BERITA UTAMA
SELASA, 21 JUNI 2011
Lampung... kondisi yang tidak aman. ’’Nah, kalau Lampung dijadikan sebagai salah satu daerah penyangga bagi mereka (para militansi, Red), karena posisinya yang dekat dengan ibu kota,’’ ujar Herwan saat memberikan materi dalam acara seminar sehari satpam dengan tema meningkatkan profesionalisme dan eksistensi satpam dalam rangka mengantisipasi gangguan kamtibmas dan ancaman aksi teror di lingkungan kerja di Rakata Room Hotel Sahid Bandarlampung. Pada kesempatan itu, Herwan juga sempat memperlihatkan video latihan para militansi di pedalaman hutan Jantho, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kepada para peserta seminar yang berjumlah sekitar 150 orang, yang terdiri para satpam dari berbagai perusahaan di Lampung. Herwan pun menjelaskan asal-muasal militansi di Indonesia sampai cara pencegahan agar terhindar dari aksinya. Di antaranya mengajarkan mengenai prosedur ketika menemukan adanya bom di lingkungan kerja serta cara pengevakuasian. ’’Globalisasi dan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, serta politik pada sisi lain memengaruhi berkembangnya tren atau ancaman serangan berupa teror bom. Oleh karena itu diperlukan kewaspadaan dan pengawasan yang baik, terkoordinasi, serta terpadu dengan meningkatkan keandalan sistem keamanan yang
Sambungan dari Halaman 1 terlatih sehingga dapat mengantisipasi a n c a m a n ,’’ pungkasnya. Menanggapi adanya pernyataan Lampung sebagai daerah penyangga militansi, Kapolda Lampung Brigjen Sulistyo Ishak mengajak seluruh lapisan masyarakat di Lampung untuk terus waspada. ’’Jadi begini, sebenarnya kegiatan teror ini kan bukan hanya dilaksanakan sekian tahun yang lalu. Selain sekarang, nanti juga pasti menjadi agenda mereka (pelaku). Oleh sebab itu, upaya pencegahan perlu dilakukan dengan melibatkan semua pihak,’’ kata Kapolda saat ditemui di selasela seminar. Dia menyatakan, seminar sehari yang diadakan oleh Polda Lampung setidaknya bisa memberikan informasi yang berdasarkan fakta bahwa ada sebagian masyarakat yang baru melihat sepintas mengenai teror. ’’Tetapi dari informasi yang kita dapatkan ini, setidak-tidaknya kita diajak untuk melihat bahwa kondisi riil di negara kita, faktanya masih seperti ini. Oleh karena itu, upaya pencegahannya harus dibangun dari semua lini. Hari ini (kemarin, Red) kita seminar melibatkan para pengemban fungsi satpam setidaktidaknya mengajarkan untuk bagaimana mengamankan lingkungan kerjanya. Di samping itu tentunya antara satu dengan yang lain saling memberikan informasi,’’ paparnya. Terkait adanya aksi militansi
Mobil... Menurutnya, penyebab terbakarnya mobil itu diduga akibat arus pendek. ’’Dugaan sementara penyebabnya arus pendek kendaraan.
Tuntut Kitir Ditinjau Ulang Di bagian lain, PT Pertamina (Persero) Depot Panjang memperketat pemberlakuan sistem
di Kabupaten Lubuk Linggau, menurut Kapolda, menunjukkan kepada masyarakat bahwa aksi tersebut masih ada di Indonesia. ’’Kita tidak ingin di Lampung ini menjadi ajang atau tempat transit dan sebagainya. Oleh sebab itu, upaya-upaya preemtif, preventif, sampai upaya pencegahan hukum tetap kita lakukan secara konsisten,’’ tegasnya. Apakah ada kemungkinan sel-sel militansi dari Pulau Jawa maupun dari Kabupaten Lubuk Linggau lari ke Provinsi Lampung? Mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini berharap tidak ada. ’’Tetapi kita harus tetap waspada dan satuan kewilayahan harus meningkatkan deteksi dini di wilayahnya masing-masing serta terus melakukan razia dengan sistem selektif,’’ tuntasnya. JPU: Tetap pada Tuntutan Persidangan dugaan tindak pidana militansi atas nama terdakwa Abdul Haris Munandar dan Heri Kuswanto kembali digelar di ruang Garuda Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang kemarin pagi (20/6). Dalam persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan tetap pada kesimpulan bahwa kedua terdakwa tetaplah dianggap bersalah telah melakukan tindak pidana teror dengan melakukan pembelian senjata api yang kemudian digunakan untuk aksi perampokan Bank CIMB Niaga Medan dan penyerangan Polsek Hampatan Perak. (whk/jar/c1/niz)
Sambungan dari Halaman 1 Saat ini kami masih melakukan penyelidikan,’’ jelasnya. Menurut Kapolsek, selain korban tewas terpanggang, barang belanjaannya seperti makanan ringan,
Ikuti... ’’Yang pasti, penyelidikan kasus itu terus berjalan. Diduga memang ada keterlibatan oknum aparat, termasuk juga keterlibatan oknum polisi. Tetapi itu semua masih diduga, makanya kita kembangkan dahulu,’’ ujarnya saat dicegat wartawan di halaman parkir Hotel Sahid Bandarlampung usai menghadiri acara seminar sehari satpam seraya masuk ke dalam mobilnya. Terpisah, ditemui Radar Lampung di kompleks Mapolda Lampung kemarin, Kabidhumas AKBP Sulistyaningsih bersikap sama. ’’Kan masih diduga, belum pasti, nanti kalau sudah jelas baru kami beri tahu. Apalagi kasus ini masih dalam penyelidikan,’’ ujarnya kemarin. Mantan Kasubdit Dikyasa Ditlantas Polda Lampung itu menambahkan, kini pihak Puslabfor Mabes Polri di Palembang, Sumatera Selatan, terus berupaya mengungkap penyebab kebakaran. ’’Kami juga sudah memberikan izin kepada pihak keluarga korban kebakaran yang meninggal tersebut untuk mengambil jenazahnya hari ini (kemarin, Red). Karena hasil forensik menyatakan mayat tersebut memang Heri Aswandi (32), warga Jl. Ikan Sebelah Gg. Keramat, Bandarlampung,’’ pungkasnya Diketahui, Danlanal Lampung Kolonel Laut Sugiharno Andreas kepada Radar Lampung mengaku ada keterlibatan anggotanya dalam insiden terbakarnya gudang penimbunan BBM yang menewaskan seorang pekerja di Desa Sukajaya Lempasing, Sabtu lalu. Danlanal pun mengancam menjatuhkan sanksi tegas dan mengeluarkan oknum anggotanya yang terlibat penimbunan BBM dari keanggotaan TNI-AL. Menurutnya, tindakan tersebut sudah memalukan citra korps. ’’Informasinya memang masih abu-abu (belum pasti, Red). Tetapi memang ada keterlibatan salah satu anggota saya berinisial E dalam penimbunan BBM di Desa Sukajaya Lempasing. Kami masih menyelidikinya,’’ tegasnya via sambungan telepon, Minggu (19/6).
9
Jawa Pos News Network
sembako, dan mesin cuci juga habis dilalap api. Sementara jenazah korban langsung dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Sumberhadi. (rnn/c1/ary)
Sambungan dari Halaman 1 kitir. Dengan sistem ini, setiap jumlah kuota yang dialokasikan ke SPBU berdasarkan keputusan para pengusaha sendiri dengan mempertimbangkan jumlah penjualan selama ini. Namun, sistem ini dirasakan pengusaha SPBU menjadikan kuota yang dikirimkan ke SPBU menjadi berkurang. Sehingga sering terjadi kekosongan. Ditambah lagi kuota BBM bersubsidi yang pas-pasan harus dibagi dengan SPBU-SPBU baru. Kemudian alokasi BBM tidak bertambah seiring dengan pertambahan jumlah motor maupun mobil di Lampung. Berdasarkan data yang ada, setiap bulan rata-rata bertambah 10 ribu motor. Lalu ratusan mobil baik roda empat maupun mobil-mobil besar. Oleh sebab itu, para pengusaha SPBU meminta Pertamina untuk meninjau ulang sistem kitir yang diberlakukan. Serta tidak akan melakukan penambahan jumlah SPBU selama kuota BBM bersubsidi untuk Lampung belum ditambah. Selain itu juga menambah jam operasional distribusi. Hal ini dipaparkan Ketua Bidang SPBU Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Lampung Donny Irawan dalam acara dialog antara Hiswanamigas, Pertamina, dan para pengusaha SPBU di Hotel Amalia kemarin. Berdasarkan masukan dari pengusaha SPBU, menurut Donny, mereka sangat bergantung terhadap penjualan yang ada. Jadi jika penjualan sepi, maka akan menghancurkan usaha ini. Untuk penjualan menggunakan jeriken yang dipermasalahkan, kata dia, untuk saat ini masih dapat ditoleransi dengan sistem pengaturan yang baik. Namun tetap melarang adanya pembelian dengan sistem lansir. ’’Untuk sementara diajukan pembelian dibatasi 100 liter untuk premium maupun solar. Namun harus memiliki surat dari aparat setempat,’’ ujarnya. Surat tersebut minimal enam bulan harus diperbarui. Jika terdapat SPBU yang menerima pembelian menggunakan drum, maka akan direkomendasikan kitirnya untuk dikurangi. Tuntutan lainnya yang diminta pengusaha adalah dengan menurunkan harga Pertamax. Hal ini
agar tidak terjadi disparitas yang terlalu lebar antara BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi. Kepala Pertamina Depot Panjang Hamid Dude mengakui memang jumlah kuota ke SPBU sedikit berkurang karena harus dibagi dengan SPBU baru. Dalam dua tahun terakhir terdapat penambahan 20 SPBU. Saat ini total terdapat 124 SPBU. Penambahan jumlah SPBU, menurutnya, sebagai upaya untuk melakukan penyebaran ke titik-titik yang dapat dijangkau oleh masyarakat. ’’Kuota kita kan tidak bertambah. Jadi ya terpotong,’’ ujarnya. Sementara itu untuk tuntutan pengusaha SPBU agar meninjau ulang sistem kitir, kata dia, untuk saat ini sistem tersebut yang terbaik. Sebab, Pertamina merasa dengan sistem ini terjadi keadilan dalam distribusi BBM. Tidak terjadi monopoli oleh pengusaha SPBU yang besar. ’’Untuk kuota, kami benar-benar tidak bias melakukan tindakan apa-apa,” katanya. Sebab untuk jumlah tersebut berdasarkan dengan alokasi DPR RI yang diputuskan dengan mempertimbangkan APBN yang ada. Ia juga menambahkan hingga 16 Juni, Pertamina Depot Panjang sudah menyalurkan premium over 6 persen. Sementara untuk solar over 12 persen. Regulasi Pengecer Masuk Pembahasan Pemprov Lampung menjadwalkan membahas BBM, termasuk dari sisi regulasi kepada para pengecer. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Lampung Hanan A. Rozak mengatakan, sebenarnya persoalan BBM adalah mengenai supply dan demand. ’’Supply tetap, kok ada kelangkaan? Kenapa ini?” selidiknya di Hotel Sheraton kemarin. Kepala Biro Perekonomian Pemprov Lampung Nurdin Sifrizal menambahkan, saat ini pemprov berupaya mencari arah kebijakan dalam rangka regulasi terhadap pengecer. ’’Sehingga nanti kabupaten/kota bisa menindaklanjuti itu. Jika memang Pertamina berkenan. Nah, persoalannya, kalau untuk pengecer itu kan di dalam PP tidak boleh. Karena esensi BBM bersubsidi adalah untuk kendaraan bermotor,’’ tegasnya. (whk/eka/wdi/ary)
TKI... ’’Mengharapkan pihak terkait dapat membantu mencari jalan keluar dari masalah yang membelit istri saya,’’ sedihnya. Sementara, Koordinator P4TKI cabang Lampung Muhtarom menyatakan, pihaknya telah menerima laporan atas nama Puji Widianingsih. Namun, menurutnya, berdasarkan informasi dari koleganya, laporan tersebut sifatnya hanya lisan. ’’Keluarga juga nggak menyimpan dokumen. Makanya disarankan kalau tahu nama PT-nya, coba dicek ke PT. Apalagi di sini (Lampung, Red) nggak ada kantor cabangnya,’’ kata Muhtarom via ponsel tadi malam. Terpisah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung mengaku baru sebatas mendengar kabar. Sedangkan laporan resmi mengenai persoalan Puji belum diterima. Kasi Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri Bagya Wahyanta mengatakan, sepengetahuannya, kasus tersebut ditangani P4TKI Lampung. ’’Mereka yang menanganinya,’’ tutur Bagya. Sementara itu, pasca terungkapnya hukum pancung atas tenaga kerja Indonesia (TKI) bernama Ruyati di Arab Saudi, pemerintah Indonesia membeber data tentang keberadaan WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati. Saat ini, terdapat 303 WNI di luar negeri terancam hukuman mati. Data itu dibeberkan Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Lutfi Rauf dalam konferensi pers di kantor Kementerian Hukum dan HAM
Sambungan dari Halaman 1 kemarin (20/6). Ia menyatakan bahwa dalam tahun 1999-2011, terdapat 303 WNI di luar negeri divonis hukuman mati. Mereka tersebar di 7 negara dan terkait dengan berbagai kasus. Angka yang paling tinggi ada di Malaysia, yakni 233 WNI. Kemudian diikuti Republik Rakyat China dengan 29 kasus. Sedangkan WNI bermasalah di Arab Saudi yang terancam hukuman mati justru berada di peringkat ketiga, yakni dengan 28 kasus. Selanjutnya di posisi keempat adalah WNI bermasalah di Singapura dengan 10 kasus. Sementara di Mesir, Suriah, dan Uni Emirat Arab masing-masing satu kasus. ’’Kami sampai saat ini masih mengupayakan bantuan hukum,’’ tuturnya. Lutfi juga mengatakan, proses peradilan di Arab Saudi terdiri atas tiga tahapan. Yakni peradilan tahap pertama dan kedua yang mencakup pembuktian. Sedangkan pengadilan tahap ketiga adalah pengampunan dari ahli waris atau keluarga korban. Jika tak mendapat pengampunan, maka akan masuk pada eksekusi mati. ’’Selama ini kami terus berusaha membantu para WNI, termasuk yang ada di Arab Saudi, agar hukumannya diringankan,’’ tandasnya. RI Terlambat Marah Pada bagian lain, pemerintah tampaknya benar-benar marah atas sikap pemerintah Arab Saudi yang telah melaksanakan hukuman pancung pada Ruyati. Mulai kemarin, berbagai tindakan mulai dilakukan pemerintah untuk memprotes
tindakan kerajaan Arab. Mulai mengirim surat protes hingga tidak lagi menempatkan TKI di negara pimpinan Raja Abdullah itu. Desakan penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi dijelaskan dalam rapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Dalam rapat ini, dipaparkan negara-negara yang belum dan sudah meneken MoU perlindungan TKI. Sayangnya, rapat ini tidak bisa diikuti langsung oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar. Rapat itu hanya diikuti oleh jajaran pejabat eselon I Kemenakertrans. Plt. Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenakertrans Reyna Usman Ahmadi menuturkan, upaya perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi terbentur persoalan MoU. Selama ini, jelas dia, tidak ada perjanjian atau kesepakatan MoU perlindungan TKI oleh RI dan Saudi. Dia menuturkan, usulan membuat kesepakatan MoU baru terealisasi tahun ini. Padahal, Saudi sudah dikenal sejak lama menjadi salah satu negara jujukan TKI. Negara jujukan lainnya adalah Malaysia dan Hongkong. Reyna menuturkan, perkembangan penandatanganan MoU tersebut merupakan hasil dari diplomasi yang intensif antara kedua belah pihak. Kemenakertrans berharap pembahasan MoU bisa rampung September mendatang. Reyna menuturkan, MoU yang bakal diteken tersebut tentunya harus menguntungkan kedua
BBPOM... obat sesuai ketentuan. Seperti halnya apotek yang terletak di Jl. Imam Bonjol, Tanjungkarang Barat (TkB) dan Kemiling, Bandarlampung. Padahal, saat Radar ke sana, apotek di bilangan Jl. Imam Bonjol itu terlihat sangat sepi. Tak ada seorang pun di dalam apotek. Yang terlihat hanyalah jejeran berbagai jenis obat yang disusun di lemari kaca. Juga ada yang diletakkan di rak-rak, yang semuanya tersusun dengan sangat rapi. Tak lama berselang, seorang perempuan berkemeja pink dan putih keluar dari dalam ruangan di sebelah kiri Radar. Setelah memberikan obat yang diinginkan, perempuan tersebut menyatakan obat yang dimaksud Radar tidak ada di apoteknya. Menurut pengamatannya, obat yang dibawa Radar adalah CTM atau chlorpheniramin maleat untuk antialergi dan deksametason 0,75 mg (antiradang). ’’Kalau yang merah ini seperti vitamin,” terkanya. Radar memang mencoba menginvestigasi kenakalan apotek di Bandarlampung dengan membawa obat daftar G (gevaarlijk, Belanda, Red) yang bisa dibeli hanya dengan resep dokter. Sebab jika salah pemakaian, akan sangat berbahaya bagi penggunanya. Analisis perempuan itu memang benar. Obat yang dibawa Radar adalah CTM dan deksa-
Sambungan dari Halaman 1 metason. Sementara, yang ia terka vitamin sebenarnya adalah piroxicam (analgetik, antirematik, dan antiradang). Dua apotek yang diungkap dalam tulisan pertama sanggup menyediakan obat itu dalam jumlah banyak, meski tanpa resep dokter. Namun, perempuan yang ditemui Radar di apotek di Jl. Imam Bonjol ini dengan tegas menolak. ’’Hal tersebut tidak diperbolehkan,” tandas perempuan yang memiliki rambut sebahu itu. Menurutnya, di dalam penjualan obat memiliki ketentuan sendiri. Yang mau tidak mau mengikat setiap apotek untuk memberikan obat sesuai takaran yang telah ditentukan. ’’Kami memang menyediakan deksametason yang lempengan, bukan seperti yang Mas bawa ini. Tetapi kalau Mas mau beli dalam jumlah banyak, maaf kami tidak bisa. Karena ada ketentuannya,” cetus dia. Senada dengan apotek di Kemiling. Perempuan muda tersebut juga tidak memperbolehkan Radar membeli ketiga jenis obat yang diinginkan dalam jumlah banyak. ’’Sangat berbahaya,” tolaknya. Terpisah, Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandarlampung, Drs. Hartadi, Apt.
mengakui adanya praktik-praktik nakal apotek seperti itu. Selama ini, untuk mengawasi apotek tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab BBPOM. Namun juga Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Lampung. Pengawasan dilakukan seminggu sekali, sebulan, atau bahkan setahun sekali. ’’Semua karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kami miliki. Bentuk pengawasannya, biasanya berupa pengambilan sampel obat atau produk. Bisa juga kami langsung memeriksa apakah pihak apotek benar-benar menjual obat sesuai ketentuan,” bebernya. Ia menjelaskan, saat ini di Lampung terdapat 300 apotek. Karena keterbatasan tersebut, Hartadi menyatakan, seharusnya dokter maupun apoteker juga ikut bertanggung jawab untuk bisa memberikan obat sesuai ketentuan. ’’Namun mungkin sekarang karena banyaknya apotek, balai obat, dan lainnya sehingga persaingan untuk mencari keuntungan tidak terhindarkan,” duganya. Padahal dalam pemberian dan penjualan obat di apotek biasanya dikenal dengan pemberian obat secara rasional yang diperbolehkan dan tidak. Di mana untuk pembelian obat, apalagi dalam jumlah yang banyak, jika digunakan untuk dimasukkan ke dalam klinik, termasuk rasional. Artinya bisa
Polisi... kapasitas dirinya adalah sebagai penyidik dan akan bertindak seprofesional mungkin dalam penegakan hukum. ’’Nah terkait isu suap harus dibuktikan dahulu. Banyak proses suap itu. Hanya kita dengar ce ritanya ada, sementara sulit untuk dibuktikan. Padahal proses hukum itu adalah fakta, bukan sekadar omongan,’’ tandasnya. Diketahui, Komisi Yudisial (KY) menyesalkan respons korps Bhayangkara yang tidak bereaksi dalam perkara dugaan suap ini. Seharusnya, kepolisian jemput bola. Sebab, kasus ini masuk kategori delik pidana, bukan aduan. Jika hakim tersuap, maka polisi dapat langsung melakukan penyelidikan tanpa harus menunggu laporan. ’’Ini bukan delik aduan lo, bukan seperti perkara pencemaran nama baik. Tetapi yang terjadi, ini adalah dugaan korupsi suap yang dilakukan
dipertanggungjawabkan. Biasanya, tambah dia, yang melakukan pembelian obat dalam jumlah banyak adalah dokter atau jika tidak membawa surat rekomendasi dokter. ’’Kalau untuk perorangan, itu yang disebut tidak rasional dan jelas tak diperbolehkan,” tegasnya. Dia mencontohkan, untuk pembelian antalgin tidak boleh lebih dari 20 tablet. Artinya, pembelian dalam jumlah lebih dari dua lempeng dilarang. Bagaimana dengan ketiga jenis obat yang Radar bawa? Dari ketiga jenis obat tersebut, hanya CTM yang tergolong obat bebas. Artinya, obat tersebut bisa didapat tanpa resep dokter. Sedangkan untuk deksametason dan piroxicam harus dengan resep dokter. ’’Demi faktor keamanan dan pertanggungjawaban. Semua itu juga tidak diperbolehkan membeli dalam jumlah yang banyak,” tegasnya. Untuk itu, pria yang saat ditemui menggunakan batik cokelat tersebut berjanji segera menindaklanjuti investigasi Radar. Yakni memberikan teguran secara tertulis. Jika teguran tersebut belum juga diindahkan dalam waktu tiga sampai enam bulan, maka apotek akan dihentikan sementara operasionalnya atau dicabut surat izin apotek (SIA)-nya. (rul/c1/dea)
Sambungan dari Halaman 1 oknum hakim,’’ ujar Komisioner KY Taufiqurrahman, S.H. kepada Radar Lampung, Sabtu (19/6). PT Tantang KY Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang Wakiyo, S.H. ’’menantang’’ KY untuk turun tangan terkait sejumlah perkara hakim yang diindikasikan nakal. ’’Kalau memang ketahuan ada laporan hakim yang nakal, maka seharusnya KY melakukan pemanggilan, kemudian ditindak dan pecat jika terbukti,’’ tutur Wakiyo saat menerima perwakilan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Lampung, BEM Fakultas Hukum Unila, dan BEM FH UBL di PT kemarin siang (20/6). Ia pun menyayangkan sikap Komisi Yudisial, yang dianggapnya hanya bisa berkoar-koar di berbagai media tanpa adanya upaya pencegahan yang dilakukan guna
menjaga nama baik para hakim. ’’KY itu jangan cuma bisa ngomong saja di media. Seperti halnya dengan mengatakan kalau ada 1.000 hakim di Indonesia ini nakal. Wah itu nggak bener menurut saya. Padahal untuk menjaga perilaku hakim adalah tugas KY,’’ ujarnya. Sementara itu, Juendi Leksa dari PBHI regional Lampung mengatakan, kedatangannya ke PT untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kasus yang menyeret Nursiah Sianiar, yang diduga menerima suap dari keluarga terpidana senilai Rp3,8 juta. Pihaknya juga mempertanyakan kenapa PN dan PT Tanjungkarang tidak melakukan langkah-langkah hukum jika memang sesungguhnya Nursiah tidak menerima uang dari Irmawati, ibu Hengki, terdakwa perkara pencabulan yang divonis 3 tahun 1 bulan. ’’Kalau memang hakim Nursiah
Sebelum... Mereka duduk di kursi plastik yang memang telah disiapkan oleh pihak keluarga Heri. Sedangkan di atasnya terdapat terpal biru yang melindungi mereka dari terik mentari. Radar Lampung yang juga ikut melayat sempat mengobrol dengan seorang rekan sepermainan Heri. Dia mengaku sangat kehilangan sosok sahabat yang sudah dikenalnya sejak remaja tersebut. ’’Heri itu orangnya sangat peduli sama temannya. Almarhum sangat marah jika temannya diganggu sama orang lain. Apalagi untuk urusan berkelahi, dia pasti membelanya,’’ kenang pria bernama Ruslan tersebut.
belah pihak. Bagi Indonesia, tentunya bisa menjadi landasan untuk semakin kuat melindungi TKI. Reyna juga menjelaskan, sambil menunggu penandatanganan MoU, pihak Indonesia sudah melakukan pengetatan pengiriman TKI ke Saudi. ’’Sudah tiga bulan tidak ada penempatan TKI baru dan akan diper pan jang,’’ jelasnya. Di antara aspek yang diwajibkan adalah calon majikan harus menunjukkan surat tanda kelakuan baik. Selain itu, majikan juga harus memberikan peta lokasi rumahnya kepada calon TKI yang bekerja di tempatnya. Namun, Reyna belum bisa memastikan upaya pengetatan pengiriman TKI ke Saudi itu berlangsung optimal atau belum. Selama ini, alotnya pembahasan MoU perlindungan TKI antara RI dan Saudi disebabkan pandangan Saudi terhadap TKI, terutama yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Saudi masih menilai urusan rumah tangga tersebut merupakan kewajiban anggota rumah tangga. Sehingga tidak tepat jika diserahkan kepada orang lain atau pembantu. Terpisah, Kemenlu, BNP2TKI, Kemenakertrans, dan Kemenkum HAM menggelar jumpa pers terkait sikap pemerintah. Dalam acara itu, Menkum HAM Patrialis Akbar membuka data pertemuan dengan pemerintah Arab April lalu. ’’Saya sudah bertemu menteri kehakiman Arab Saudi, Komnas HAM Arab, dan deputi luar negeri Kemenlu Arab,’’ ungkapnya. (rif/ wdi/jpnn/ary/c1/jpnn)
tidak terbukti bersalah, seharusnya PN atau hakim yang bersangkutan mengadukan Irmawati ke kepolisian. Tetapi kalau memang Nursiah bersalah, maka hakim itu juga harus memper tang gung jawabkan perbuatannya agar hal yang mencoreng lembaga peradilan itu tidak terulang di masa yang akan datang,’’ pungkas Juendi. Menurutnya, dengan terkuaknya masalah ini maka menimbulkan implikasi negatif di tengah masyarakat. Seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi hakim, masyarakat pesimistis terhadap penegakan hukum yang adil, serta hilangnya wibawa peradilan. Kemudian masyarakat menganggap penegakan hukum masih tebang pilih karena tidak ada istilah persamaan dalam hukum (equity before the law) dan anggapan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan kata kompromi. (whk/jar/c1/niz)
Sambungan dari Halaman 1 Pria berjenggot itu mengungkapkan, Heri juga memiliki rasa sosial yang tinggi. ’’Kalau kami sedang nongkrong dan tiba-tiba Heri datang, pasti dia menanyakan apakah kami punya rokok? Jika tidak ada, dia pasti membelikan kami (rokok),’’ akunya. Saat Radar asyik mengobrol, Ruslan lantas menunjuk sosok pria yang tengah berdiri di depan pintu rumah Heri. ’’Nah, itu adik kandungnya. Tanya-tanya saja sama dia Mas. Namanya Deni,’’ saran Ruslan. Wartawan koran ini lantas menghampiri Deni, lalu mengajak berjabatan tangan. Setelah memperkenalkan diri, meluncurlah
cerita kenangan Deni terhadap kakaknya. ’’Saya ini adiknya yang nomor lima Mas. Kalau almarhum nomor tiga. Kami semua enam bersaudara,’’ ujarnya membuka cerita. Deni mengaku sering mengobrol dengan almarhum, baik mengenai keluarga maupun pekerjaan yang dilakoni Heri sebelum menjadi penjaga di gudang BBM yang terbakar. ’’Almarhum baru dua hari kerja di sana. Sebelumnya dia jualbeli burung. Makanya saya juga sering ngobrol mengenai burung dengan beliau,’’ kenangnya. Dia mengaku sebelum meninggal, ada tanda-tanda yang ditunjukkan almarhum. ’’Dia berang-
kat kerja dari rumah pukul 09.00. Nah sebelum berangkat, tidak seperti biasanya, almarhum bersihbersih rumah,’’ ingatnya. Deni juga mengenal sosok kakaknya sebagai pria yang sangat bertanggung jawab terhadap keluarganya. ’’Almarhum benar-benar kerja untuk keluarganya Mas. Dia sangat bertanggung jawab dan perhatian dengan keluarganya,’’ tuturnya. Obrolan Radar dengan Deni harus terputus karena jenazah Heri akan dibawa keluar untuk disalatkan di musala dekat kediaman mereka. Deni langsung masuk ke dalam rumah untuk membantu mengangkat jenazah kakaknya.
Radar lantas keluar rumah dan kembali menghampiri Ruslan yang masih duduk di luar. Setelah jenazah Heri dibawa ke luar rumah, terlihat di belakangnya sosok wanita berbaju merah dengan kerudung cokelat menggendong seorang balita. Ruslan lalu memberi tahu Radar jika wanita tersebut adalah Rosana (29) dan balita yang digendongnya adalah Yusuf Maulana (1,2). Keduanya adalah istri dan anak Heri. Sampai di luar rumah, Rosana ternyata tidak ikut ke musala. Dia duduk di kursi plastik berwarna hijau di depan rumahnya dengan ditemani anggota keluarganya.
Tampak sekali raut kesedihan terpancar dari wajahnya. Radar lalu menghampirinya untuk menanyakan kondisinya. Setelah memperkenalkan diri, kepada wartawan koran ini, Rosana secara tegas meminta kepada aparat penegak hukum, baik TNI maupun Polri, untuk mengusut tuntas kematian suaminya. ’’Saya minta diusut tuntas, kenapa sampai terjadi kebakaran tersebut,’’ tandasnya. Saat Radar menanyakan apakah sudah ada perhatian berupa material dari pemerintah terhadap dirinya dan anaknya? Wanita yang memiliki bekas jahitan di bawah mulutnya itu langsung menangis.
’’Sampai sekarang tidak ada bantuan dari pemerintah. Yang saya pikirkan adalah nasib anak saya yang masih kecil ini, bagaimana pendidikannya ke depan?’’ ungkapnya sambil menangis. Terpisah, Kabidhumas Polda Lampung AKBP Sulistyaningsih menyatakan, pihak kepolisian memang sudah memperbolehkan jenazah Heri untuk dibawa pulang anggota keluarganya. ’’Hasil tim forensik memang menunjukkan bahwa mayat tersebut adalah Heri Aswandi, karena itu kami memperbolehkan pihak keluarganya untuk membawa pulang,’’ ujarnya kepada Radar di Mapolda Lampung kemarin. (c1/niz)