METROBISNIS
2
SABTU, 9 JULI 2011
Sarana Komunikasi Bisnis
KEJATI
Nasib AEKI Ditentukan September BANDARLAMPUNG - Nasib Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) hingga kini belum jelas. Itu menyusul dikeluarkan serta diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/ PER/5/2011 tentang Ketentuan Ekspor Kopi, yang menghapuskan iuran eksporter kopi. September mendatang, akan digelar rapat umum anggota luar biasa untuk menentukan nasib organisasi ini. Diketahui, syarat bukti iuran yang selama ini dibayarkan oleh eksporter kopi digunakan dalam mengurus surat persetujuan ekspor kopi (SPEK). Dengan demikian, permendag ini juga mempermudah para pelaku eksporter kopi atau eksporter terdaftar kopi (ETK) untuk melakukan ekspor.
Humas AEKI Lampung Azis Chan mengatakan, sejak awal Juni lalu AEKI Lampung telah melayangkan surat ke AEKI pusat untuk segera mengambil tindakan atas apa yang terjadi. ’’Kami pun masih menunggu rapat lanjutan di pusat,” ujarnya. Ia menambahkan, anggota AEKI yang ada di 12 daerah, yakni Aceh, Padang, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bengkulu, dan lain-lain harus segera mengambil keputusan. Yakni apakah organisasi ini akan terus dilanjutkan atau dibubarkan. ’’Jika diteruskan, maka terdapat berbagai konsekuensi yang harus ditanggung. Sebab, AEKI tak lagi memiliki dana untuk membiayai program kerjanya,” ujar dia.
Untuk semester satu ini, menurutnya, program kerja AEKI belum terganggu, karena sudah dianggarkan sejak awal tahun lalu. Untuk Lampung sendiri kegiatan masih dilakukan. Seperti mengikuti even besar Lampung Fair (LF) 2011 yang saat ini tengah berlangsung. Lalu juga pembinaan ke petani. ’’Namun untuk pendanaan kegiatan di semester selanjutnya belum dapat ditentukan. Sebab, dana yang akan digunakan belum jelas datangnya dari mana,” imbuhnya. Menurut Azis, dengan adanya kebijakan ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh petani kopi. Yakni dengan mengekspor kopi sebanyak-banyaknya. Sebab biaya
iuran tidak akan membebani. Namun pada faktanya, lanjut Azis, ekspor kopi Lampung di 2011 ini mengalami penurunan 40 hingga 50 persen. “Terutama untuk Lampung Barat yang merupakan sentra penghasil kopi di Lampung. Produksinya menurun hingga 60 persen,” ungkap dia. Hal tersebut terjadi dikarenakan cuaca sepanjang 2011 ini yang tidak mendukung. Mempengaruhi pembuahan sehingga hasilnya pun menurun. Sementara untuk panen tahun depan, berdasarkan kondisi perkebunan yang ada saat ini diperkirakan akan melonjak tajam. “Pembuahan dan bunga tumbuh bagus. Produksi diperkirakan akan kembali meningkat,” ujarnya. (eka/c1/wan)
FOTO IST
TANGGUNG JAWAB SOSIAL: PTPN 7 bekerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Batik Siger (Yayasan Sari Teladan) menggelar pelatihan membatik. Kegiatan ini berlangsung selama 10 hari sejak Rabu (16/6) di LKP Batik Siger Kemiling.
Berdayakan Masyarakat, PTPN 7 Gelar Pelatihan Batik BANDARLAMPUNG – Melalui program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL), PTPN 7 bekerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Batik Siger (Yayasan Sari Teladan) menggelar pelatihan membatik. Kegiatan ini berlangsung selama 10 hari sejak Rabu (16/6) di LKP Batik Siger Kemiling. Pelatihan tersebut diikuti 50 orang yang terdiri anak-anak putus sekolah, para ibu muda, serta perwakilan masyarakat sekitar unit-unit usaha wilayah Distrik
Way Sekampung PTPN 7. Manajer TJS Yulita Ratna Karyati mengatakan, pelatihan ini merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan masyarakat. Dengan harapan dapat menyosialisasikan penggunaan produksi dalam negeri (batik tulis) kepada masyarakat dan menyiapkan calon mitra binaan baru untuk program kemitraan. ’’Program ini dibiayai dari dana bina lingkungan PTPN 7 tahun 2011,” kata Yulita.
Diharapkan, para peserta pelatihan dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus di bidang batik tulis, yang pada akhirnya mampu berusaha secara mandiri maupun kelompok. Peserta pelatihan terdiri 40 masyarakat yang berada di sekitar Kecamatan Kemiling dan Telukbetung. Dan 10 orang dari perwakilan Distrik Way Sekampung PTPN 7. Sementara Pimpinan LKP Batik Siger Laila Alkhusna mengatakan, dalam pelatihan ini
diberikan beberapa materi tentang teknik pembuatan batik tulis dari awal hingga akhir pada tingkat dasar. Selain itu diberikan juga materi tentang kewirausahaan, yakni mengenai kunci sukses berwirausaha, fungsi manajemen, dan modal dasar wirausaha. (c1/wan)
8.535
RI Ketagihan Impor Sapi Australia JAKARTA - Indonesia sepertinya sulit lepas dari sapi Australia. Buktinya, begitu keran impor sapi dari Australia kembali dibuka, Indonesia langsung menyatakan siap mengimpor 180 ribu ekor sapi. Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, untuk kuartal III tahun ini, pemerintah melalui Ditjen Peternakan sudah mengeluarkan surat persetujuan pemasukan (SPP) impor 180 ribu ekor sapi. ’’Jadi, impor sudah bisa dilakukan dan itu tidak hanya dari Australia, tetapi terserah yang memohon,” ujarnya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian kemarin (8/7). Menurut Mari, meski Australia sempat mengeluarkan larangan ekspor sapi ke tanah air, pemerintah Indonesia tidak pernah men-
HIMBAUAN
KEPADA SELURUH MASYARAKAT WAJIB KTP KABUPATEN PRINGSEWU (BERUMUR 17 TAHUN / TELAH MENIKAH) UNTUK DATANG BERAMAIRAMAI KE LOKASI PEREKAMAN DATA KTP ELEKTRONIK MASSAL SESUAI DENGAN JADWAL YANG TELAH DI TETAPKAN DI KECAMATAN MASING-MASING SELAMA 100 HARI DIMULAI PADA TANGGAL 1 AGUSTUS 2011. UNTUK TERTIB DAN TERLAKSANANYA PROGRAM KTP ELEKTRONIK TERSEBUT MAKA SETIAP WAJIB KTP HARUS MENUNJUKKAN : 1. SURAT UNDANGAN PEMANGGILAN DARI KECAMATAN, 2. SURAT PEMBERITAHUAN NIK, 3. FOTOKOPI KK SIAK DAN 4. FOTOKOPI KTP SIAK. BAGI YANG BELUM MEMILIKI KK SIAK AGAR SEGERA MEMBUAT KK TERSEBUT KARENA MERUPKAN SYARAT UNTUK MENDAPATKAN KTP ELEKTRONIK. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PRINGSEWU, KALMANSYAH, SH
gubah kebijakan terkait impor sapi. ’’Memang tidak ada perubahan kebijakan, jadi kami tak pernah menutup impor,” tuturnya. Menteri Pertanian Suswono menambahkan, sebenarnya pemerintah sudah menetapkan kuota impor sapi, yang setiap bulannya rata-rata 50 ribu ekor, sehingga setahun sebanyak 600 ribu ekor. ’’Nah, yang 180 ribu itu masih bagian dari (kuota) 600 ribu,” ucapnya. Menurut Suswono, meski izin impor sudah diberikan, pemerintah tetap akan melakukan evaluasi apakah impor sapi masih diperlukan atau kebutuhan daging bisa dipenuhi dari sapi lokal. ’’SPP ini juga untuk semua negara, silakan dari mana saja asal bebas penyakit mulut dan kuku,” imbuhnya. (jpnn/c1/wan)