kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kali Surabaya. Bagi dia, pembuangan limbah cair dari kegiatan industri di sepanjang Kali Surabaya merupakan pihak yang terindikasi kuat sebagai pelaku pencemaran di Kali Surabaya. Di sisi lain, kebijakan pemprov membentuk tim teknis investigasi sudah sesuai harapan. Hanya saja, ancaman yang diucapkan Gubernur Soekarwo tidak bisa jadi pijakan kuat. Sanksi administrasi penutupan sementara atau penutupan secara permanen hanya menimbulkan efek jera. Berbeda jika pelaku usaha juga dituntut untuk melakukan upaya peduli kondisi air dan ekosistem Kali Surabaya. Terpisah, pencemaran Kali Surabaya juga disorot DPRD Jatim. Apalagi dalam 3 tahun terakhir, kondisi yang ada bukan bertambah baik. Padahal pemprov sudah alokasikan dana Rp 38,6 miliar lebih. “Jika memang alokasi anggaran dinilai kurang untuk melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pemprop harus meningkatkan anggaran. Untuk
tahun 2012 saya lupa,” ujar Irwan Setiawan. Menurut politisi PKS tersebut, hasil analisis Strotet di 2010 di beberapa lokasi mengungkap data jika pencemaran sudah sangat parah. “Ini berarti Kali Surabaya di seluruh lokasi masuk kategori kelas D yang berarti mempunyai status cemar berat,” terang Irwan. Di hearing beberapa waktu lalu Badan Lingkungan Hidup (BLH) pemprov sempat menyatakan, kondisi tercemar di Kali Surabaya akibat kurangnya kesadaran tentang pengendalian pencemaran air melalui izin pembuangan limbah cair (IPLC), rendahnya tingkat kejeraan industri terhadap sanksi administrasi dan pidana, sulitnya proses tindak pidana lingkungan, kurang intensifnya wasdal pentaatan perijinan lingkungan. Dalam dokumen LKPJ tahun 2011 ada 143 perusahaan yang melakukan analisa proper dengan hasil 15 perusahaan peringkat propernya hitam, 43 perusahaan merah, dan 73 perusahaan biru serta 12 perusahaan hijau. Sedangkan pada tahun 2010 perusahaan yang melakukan analisa proper sebanyak 105 perusahaan. Sedangkan 3 perusahaan yang diperiksa oleh BLH kemaren tidak masuk dalam perusahaan yg melakukan analisa proper. (vick/epe)
SAMBUNGAN HALAMAN 9
Tiga... Yakni sebesar 5 persen dari anggaran yang turun ke masingmasing sekolah dengan dana terkumpul sebesar Rp 57 juta. Kini, atensi kasus ini diserahkan ke Polda Jatim sebagai monitor
kasus-kasus korupsi. “Kasusnya sudah digelar di Polda Jatim,” katanya, Rabu (6/6). Keduastafini,mempunyaiperan yang berbeda–beda, Anggar Sutrisno berperan mengajukan
anggaran jasa konsultasi teknis. Sedangkan Erwin diduga turut menikmati anggaran sebesar Rp 57 juta yang diduga hasil penyelewengan proyek. Sementara modus yang digunakan para tersangka de-
ngan mengurangi jumlah bantuan yang diterima sekolah sasaran. Nilainya cukup variatif dari Rp 7 juta, Rp 8 juta sampai Rp 10 juta. Persentase dari total keseluruhan anggaran yang diterima per sekolah. (dts/epe)
Ubah Dokumen B3 jadi Heavy Mealting Scrab SAMBUNGAN HALAMAN 9
Manajer... Untuk mengelabui petugas, manajemen kedua perusahaan secara sengaja menyebutkan kontainer berisikan heavy melting scrab atau bahan untuk peleburan pabrik baja dalam dokumen tertulisnya. M. Chairiri, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I Tanjung Perak Surabaya mengatakan, limbah B3 yang diimpor kedua perusahaan ini sebanyak 65 kontainer, dengan rincian PT Ispat Indo mengimpor 46 kontainer limbah B3 dan 19 kontainer diimpor PT Hanil Jaya Steel. “Jika mengacu pada peraturan Kementerian Lingkungan Hidup, yang diimpor kedua perusahaan baja itu termasuk bahan berbahaya dan dilarang atau dibatasi importasinya. Namun, kedua perusahaan ini nekad melakukan importasi apalagi dengan memalsukan data-data dalam pemberitahuan impornya,” ungkap Chairiri kemarin. Ketika petugas bea dan cukai melakukan pemeriksaan terhadap kontainer-kontainer itu, lanjut Chairiri, memang ditemukan potongan besi yang tidak beraturan yang dikemas beraturan.
Namun sayangnya, potonganpotongan itu ternyata dicampur dengan limbah B3 yang jumlahnya sangat banyak. “Ada pun limbah B3 yang sengaja diselundupkan kedua perusahaan ini berupa tabung kimia bekas, potongan elektronik bekas, potongan plastik bekas, ban bekas, aki bekas, potongan kain bekas dan potongan kabel PCB bekas yang masuk dalam kategori dilarang atau dibatasi importasinya,” papar Chairiri. Terpisah, Kepala Bidang Penyelidikan dan Penindakan (Kabid P2) Kanwil Ditjen Bea dan CukaiJawaTimurITanjungPerak Surabaya, Eko Darmanto mengatakan, atas kejadian ini, Bea dan Cukai sudah menetapkan AKM,manajerPTIspatIndoyang berkewarganegaraan asing sebagai tersangka. Oknum tersebut terancam hukuman paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun,ataudendaRp100juta,paling tinggi Rp 5 millyar. Sedangkan SDS, manajer PT Hanil Jaya Steel masih didalami perannya dalam kasus yang sangat merugikan Indo-
nesia tersebut. “Manager PT Ispat Indo kini sudah ditahan, kalau untuk manager PT Hanil, masih dalam persiapan penahanan,” tambah Eko. Selain itu, Eko juga menyayangkan Inggris sebagai negara yang getol mengkampanyekan lingkungan hidup justru meloloskan B3 ke Indonesia sebagai negara berkembang. “Kami sangat menyayangkan pemerintah negara Inggris yang begitu mudahnya meloloskan limbah-limbah B3 itu dari negaranya. Padahal, kita semua tahu jika Inggris, salah satu negara yang begitu perhatian terhadap pelanggaran-pelanggaran lingkungan hidup. Namun, dalam kejadian ini, Inggris malah seenaknya membuang limbah berbahaya ke negara lain,” ujar Eko. Setelah pemeriksaan selesai, imbuh Eko, bea cukai akan segera mungkin mengirim limbahlimbah berbahaya tersebut ke negara pengekspor. Supaya kejadian seperti ini tidak terulang kembali, Kanwil Bea dan Cukai Jawa Timur I akan memperketat datangnya barang-barang dari luar negeri. “Dalam sebulan,
kami menerima 5 ribu hingga 6 ribu kontainer yang diimpor dari luar. Dalam dokumennya diterangkan bahwa barang-barang itu berisikan heavy metal scrab,” pungkas Eko. PT Ispat Indo merupakan perusahaan pembuat baja yang bermarkas di Sidoarjo. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1976 oleh Lakshmi Mittal dan merupakan perusahaan luar negeri pertama yang didirikannya. Berkat keberhasilannya melalui perusahaan ini, Mittal kemudian mengembangkan bisnisnya dan menjadi milyarder terkenal dari India. Didirikan dengan kapasitas produksi sebesar 60.000 ton pertahunnya, saat ini kapasitas produksi Ispat Indo mencapai 600 ribu ton. Operasi Ispat Indo saat ini dipegang oleh istri Lakhsmi, Usha. Perusahaan ini, melalui Grup Ispat, mempunyai pabrik di 12 negara dan mempekerjakan lebih dari 130.000 karyawan di seluruh dunia. Sedangkan PT Hanil Jaya Steel didirikan di kawasan seluas 17,5 hektar di Waru tiga tahun sebelum Ispat Indo berdiri. (pay/epe)
FOTO:BM/TOVAN BEKA
EMOSI : Aksi salah satu demonstran petani garam yang kecewa aspirasinya tidak dijawab dengan tuntas oleh Pemprov Jatim
Sempat Terjadi Aksi Saling Dorong Pemprov... “Persoalan ini bukan wewenang Pemprov Jatim, melainkan pemerintah pusat. Kami akan mengawal dan berada di pihak petani,” ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, Rabu (6/ 6). Hal itu juga disampaikan Gus Ipul, sapaan akrabnya, di hadapan ratusan massa perwakilan petani dari tiga kabupaten di Madura yang mendangi kantornya. Dalam aksinya, massa berorasi dan membentangkan poster yang bertuliskan, antara lain, Gubernur Harus Segera Menyerahkan Pengolaan Tanah Penggaraman di Maduara ke Petani Garam, Jadikan PT Garam sebagai Bulog, dan Usut Tuntas Penyelewengan PT Garam. Ratusan aparat keamanan dari Polrestabes Surabaya dan Brimob Polda Jatim dikerahkan untuk mengawal aksi. Keadaan sempat memanas ketika massa mencoba masuk bertemu dengan Gubernur Jatim Soekarwo. Polisi dan massa sempat melakukan aksi dorong. Namun, tidak sampai berbuntut pada tindakan kekerasan dan kedua pihak bisa saling menahan diri. Terlebih ketika Gus Ipul bersedia menemui dan berdialog dengan perwakilan
Polisi Bersikukuh Hadirkan Saksi Ahli SAMBUNGAN HALAMAN 9
Desak... Hal itu sangat disesalkan wartawan yang tergabung dalam Komunitas Wartawan Gresik (KWG). Pasalnya kasus perampasan tersebut hanya dengan dua alat bukti sudah cukup. “Kami meminta agar polisi segera menetapkan oknum Indospring pelaku tindak kekerasan sebagai tersangka, karena memang sudah layak dengan dua barang bukti sudah cukup,” ujar Ashadi, salah satu Tim Advokasi KWG untuk mengawal kasus ini. Ia menambahkan jika Polres
Gresik tidak serius menangani kasus dan tidak segera menetapkan tersangka, bakal ada demo dengan melibatkan wartawan dan LSM ke mapolres. “Jika pekan depan tidak segera menetapkan tersangka, kami akan melakukan aksi bersama elemen masyarakat lainnya,” ujar Ashadi kemarin. Sebelumnya, Kasatreskrim Polres Gresik AKP Nur Nidayat beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya belum bisa menetapkan tersangka pe-
laku pengrusakan kamera dan handphone wartawan. Alasannya, polisi masih butuh saksi ahli untuk membuktikan keaslian gambar rekaman tersebut. “Bukannya kami mengolor-olor penetapan tersangka kasus ini, kami masih merasa perlu untuk membuktikan keaslian rekaman ini,” dalihnya. Namun niat memanggil pakar IT dan Pidana dalam kasus perampasan kamera dinilai janggal Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Surabaya.
Bahkan Ketua LBH Pers Athoilah menuding alasan itu hanya untuk memperlambat proses penyelidikan. “Apalagi rekaman itu bukan sebagai bukti utama dalam persidangan. Ini kasus perampasan kamera bukan ketela pohon, jadi jelas ini tidak pidana murni,” sindirnya. Atho’ menambahkan, rekaman baru bisa dijadikan bukti utama jika kasus yang terjadi berupa tindak pidana korupsi atau asusila. “Jadi ngapain polisi panggil pakar IT,” cetusnya. (kho/epe)
Lingkar Timur Tabrak Kawasan Konservasi Pansus... Adapun pembangunan tujuh tujuh jalur tersebut meliputi Jalan lingkar Luar Barat, Jalan Lingkar Dalam Barat, Lingkar Luar Timur (jalur bebas hambatan), Jalan Lingkar Tengah Timur (MERR II C), “Frontage Road” Jalan Ahmad Yani, sistem anggkutan massal cepat (monorel dan tranway) dam rute KA perkotaan (doubeltrack elevated) arah
SAMBUNGAN HALAMAN 9
Gubeng-Wonokromo-WaruBandara Juanda. Dicecar tudingan itu, Hendro Gunawan menjelaskan bahwa pihaknya bukan menghapus jalur tersebut, melainkan melakukan perubahan sesuai dengan kondisi Surabaya saat ini. “Awalnya dalam Perda 3/ 3007 disebutkan ada tol/jalan bebas hambatan. Setelah direview,
kami memandang tidak perlu. Namun, kami tetap memasukkan jalan bebas hambatan di jalan Lingkar Luar Timur,” dalihnya. Sesuai review, lanjut dia, di jalan Lingkar Luar Timur tersebut merupakan kawasan konservasi sehingga keberadaannya sebagai jalan bebas hambatan sangat dimungkinkan karena sudah tidak ada lagi pembangunan di kawasan
itu. “Pembangunan di kawasan itu nanatinya akan diminimalkan,” katanya. Sedangkan mengenai interkoneksitas antardaerah, Hendro mengatakan pihaknya tetap akan dijalannya sesuai peraturan yang ada. Artinya pihaknya berupaya menghilangkan adanya persimpangan dengan membangun jalan bawah tanah (underpass). (bmb/at/epe)
SAMBUNGAN HALAMAN 9
pengunjuk rasa. Sementara itu, koordinator aksi, M. Hasan mengatakan, kedatangannya ke kantor gubernur mempertanyakan rekomendasi DPRD Jawa Timur tahun 2004 dan Komisi II DPR RI tahun 2006-2007 tentang pengelolaan tanah pengaraman di Madura yang harus segera diserahkan kepada petani garam. “Kami ke sini meminta Gubernur Jatim Soekarwo agar melaksanakan rekomondasi itu. Penggaraman harus segera diserahkan kepada petani,” tukasnya. Pihaknya mengaku sudah lama mengajukan surat ke gubernur agar hak kepemilikan tanah diserahkan kepada petani, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Juru bicara petani garam Pamekasan Agus Sumantri menjelaskan kedatangan mereka untuk menangih janji Gubernur pada tahun 2006, ketika melakukan audiensi dan gubernur berjanji akan memberikan hak garap bagi petani. “Bahkan pihak PT Garam telah merubah kebijakannya hak kelola lahan garam yang ada di Desa Pandan, Kecamatan Galis, Pamekasan itu dengan akat sewa,” tuturnya. (vick/epe)
Janji Kembalikan Dana Bimtek Panja... Dia bersama anggota Panja serius mengawal LHP BPK yang menemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran. Tahap awal telah dilakukan pemanggilan terhadap satker yang anggaran belanjanya dinyatakan bermasalah BPK. Sigit berjanji bersama anggota Panja DPRD bersungguh-sungguh dalam melakukan pemeriksaan terhadap anggaran belanja ke 10 Satker yang dinyatakan nakal oleh BPK, hingga rampung, “Kami akan bekerja maksimal hingga
SAMBUNGAN HALAMAN 9
persoalan ini tuntas,” tegasnya. Disinggung soal dana Bimtek yang dinyatakan bermasalah dan harus dikembalikan, dia mengatakan akan mengkaji lebih dalam dan melakukan sharing data dengan pihak BPK terlebih dulu. “Kalau soal itu, kami akan kaji ulang dan sharing data dulu dengan pihak BPK. Jika memang terbukti adanya pelanggaran, maka kita akan konsekuen untuk mengembalikannya,” tambahnya. (ren/epe)
Panwaslu Provinsi Belum Terbentuk Enam... “Ini tidak boleh dibiarkan. Karena itu dalam waktu dekat ini Komisi A DPRD Jatim dan Bakesbang Linmas akan bertemu dengan Banwaslu untuk membicarakan masalah ini agar Pemilukada yang sudah dijadwalkan tidak terhambat,” tegas politisi PAN tersebut saat hearing dengan Bakesbang Linmas, Rabu (6/6). Ditambahkannya, sesuai mekanisme aturan terbentuknya Panwaslu kabupaten/kota dimulai dari provinsi dahulu. Tapi kenyataannya, meski Banwaslu pusat sudah dibentuk sejak Januari 2012, namun kenyataannya hingga awal Juni 2012 ini, Panwaslu Provinsi Jatim belum terbentuk. Menariknya, ada sekitar enam kabupaten/kota yaitu Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Bangkalan, Sampang, Bojonegoro dan
SAMBUNGAN HALAMAN 9
Nganjuk yang akan menggelar pemilukada. Daerahdaerah ini sudah mulai running Pilbup maupun Polwali. Seperti Batu yang sudah melakukan pemeriksaaan kesehatan kepada 24 bakal calon yang akan maju dalam pilkada Desember mendatang. Tak hanya itu, Ketua KPU Jatim Andre Dewangga bahkan sudah mengungkapkan sehari sebelumnya jika keenam daerah itu telah menyerahkan dana hibah. Namun rata-rata mereka ini sudah mengalokasikan anggaran lewat APBD masing-masing dengan dua kali putaran. “Ini sebagai antisipasi jika nantinya Pilkada digelar sampai dua putaran. Kalaupun hanya satu putaran, maka dana yang ada akan dikembalikan ke kas daerah,” tutupnya. (vick/epe)