LAMPUNG LAMPU UNG RAYA RAYA
SELASA, 31 JULI 2012
Hidup...
31
B kan Bukan an Sekadar Sek Se Sek ekada kad ad r Berita! ada B Beri erita itta ta!
Dari Hal. 32
’’Maksud saya itu santai terjadwal. Sikap ini saya terapkan agar kita tidak stres dalam menjalankan suatu pekerjaan atau masalah. Kalau kita selalu serius, saya yakin dampaknya juga akan berpengaruh terhadap kesehatan. Bisa saja terkena stroke atau penyakit lainnya. Intinya, harus konsekuen. Santai tapi terjadwal,” ungkapnya. (whk/c2/adi)
APBDP...
Dari Hal. 32
pelayanan publik,” kata Bupati Lamsel Rycko Menoza S.Z.P. dalam rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBDP 2012 di gedung DPRD setempat kemarin. Orang nomor satu di Lamsel itu menjelaskan, untuk belanja daerah yang sebelumnya ditargetkan Rp1.060.730.660.971,68 meningkat 9,76 persen berubah menjadi Rp1.164.302.701.696,68 atau meningkat Rp103.572.040.725. ’’Berkaitan dengan KUA-PPAS APBDP 2012 secara resmi akan disampaikan dalam forum rapat paripurna DPRD Lamsel untuk dibahas dan disetujui dalam nota kesepakatan antara pemkab dengan DPRD Lamsel yang akan menjadi pedoman dalam rangka penyusunan APBDP 2012,” ungkapnya. Selain itu, ketua DPD KNPI Provinsi Lampung tersebut mengungkapkan, pendapatan daerah yang sah juga dalam APBDP 2012 meningkat menjadi Rp43.229.252.916 atau naik 34,07 persen. Karena itu, pemkab mempunyai kebijakan terhadap belanja daerah dilakukan pada pos-pos belanja yang dianggap penting dan mendesak. ’’Misalkan, untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Di mana, kami akan targetkan jalan-jalan poros penghubung antarkecamatan hingga 2014 sudah rampung semuanya,” ujarnya. Lalu, sambung bupati, pemkab juga akan meningkatkan bidang pendidikan. Misalnya, pengadaan mebelair; ruang kelas baru; peningkatan mutu pembelajaran; serta bidang kesehatan, seperti penambahan dana jamkesmas, jampersal, dan jamkesda. ’’Selain itu, peningkatan terhadap sarana-prasarana Rumah Sakit Umum Daerah dan sarana-prasarana penunjang dalam rangka persiapan menjadi tuan rumah Porprov VII/2013. Juga program perekat budaya dalam rangka menjaga, mengembangkan, dan melestarikan adat budaya di Kabupaten Lamsel,” ungkapnya. Sementara Ketua DPRD Lamsel Siti Farida mengaku, pihaknya bersama eksekutif akan mulai membahas KUA-PPAS APBDP 2012. ’’Pembahasannya akan dimulai besok (hari ini) dari tingkat komisi,” ungkap politisi Partai Demokrat ini. (dur/c2/adi)
Kadis...
Dari Hal. 32
Lamteng A. Pairin, S.Sos. secara gamblang menyatakan bahwa Kadis Pasar Lamteng Munfari siap dicopot dari jabatannya kalau dianggap gagal memimpin satker ini. ’’Saya sudah panggil Pak Munfari. Beliau menyatakan siap melepas jabatan jika dianggap gagal,” ujar Pairin beberapa waktu lalu. Di bagian lain, meski belum ada keterangan resmi dari Pemkab Lamteng tentang ’’pencopotan” Munfari dari Kadis Pasar, para legislator di DPRD Lamteng menyatakan setuju. ’’Saya sangat setuju jika Munfari diganti. Berbagai persoalan muncul di pasar tanpa bisa diatasinya,” ungkap Indra Jaya, anggota Komisi IV DPRD Lamteng. Begitu pula dengan Firdaus Ali, anggota Komisi I DPRD Lamteng. Ia menganggap keputusan melakukan penggantian tampuk pimpinan pasar merupakan langkah yang tepat. ’’Kalau itu untuk kepentingan Lamteng secara luas, kenapa tidak?” kata dia. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Lamteng Mudatsir menganggap Dinas Pasar sekarang ini seperti kehilangan ’’roh” tatkala tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul. ’’Kalau di Solo, gara-gara pasar jadi berkah. Kalau di Lamteng, gara-gara pasar malah bisa celaka. Saya ibaratkan itu karena seperti inilah yang kini terjadi,” ungkap Mudatsir. Tak mau ketinggalan, Ketua Komisi III DPRD Lamteng Syaifulloh Ali K.M. juga urun rembuk. ’’Kalau memang Kadis Pasar diganti, mudah-mudahan penggantinya adalah sosok yang bisa membawa kemajuan Lamteng dari sektor pasar,” harapnya. (jar/c2/adi)
FOTO IST.
SERAHKAN: Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza S.Z.P. memberikan nota laporan KUA-PPAS kepada Ketua DPRD Siti Farida usai paripurna di gedung DPRD setempat kemarin.
Surat Edaran THR Tunggu Teken Bupati GUNUNGSUGIH – Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dissosnakertrans) Lampung Tengah belum memberikan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan soal tunjangan hari raya (THR). ’’Surat edaran sebenarnya sudah ada dan sudah siap dibagikan. Namun, surat itu belum ditandatangani Bupati A. Pairin, S.Sos. Jadi, kami belum bisa mengedarkannya,” ujar Kasi Pembinaan dan Medialisasi Perselisihan Hubungan Industri Bangsawan mewakili Kadissosnakertrans Ir. Henny Kennedy, M.M. kemarin.
Menurutnya, surat edaran yang sebentar lagi akan dibagikan itu untuk mengingatkan perusahaan kepada para karyawan/buruhnya. Membagikan THR merupakan kewajiban agar tercipta kondisi kerja yang baik. Pembagian THR harus dilakukan sesuai peraturan. Pembagian ini paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri. Selain menciptakan suasana yang kondusif, pembagian THR berdasarkan pada ketentuan peraturan menteri tenaga kerja. Setiap perusahaan yang mempekerjakan karyawan wajib memberikan THR keagamaan.
Pembayarannya menurut masa kerja masingmasing karyawan yang ditentukan. Ketentuan besaran THR oleh suatu perusahaan terhadap pekerjanya melihat dari masa kerjanya. Bila seorang karyawan sudah bekerja 12 bulan terus-menerus atau lebih, ia mendapatkan THR satu bulan upah kerja. Sedangkan bila kurang dari 12 bulan, dengan catatan sudah bekerja di atas 3 bulan, pemberian THR-nya secara proporsional. Yakni lama masa kerja karyawan dibagi 12 bulan (1 tahun) dikalikan 1 bulan
Konflik... (29/7) ada sekitar sepuluh orang menggunakan dua mobil datang ke sini mau menduduki tanah dan akan membangun camp. Sementara, kami usir. Kemudian hari ini (kemarin), mereka kembali datang,” katanya. Dia mengharapkan Pemkab Pesawaran turun tangan memfasilitasi permasalahan itu sehingga terjadi kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Sementara pantauan di lokasi tanah kemarin, camp-camp yang dibangun di atas tanah itu telah dibakar berikut juga sejumlah peralatan masak dan perlengkapan lainnya. Sementara menurut Camat Negerikaton Syamsul, M.M.A., adanya tindakan penyerangan yang akan dilakukan sejumlah orang itu tidak ada. Mantan sekretaris Dinas Perhubungan Pesawaran itu memastikan, Pemkab Pesawaran akan segera
upah. Untuk karyawan yang masa kerjanya kurang dari 3 bulan bergantung kebijakan masing-masing perusahaan yang bersangkutan,” ungkapnya. Bangsawan menambahkan, pemberian THR adalah tradisi yang sudah ada sejak dulu. Karena itu, pihaknya akan membentuk tim untuk memantau pembagian THR setiap perusahaan di Lamteng. Diharapkan dengan adanya tim pemantau ini akan dapat menekan adanya ketimpangan-ketimpangan yang biasanya merugikan karyawan/pekerja. (rnn/c2/adi)
Sambungan dari Hal. 32 memanggil kedua belah pihak untuk dimediasi. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Pesawaran Drs. Musiran yang juga sempat hadir di lokasi tersebut juga menjamin tidak ada tindakan penyerangan terhadap warga. ’’Dijamin, tidak ada penyerangan. Pak Bupati juga sudah memfasilitasinya,” ungkapnya singkat Warga-PTPN Sepakati Ukur Ulang Sementara di Lampura, sekitar 800 warga dari desa-desa di tiga kecamatan menyambangi PTPN 7 Unit Usaha Bungamayang. Warga itu berasal dari Desa Sukadana Ilir, Sukadana Udik, Negara Tulangbawang, Sidodadi, Tanahabang, Kotanapal, Karangrejo, Negarabatin, Ketapang, dan Handuyangratu di Kecamatan Sungkai Selatan dan Bungamayang telah berkumpul di Simpang Nol Km 30 ladang
tebu PTPN 7 Bungamayang sekitar pukul 09.00 WIB. Sekitar 30 menit kemudian, sejumlah warga memasang bambu yang dipalangkan di jalan ke arah perusahaan. Akibatnya, hanya mobil pribadi dan motor yang dapat melewati palang itu. Sedangkan kendaraan truk, baik mengangkut tebu maupun tetes, tidak bisa lewat. Menurut Hi. Aspawi Sabirin, warga Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Bungamayang, warga dari desa-desa itu meminta agar segera diselesaikannya konflik tanah antara perusahaan dengan warga setempat. Menurut Aspawi, warga meminta agar perusahaan menyelesaikan masalah, khususnya kelebihan tanah HGU milik masyarakat seluas sekitar 2.000 hektare. Sebab, perusahaan dianggap telah melebihi pengelolaan tanah yang digarapnya. Yakni
mengelola lahan seluas 6.657 hektare, tapi kenyataannya menggarap 8.000 hektare lebih. ’’Kami ingin meminta kejelasan, apakah kelebihan atau malah kekurangan? Karena itu, kami minta tanah dalam HGU tersebut dapat diukur ulang,” ujarnya. Sekitar sejam kemudian, sepuluh perwakilan warga melakukan pertemuan dengan pihak direksi. Mereka diterima langsung Kepala Distrik Wayseputih Gatot Subroto. Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan dan warga mencapai kesepakatan. Yakni diukur ulang melalui pihak ketiga. ’’Kami akan menghadap Bupati Lampura Zainal Abidin untuk membahas kesepakatan ini. Kalaupun perusahaan memiliki tanah lebih, kami akan serahkan kepada pemerintah,” ungkap Gatot usai pertemuan. (whk/rnn/c2/adi)