JUMAT, 1 MARET 2013
RADAR LAMPUNG
13
Lampung Jadi Delapan Dapil
FOTO DINA PUSPASARI
SEPAKAT TAMBAH DAPIL: Rakor membahas masalah dapil di KPU Lampung kemarin.
BANDARLAMPUNG – Sepuluh partai politik (parpol) menyepakati penambahan satu daerah pemilihan (dapil) untuk Provinsi Lam-
pung. Kesepakatan lahir melalui rapat koordinasi (rakor) terkait dapil di KPU Lampung kemarin. Artinya, akan ada delapan dapil
pada Pemilu 2014 dari sebelumnya tujuh dapil pada Pemilu 2009 (lihat grafis). Ketua Pokja Penataan Dapil
KPU Lampung Edwin Hanibal mengatakan, berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2), jumlah penduduk Lampung sebanyak 9,5 juta jiwa. Berdasarkan UU No. 8/2012 tentang Pemilu, jumlah penduduk yang di atas 9 juta mendapatkan alokasi 85 kursi di provinsi. ”KPU juga menata dapil berdasarkan Peraturan KPU No. 5/2013. Kami mengupayakan penataan sesuai undang-undang, yaitu alokasi kursi 3–12 per dapil dengan tetap mengacu dapil lama. Setiap dapil kami sesuaikan. Kalau setiap kabupaten/kota bisa berdiri sendiri, kami buat seperti itu,” kata Edwin dalam rakor itu. Sementara dalam rakor itu, sejumlah parpol juga memberikan masukannya terkait dapil. Sekretaris DPW PKB Lampung Okta Rijaya mengatakan, sebelumnya KPU menginginkan sembilan dapil dengan asumsi Lamteng dibagi menjadi dua dapil. ”Tapi, kan tidak semua keinginan harus diakomodasi. Kami hanya mengusulkan secara formal ke KPU. Pada prinsipnya, kami juga setuju dengan delapan dapil karena KPU sudah mempertim-
bangkan asas proporsionalitas,” ujar Okta dalam rakor itu. Pengurus DPD Partai Gerindra Lampung Gunawan Handoko juga mengatakan, Lamteng bisa dibagi menjadi dua dapil. Ia juga sempat tidak sepakat dengan dapil Pesawaran, Pringsewu, dan Metro. ”Kami lebih sepakat Metro digabung dengan Lamsel berdasarkan peta geografis,” ucapnya. Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada DPW PKS Lampung Ade Utami Ibnu mengatakan, partainya sudah menyimulasikan dapil secara internal. Menurut dia, memang delapan dapil provinsi lebih sesuai dengan aturan dan kepentingan parpol. Ade juga mengkritisi penataan dapil di kabupaten/kota. ”Prinsip mereka menyimpang dari penataan dapil provinsi. Dari beberapa kabupaten, ada prinsip yang diabaikan. Misalnya Lambar, KPU terpaksa memaksakan sembilan dapil. Padahal hitungan kursi per dapil sangat kecil. Ada yang hanya 3 kursi per dapil. Jadi prinsip provinsi harus disampaikan ke daerah sehingga asas proporsionalitasnya bisa dirasakan parpol,” ungkapnya. (dna/p5/c2/fik)
SUARA RAKYAT PENDIDIKAN politik untuk rakyat semakin menjadi kebutuhan. Pada rubrik Suara Rakyat di Radar Lampung, kami membuka kesempatan seluasluasnya kepada seluruh pembaca yang budiman untuk menyampaikan pertanyaan seputar politik kepada narasumber kami, Arizka Warganegara, salah satu akademisi dari Universitas Lampung. Pertanyaan bisa dikirimkan melalui SMS ke nomor 085266444345.
SYAFARUDIN Akademisi Unila dan ketua Lab. Politik Lokal dan Otonomi Daerah FISIP Unila.
PNS Bantu Sosialisasi Suami SAYA PNS. Suami saya pengurus partai, tahun depan mau mencalon DPR. Bolehkah saya ikut sosialisasi? Apa saja batas keterlibatan seorang PNS pada pemilu? Jawaban: KALAU sosialisasi sebatas membagikan kartu nama, brosur, dan alat peraga lainnya sebelum jadwal kampanye ditetapkan serta ibu melakukan sosialisasi di luar jam dan hari kerja PNS, hal itu masih aman-aman saja karena belum bisa dikenai sanksi hukum. Tapi, kalau memasuki jadwal kampanye dan ikut kampanye (jelas-jelas mengajak orang lain memilih caleg/parpol), larangan dan sanksi sudah jelas dinyatakan dalam UU No. 8/2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Dalam kegiatan kampanye pemilu legislatif dilarang mengikutsertakan PNS, termasuk dilarang mengikutsertakan: (a) Ketua/wakil ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi dan hakim-hakim pada semua badan peradilan; (b) Ketua/wakil ketua dan anggota BPK; (c) Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; (d) Pejabat BUMN/BUMD; (e) Anggota TNI/Polri; (f) Kepala desa atau sebutan lain; (g) Perangkat desa atau sebutan lain; (h) Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Sebagai PNS pada era reformasi sekarang ini, sebaiknya berhati-hati dengan urusan politik. PNS berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut profesional, jujur, dan adil. Dalam UU No. 43/1999 tentang Kepegawaian jelas dinyatakan PNS harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjamin netralitas, PNS dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. (dna/p5/c2/fik)