15
SABTU, 5 JANUARI 2013
Massa PDP Demo ke Gedung KPU JAKARTA - Seribuan massa Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) melakukan aksi demo ke gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di tengah guyuran hujan, mereka menuntut KPU bertindak profesional dan meloloskan mereka menjadi peserta Pemilu 2014. ’’Kita menuntut KPU kembali ke habitatnya sebagai penyelenggara pemilu yang profesional. Jangan mau diintervensi partaipartai besar yang ada di parlemen,” ujar koordinator aksi Sadarajab di Jakarta kemarin. Menurut koordinator PDP Jakarta Selatan ini, sepanjang proses verifikasi faktual, KPU be-
lum memperlihatkan sikap profesional. Di antaranya diduga masih menggunakan data administrasi sebagai panutan dalam menentukan verifikasi faktual. Karena itu, mereka menuntut KPU kembali ke marwah sebenarnya. ’’Kami merasa sepertinya sistem yang digunakan KPU selama ini selalu melecehkan partai-partai nonparlemen,” katanya. Namun begitu, mereka yakin KPU pasti dapat bersikap profesional sekaligus meloloskan PDP menjadi peserta Pemilu 2014. Karena mereka merasa PDP merupakan partai besar yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2014. (jpnn/p1/c1/adi)
PPRN Kubu Amelia Tetap Sah FOTO MUHAMAD ALI/JPNN
TUNTUT KPU: Puluhan kader dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) berunjuk rasa di kantor KPU, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, kemarin (4/1). Mereka meminta KPU bekerja independen terkait proses verifikasi parpol untuk Pemilu 2014 dan menyoroti partai politik korup di Senayan.
PDIP ’’Bersih-Bersih’’ Kader Bermasalah JAKARTA - PDI Perjuangan berupaya membersihkan diri dari kader-kader yang tersangkut masalah hukum. Dua kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu bakal segera dipecat karena melakukan perbuatan tercela. DPP PDIP menggelar pleno untuk mengambil keputusan atas Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo dan anggota DPRD Tasikmalaya AD. Joko kini telah menjadi tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sedangkan AD tertangkap basah pesta miras dan narkoba. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo
mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memerintahkan pemecatan atas Joko. ’’Langsung diberhentikan dari jabatan struktur partai dan memerintahkan kepada DPC PDIP Magelang maupun Fraksi PDIP di DPRD untuk menarik dukungan sebagai wakil wali kota,” kata dia saat dihubungi kemarin (4/1). Tjahjo mengatakan, DPP PDIP juga akan mengusulkan penggantian Joko dari jabatannya sebagai wakil wali kota Magelang. ’’Sekarang masih tersangka. Begitu nanti ada keputusan final, maka segera diajukan pergantian wakil
Tjahjo Kumolo
wali kota,” tegasnya. Sementara untuk kader PDIP Tasikmalaya yang terlibat narkoba, DPD PDIP Jawa Barat telah diperintahkan untuk menelusuri informasi di lapangan. ’’Kalau benar (tertangkap karena narkoba, Red), perintah DPP sudah jelas, langsung pecat,” tukasnya. Terpisah, pelaksana tugas (Plt.) Ketua DPD PDIP Jabar T.B. Hasanuddin mengungkapkan, pihaknya masih menunggu laporan resmi dari polisi terkait tertangkapnya AD. DPD PDIP Jabar mencatat AD merupakan
anggota DPRD Tasikmalaya dari daerah pemilihan (dapil) Cihideung. ’’Untuk proses hukumnya tentu kami serahkan ke kepolisian. Kami dari partai hanya menyiapkan pemecatannya,” kata Hasanuddin. Ditegaskannya, DPD PDIP Jabar tak perlu menunggu putusan pengadilan untuk memecat AD yang ditangkap bersama lima rekannya tengah pesta miras dan narkoba beberapa waktu lalu. ’’Kami segera kirim surat ke DPP agar membuat surat keputusan pemecatan,” katanya. (jpnn/p1/c1/adi)
DPP PKB Tunggu Saifullah 7 Januari JAKARTA - Pertarungan memperebutkan tiket dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur makin ketat. Setelah Khofifah Indar Parawansa, kali ini giliran Saifullah Yusuf berjanji bertandang ke kantor DPP PKB di Jalan Raden Saleh No. 9, Jakarta Pusat. Pengurus DPP PKB bakal menunggu Saifullah pada Senin (7/1). ’’Beliau menyatakan ingin bersilaturahmi dan ngobrol-ngobrol santai dengan pengurus DPP,”
ujar Wasekjen DPP PKB Fathan Subkhi kemarin. Menurut dia, PKB terbuka menerima siapa saja yang datang ke kantor DPP. Apalagi, Saifullah bukan orang lain. Dia pernah tercatat sebagai Sekjen DPP PKB dan hingga kini masih menjadi salah seorang ketua di PB NU. Pengurus inti DPP PKB, termasuk Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Sekjen Imam Nahrawi, menyatakan kesediaan menerima kedatangan Saifullah. ’’Kami akan mendengarkan visi-misi beliau,
cocok-cocokan pikiran lah istilahnya,” ujar dia. Dalam Pilgub Jatim, PKB mematok harga mati akan mengusung kader sendiri. Di antara sekian nama yang beredar, pilihan telah mengerucut pada sosok Saifullah atau Khofifah. Sementara itu, keputusan akhir akan ditetapkan dalam waktu dekat. Khofifah lebih dahulu bersilaturahmi ke DPP PKB pada Kamis (20/12). Saat itu ketua umum Muslimat NU tersebut diterima langsung oleh Muhaimin, Sekreta-
ris Dewan Syura Andi Muawiyah Ramly, Wakil Bendahara Umum Bambang Susanto, Faisol Riza, Jazil Fawaid, Anna Muawanah, Ni’am Salim, Yusuf Mujenih, Abdul Malik Haramain, Saifullah Ma’shum, Ketua Fraksi PKB Marwan Ja’far, dan beberapa pengurus lainnya. Dukungan dari PKB dalam Pilgub Jatim menjadi rebutan sejumlah kandidat. Alasannya, pemilih terbesar di Jatim adalah nahdliyin dan konstituen partai berlambang bintang sembilan tersebut.
Fathan menambahkan, setelah pertemuan dengan Saifullah, DPP akan mengadakan rapat pleno resmi untuk mendengarkan visi, misi, serta program kerja dari para kandidat yang akan diusung dalam pilgub. Selanjutnya, DPP baru memutuskan mengusung Saifullah atau Khofifah pada pilgub. ’’Keduanya kami undang untuk memaparkan visi-misi serta program kerjanya dalam forum resmi, baru setelah itu akan ada keputusan resmi,” urainya. (jpnn/p1/c1/adi)
JAKARTA - Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) kubu Amelia Ahmad Yani optimistis jadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014. Pasalnya, PPRN kubu D.L. Sitorus yang direkomendasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) ke KPU untuk dilakukan verifikasi faktual dipastikan tidak lolos sebagai peserta pemilu. Amelia Yani di sela-sela memimpin rapat konsolidasi partai yang dihadiri DPW PPRN dari 33 provinsi mengatakan, PPRN kubu D.L. Sitorus akan terganjal sebagai peserta pemilu karena 12 dari 33 provinsi dinyatakan tidak lolos oleh KPU setempat. ’’Satu provinsi saja tidak lolos, berarti sudah gagal jadi peserta pemilu,” kata Amelia di Kantor PPRN, Jalan Jambu, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Anak pahlawan revolusi Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani itu merinci, ke-12 PPRN kubu D.L. Sitorus yang tidak lolos itu masing-masing, Riau, Sumatera Barat (Sumbar), Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogjakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Maluku Utara, dan Papua. ’’Dapat dipastikan dan kami yakini bahwa SK (surat keputusan) D.L. Sitorus tidak memiliki legitimasi lagi. Ini dibuktikan dengan tidak lolosnya di 12 provinsi. Sampai saat ini SK D.L. Sitorus tak pernah dicabut walaupun putusan pengadilan telah membatalkannya,” kata dia. Pada kesempatan yang sama, pengacara PPRN O.C. Kaligis mengatakan secara hukum kepengurusan yang sah tetap dimiliki oleh Amelia Yani, bukan D.L. Sitorus. Alasannya, hingga saat ini SK PPRN kepengurusan Amelia Yani No. M.HH.17.AH.11.01 Tahun 2010 tertanggal 15 November 2010 yang diterbitkan Menkumham era Patrialis Akbar tak pernah
dicabut dan dibatalkan. Advokat kondang ini menjelaskan, letak masalah terjadianya dualisme di tubuh PPRN karena Menkumham yang saat ini dijabat Amir Syamsuddin mengeluarkan SK No. M. HH.17.AH.11.01 Tahun 2011 tanggal 19 Desember 2011. Keputusan ini terkait susunan kepengurusan PPRN Periode 2011-2016 yang menetapkan H Rouchim sebagai Ketua Umum dan Joller Sitorus sebagai Sekjen dan DL Sitorus selaku Ketua Dewan Pembina DPP PPRN. “Tapi SK yang dikeluarkan Amir tidak mempengaruhi SK milik Amelia karena sampai saat ini belum dicabut atau pun dibatalkan. Makanya, Amir sengaja memperkarakan dan mengajukan banding setelah kalah di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ucapnya. Sebelumnya, SK yang diterbitkan Amir sudah dibatalkan oleh PTUN Jakarta. Dalam amar putusan PTUN Jakarta yang dibacakan Selasa (24/7) oleh Ketua Majelis Hakim, I Nyoman Harnanta dan anggota masing-masing Amir Fauzi dan Marsinta Uli Saragih menyatakan bahwa SK Menkumham yang mengesahkan kubu DL Sitorus dianggap bertentangan dengan pasal 32 UU No 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Namun oleh Amir, putusan ini ditentang dan mengajukan banding ke Mahkamah Agung. “Amir mengajukan kembali ke PTUN karena SK DL Sitorus ditolak MA sebelumnya dan dinyatakan tidak diterima. Artinya SK yang disahkan oleh Patrialis Akbar masih berlaku,” ucapnya. OC Kaligis sendiri mencurigai ada konspirasi di balik penerbitan SK DL Sitorus oleh Amir. Apalagi kata dia, Amir dan DL Sitorus sangat dekat karena pernah menjadi kuasa hukumnya. (jpnn/p1/c1/adi)