4
suara rakyat
KAMIS 4 JUNI 2009
JAKARTA, BANGKA POS-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memanggil tim sukses calon presiden/wakil presiden SBY-Boediono. Pemanggilan terkait dugaan curi start kampanye SBY-Boediono saat rapat internal dengan 24 partai politik pendukung di PRJ pada Sabtu (30/5) lalu. Pidato SBY ditayangkan sejumlah televisi secara langsung selama 30 menit. “Jumat (5/6) malam pukul 19.00 WIB, kami memanggil tim kampanye SBY-Boediono. Kami sudah pegang transkip dan rekaman (pi-
POS BELITUNG
Bawaslu Panggil Tim SBY-Boediono dato SBY pada 30 Mei). Apakah ada visi misi dan program yg dipaparkan atau tidak. Peraturan KPU, (capres-cawapres) tidak boleh kampanye sebelum tanggal 2 Juni 2009,” tegas anggota Bawaslu Wirdianingsih dalam jumpa pers, Rabu (3/6). Wirdianingsih menjelaskan, pidato SBY selama 30 menit dihadapan sekitar 2.500 pengurus partai politik pendukungnya, disiarkan secara
■ Dugaan Curi Start Kampanye langsung oleh tiga stasiun televisi yakni Metro TV, Trans7 dan TVRI. Untuk melakukan klarifikasi, Bawaslu sudah memanggil pimpinan ketiga stasiun televisi tersebut. “Pimpinan televisi ngomong, itu suatu berita yang menarik dan layak diberitakan menjadi berita sisipan. Mereka juga menyampaikan
tidak ada keuntungaan ekonomi yang didapat dari tayangan tersebut,” lanjut Wirdianingsih. Menurut Wirdianingsih, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sudah memberikan teguran terhadap tiga stasiun televisi tersebut. Kendati demikian, Bawaslu tetap akan memanggil tim SBY-JK untuk dimintai
keterangan. “Kami memanggil berdasarkan dugaan pelanggarna UU Pilpres, bukan UU Penyiaran,” sambung Wirdianingsih. Anggota Bawaslu Wahidah Suaib menegaskan, kegiatan SBY-Boediono pada tanggal 30 Mei lalu adalah kegiatan konsolidasi dengan partai pendukung. “Masalahnya, karena penayangan yang begitu lama untuk sebuah pemberitaan. Itu
blocking time,” tegas Wahidah. Anggota Bawaslu Bambang Eka Cahyo mengatakan,untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran UU Pilpres, harus dibuktikan adanya keuntungan ekonomis yang diperoleh stasiun televisi terkait penyiaran pidato SBY pada 30 Mei lalu. “Kajian kita, apakah ada transaksi antara tim kampanye dengan stasiun televisinya. Transaksi politik tertentu. Jadi bukan hanya transaksi ekonomi. Sehingga perlu kajian dan penyelidikan lebih lanjut,” tegas Bambang. (persda network/cr2)
Capres tak Kampanye di Babel ● Hanya Timses dan Paprol Pengusung JAKARTA, BANGKA POS--Calon persedien Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, dan Megawati Soekarnoputri tidak sekalipun berkampanye di Bangka Belitung. Dari jadwal yang ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) para calon presiden itu memilih daerah yang potensi suara besar saja. SBY di Sumatera akan berkampanye di Medan, Pekanbaru, Padang dan Lampung. Sedangkan Jusuf Kalla berkampanye di Sumatera Utara dan
Kepulau Riau. Demikian pula dengan Megawati, dari jadwal di KPU, Megawari memulai kampanye di Lampung. Kampanye masing-masing calon presiden di Babel kemungkinan akan dilakukan oleh tim sukses dan parpol pengusung masingmasing. Sedangkan jadwal cuti Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla telah diterima KPU. Selama musim kampanye, SBY akan mengajukan cuti selama lima hari. Sedangkan Jusuf Kalla,
Cuti Kampanye PRESIDEN SBY 4 Juni 2009 12-14 Juni 16 Juni 20-22 Juni 27-29 Juni 4 Juli
DKI Jakarta Merauke-Kendari-Malang Lampung Pekanbaru-Medan-Padang Denpasar, Balikpapan, Solo DKI Jakatra Rapat Umum
WAPRES JUSUF KALLA 11 Juni DIY Yogyakarta, Sulsel 17 Juni Kalteng, DKI Jakarta 24 Juni Sumut, Kepri 2 Juli DKI Jakarta SUMBER KPU/CR2
cuti selama empat hari. Empat menteri pendukung SBY-Boediono yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Hatta Radjasa, Menteri Koperasi dan UKM Suryadarma Ali, Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) M Lukman Edy dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fredy Numberi juga telah mengajukan cuti ke KPU. Dalam surat pengajuan cuti yang dikirimkan oleh Menseneg Hatta Radjasa, SBY, Hatta Radjasa, dan Freddy Numberi mengajukan cuti ke Sekneg pada tanggal 2 Juni 2009. Sedangkan JK, Suryadharma Ali, dan Muhammad Lukman Edy, baru mengajukan cuti kampanye pada tanggal 3 Juni 2009 Ketua KPU Abdul Hafiz Ansyari saat ditanya tentang terlambatnya pengajuan cuti penyelenggara negara tersebut, mengaku akan mengeceknya. “Kalau itu saya tidak memperhatikan. Nanti, coba kita lihat nanti,” ujar Hafiz dengan wajah tercengang ketika ditemui di Gedung KPU, Jakarta, Rabu (3/6) malam. Berdasarkan pasal 55 peraturan KPU No 28/2009, pengajuan cuti seharusnya 12 hari sebelum pelaksanaan kampanye. (PersdaNetwork/cr2)
“..Kalau KPUD Bangka menyatakan sudah ada putusan MK kalau gugatan PDIP tidak terbukti, kami curiga ada apa di belakang ini,” Scarpiandy
TRIBUN PEKANBARU/DODDY VLADIMIR
DUGAAN SUSPECT FLU BABI - YN, bocah 9 tahun yang diduga suscpect flu babi, menjalani perawatan intensif di ruang isolasi RSUD Arifin Achmad, Pekanbaru, Rabu (3/6). YN yang dibawa ibunya dari Pahang, Malaysia untuk berlibur ke Riau, diduga terkena Flu H1N1. Saat melewati pemeriksaan suhu tubuh (Aurichulaire Thermometer) oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pelabuhan Sungai Duku, suhu tubuh YN mencapai 39,2 derajat.
MK Belum Putuskan Gugatan PDIP SUNGAILIAT, BANGKA POS--Kuasa hukum PDIP Scarpiandy membantah gugatan PDIP terkait dengan kehila-
ngan sebanyak 617 suara di Kecamatan Sungailiat yang disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) tidak terbukti. Pasalnya belum ada putusan dari MK terkait dengan gugatan yang dilayangkan PDIP. “Belum ada putusan dari MK. Kalau sudah ada putusan dari MK kami sebagai kuasa hukum PDIP pasti tahu. Kalau KPUD Bangka menyatakan sudah ada putusan MK gugatan PDIP tidak terbukti kami curiga, ada apa di belakang ini,” ungkap Secarpiandy, Selasa (2/6). Menurutnya, PDIP memang mengklaim 617 suara di daerah pemilihan Bangka dua di delapan kecamatan yang dihilangkan di KPU. Namun saat dipersidangan ketika di MK, PDI-P bisa membuktikan adanya kehilangan sebanyak 228 suara di tiga kecamatan yakni di Sungailiat, Riausilip, dan Belinyu. “PDIP telah dihilangkan sebanyak 228 suara yang bisa dibuktikan dipersidangan dalam agenda pembuktian, saat itu KPU kelabakan karena tidak bisa membantah, se-
“..Kalau KPUD Bangka menyatakan sudah ada putusan MK kalau gugatan PDIP tidak terbukti, kami curiga ada apa di belakang ini,” Scarpiandy
hingga oleh majelis hakim, KPU diberikan waktu 2x24 jam untuk dapat membuktikan hal itu,” jelas Secarpiandy. Diakuinya bagi mereka sebagai kuasa hukum PDIP dibuktikan atau tidak oleh KPU mengenai 228 suara yang dihilangkan tersebut, tidak menjadi persoalan karena justru pembuktian itu akan memperkuat bukti-bukti yang disampaikan oleh PDIP. “Menurut perhitungan versi KPU total suara PDI-P sebanyak 2.2109 versi sebenarnya berdasarkan formulir C1 ditambah sebanyak 228 suara yang dihilangkan jadi total sebanyak 22.337 dikurangi dengan BPP jumlah suara PDI-P sebanyak 3.075 suara. Pada kenyataannya keputusan KPU kursi ke
11 diserahkan kepada Demokrat. Padahal suara Demokrat sebanyak 3.033 suara selisih 42 suara dengan PDI-P. Harusnya kursi ke 11 diperoleh PDIP. Seperti di Sungailiat seharusnya di TPS 7 PDIP dapat 78 suara tapi tertulis 74 suara. Saat dipersidangan di depan majelis hakim, KPU disaksikan kuasa hukumnya dihitung ulang jumlahnya 78 suara,” beber Secarpiandy. Secarpiandy juga membantah PDIP mengajukan gugatan baru karena tidak ada gugatan kedua yang disampaikan PDIP saat persidangan di MK. Sampai saat ini gugatan PDIP masih dalam proses persidangan sehingga belum ada putusan apapun dari majelis hakim.(chy)
Megawati: Prita Korban Neoliberalisme JAKARTA, BANGKA POS-Calon Presiden Megawati Soekarnoputri secara tegas mengatakan, kasus Prita Mulyasari yang sempat ditahan selama 3 minggu di lembaga Pemasyarakatan (LP) Tangerang, Provinsi Banten, dan sekarang statusnya menjadi tahanan kota, adalah salah satu korban dari sistem penerapan neoliberalisasi. Mega, dalam siaran pers di Kantor BP Presiden, Jalan Cik Ditiro, Rabu (3/6) kemarin menyatakan, tak hanya kasus Prita saja, akan tetapi banyak praktek-praktek sistem penerapan neoliberalisme yang menerapkan sistem pasar bebas sehingga rakyat kecil kerap dirugikan.
“Saya bisa mengatakan, ini adalah dampak dari neoliberalisasi. Di mana, mereka dapat dengan mudah menggunakan hukum seperti UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU itu dibuat untuk memuluskan kepentingan neoliberal dengan mengalahkan kepentingan asasi (berekspresi). Kepentingan rakyat kecil yang tampaknya di era pasar bebas ini, seakan menjadi sulit untuk tuan rumah di negeri sendiri,” tegas Megawati. Ditambahkan Mega, kasus Prita merupakan pelanggaran atas hak-hak kebebasan informasi dan hak untuk menyatakan pendapat yang merupakan hak asasi paling mendasar yang se-
harusnya dilindungi oleh konstitusi, UU HAM dan berbagai ratifikasi konvensi internasional. “Kasus Prita ini merupakan preseden buruk bagi penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia. Peristiwa yang dialami Prita yang tidak diizinkan menyusui anaknya juga menjadi bukti lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan, juga khususnya terhadap reproduksi perempuan. Kejadian Prita, menjadi bukti kasat mata dampak dari neoliberalisme, sekaligus pelanggaran atas hak-hak kebebasan masyarakat dalam menyatakan pendapat,” tandas Megawati.(Persda Network/ mun/yat)
Sutiyoso Merapat ke JK-Win JAKARTA, BANGKA POS--Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso menyatakan dukungannya terhadap pasangan JK-Wiranto. Dukungan diberikan setelah JK memintanya untuk mendukung pasangan capres yang diusung Partai Golkar dan Hanura ini. Bahkan, JK menghubungi Sutiyoso hingga dua kali. Hal itulah yang membuat Sutiyoso yang berniat mencalonkan diri sebagai presiden ini luluh. “Pak JK sampai dua kali untuk meminta saya memberikan dukungan sehingga saya pun memberikan dukungan kepada beliau,” ungkap Sutiyoso usai bertemu dengan JK di Kantor Pemenangan JKWin, di JL Ki Mangun Sarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (3/6). Sutiyoso menilai JK cukup jeli untuk meminta dirinya memberikan dukungan. Alasannya, selama satu setengah tahun Sutiyoso melakukan konsolidasi hingga bisa membentuk kekuatan pendukung
di seluruh Indonesia. Bahkan Sutiyoso mengklaim pendukung masih solid dan tinggal menunggu perintah kepada siapa dukungan ini diberikan sehingga apa yang menjadi keputusannya untuk mendukung pasangan itu tidak bersifat pribadi. “Jadi dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas dukungan pribadi melainkan seluruh pendukung saya setelah saya tidak berhasil masuk dalam persaingan capres karena tidak ada dukungan parpol,” ungkap Sutiyoso. Setelah tidak menjabat lagi sebagai Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso mencalonkan diri sebagai capres. Namun belakangan partai yang memberikan dukungan Partai Indonesia Sejahtera tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak mencalonkan sebagai capres. Juga tidak ada parpol bisa membawanya bertarung di ajang pemilihan capres. (Persda Network/esy)