SELASA, 25 MEI 2010
LAMPUNG RAYA
31
Lamsel-Tanggamus-Pringsewu-Pesawaran
Soal Kunker, DPRD Lamsel Bergeming
FOTO NYOMAN SUBAGIO/RNN
HARAM DAN ILEGAL: Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Bandarlampung bersama dinas instansi terkait memusnahkan 5 ton daging babi ilegal di kantor BKP Wilker Bakauheni kemarin.
JAMKESMASDA
Diperkirakan Cair Juni ANGGARAN program jaminan kesehatan masyarakat daerah (jamkesmasda) di Lampung Selatan pada 2010 belum cair. Dinas Kesehatan (Diskes) berupaya seoptimal mungkin agar anggaran untuk program pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tersebut segera dikucurkan. ’’Masalah ini selalu kami bahas dalam rapat koordinasi. Baik di kabupaten maupun provinsi untuk dikoordinasikan ke pusat,” terang KadiskesLamsel Hi. Djalaluddin, S.K.M., M.M. kemarin. Meski anggaran belum dikucurkan, Djalal menegaskan, program pelayanan kesehatan gratis melalui program jamkesmasda tersebut terus berjalan. ’’Ini kan dana bergulir. Jadi tak ada masalah. Selain itu, anggaran Jamkesmasda 2009 kini masih ada yang bisa digunakan,” jelasnya. Mantan Kasubdin Pemberantasan Penayakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Diskes Lamsel ini memperkirakan, anggaran jamkesmasda baru dikucurkan pemerintah pusat akhir Juni. ’’Sebab, tahun lalu pun anggarannya dikucurkan sekitar Juni,” ujarnya. (dur/adi)
PERTAMBANGAN
Penertiban Jalan di Tempat RENCANA Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Pesawaran melakukan pendataan dan penertiban terhadap perusahaan pertambangan ilegal, tampaknya, jalan di tempat. Sampai kemarin, rencana itu masih sekadar wacana. Kadistamben Pesawaran Drs. Sofyan Agani, M.H. beralasan, pihaknya akan melakukan peninjauan ke lapangan dahulu guna melakukan pengecekan dan pendataan perusahaan yang belum memiliki perizinan. ’’Jadi jadwalnya sedang dibahas,” tukasnya. Menurutnya, meski 23 jumlah perusahaan pertambangan baik yang masih dalam tahap ekploitasi maupun eksplorasi telah melakukan penyesuaian surat perizinan, pihaknya akan tetap melakukan pendataan perusahaan pertambangan di kabupaten ini terutama perusahaan yang belum memiliki surat perizinan. Peninjauan lokasi ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perusahaan pertambangan yang beroperasi, namun tak memiliki perizinan. Sehingga, kinerja mereka tersebut nantinya bisa merusak lingkungan sekitar sekaligus merugiakan pemerintah. Kini diprediksi terdapat sejumlah perusahaan, baik skala kecil, menengah, maupun besar, yang belum terdata pada kantor Distamben Pesawaran. Hal ini diketahui ketika ada sejumlah perusahaan yang melakukan penyesuaian surat perizinan. Diketahui, data yang ada di dinasnya ini terdapat 23 perusahaan. (rif/rnn/adi)
KALIANDA - Anggota DPRD Lampung Selatan bergeming. Kunjungan kerja (kunker) ke berbagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kunker tersebut tetap dilaksanakan meski pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj.) Bupati 2009 belum selesai. Bahkan, hampir semua komisi meyakinkan, kunker tersebut tidak akan menghambat ataupun mengganjal jalannya proses pembahasan LKPj. ’’Kami berangkat malam ini (tadi malam). Kunker tidak akan menghambat LKPj. Bupati. Sebab, pembahasan di tingkat komisi sudah rampung tinggal menunggu perumusan saja. Selain itu, pembahasan anggaran juga masih menunggu audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” kata Ketua Komisi B Raden Ismail. Politisi dari Partai Demokrat ini mengatakan, komisi yang diketuainya beserta Komisi C DPRD setempat akan melakukan kunker ke Kota Bogor, yaitu ke DPRD Kota Bogor. ’’Kami akan melihat langsung
mengenai perekonomian dan keuangan dari sana (Bogor). Begitu juga dengan komisi C yang akan melihat langsung pembangunan infrastruktur di Kota Bogor,” kata Raden Ismail ini. Kunker tersebut juga ditegaskan Ketua Komisi D M. Nurdin. Dia mengaku akan berangkat ke Purwakarta. Keberangkatan komisi yang membidangi masalah kesejahteraan ini akan meninjau dan melihat langsung salah satu RSU di kabupaten tersebut. ’’Jadi berangkat. Kami akan melihat RSU di Purwakarta untuk meningkatkan akreditasi RSUD Kalianda kita,” kata Nurdin. Politisi dari Partai Keadilan Sejahtrera ini juga menegaskan agenda kunker tidak akan menghambat proses pembahasan LKPj. Bupati. ’’Kegiatan dan program sudah selesai dibahas ditingkat komisi. Selain itu, kungker juga sudah teragendakan sebelumnya,” katanya. Begitu juga dengan Komisi A DPRD Lamsel. Melalui Ketuanya Jamhari, komisi yang membidangi
malasah pemerintahan ini juga mengaku akan berangkat. Dia juga menilai agenda kunker tidak menghambat LKPj. ’’Komisi A DPRD akan kunker ke Kabupaten Soreangan,” kata politisi dari Partai Golkar ini. Dia mengatakan, kunker yang dilakukan komisi yang diketuainya itu untuk meninjau dan melihat langsung Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di kabupaten tersebut. ’’Kami akan meninjau BPTSP di sana (Soreangan). PTSP di sana sudah berbentuk badan. Kami akan melihat efektivitas kantor pelayanan tersebut dalam segi pendapatan asli daerah (PAD), yaitu dengan membedakan kantor/kekretariat PTSP yang kita miliki dengan Badan yang ada di kabupaten tersebut,” tandas Jamhari. Sementara itu, Sekwan DPRD Lamsel Thoharuddin, S.H. saat akan dikonfirmasi mengengenai hal tersebut ditemui di ruangannya tidak ada di tempat. Dihubungi melalui ponselnya juga tidak aktif. (edw/rnn/adi)
Pengurus LDII Dikenalkan ICT PRINGSEWU - Upaya membekali pengetahuan manajemen dan administrasi organisasi serta mengenalkan dunia information, communication, and technology (ICT) dilakukan pengurus LDII Pringsewu. Tak kurang 120 pengurus DPD, PC, dan PAC LDII se- Pringsewu mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) di gedung serbaguna PC LDII Kecamatan Ambarawa. Ketua DPD LDII Pringsewu Syamsudin, S.P. mengatakan, diklat ini merupakan implementasi dari program kerja DPD LDII Pringsewu yang tertuang dalam salah satu program pancasukses. Yaitu peningkatan kinerja organisasi. ’’Diharapkan akan terwujudnya suatu mekanisme dan prosedur kerja organisasi yang efesien, efektif, dan terukur dimulai dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi,” jelasnya kemarin. Kegiatan yang digelar satu hari ini dibuka Kakesbang Linmas Pringsewu yang diwakili Kasi Pengkajian Masalah Politik Strategis Rafli, S.H. Menurutnya, diklat ini merupakan kontribusi LDII dalam meningkatkan kualitas SDM dalam bidang teknologi informasi dan komu-
nikasi dalam memasuki era globalisasi. Turut hadir dalam acara pembukaan Ketua DPD LDII Provinsi Lampung Ir. Kusnardi, M.Agr.Ec. dan Ketua Dewan Penasihat DPD LDII Prof. Drs. Suharno M.S., M.Sc., Ph.D. sekaligus menjadi instruktur. Selain itu, juga dihadiri Camat Ambarawa Sofyan H.S., S.H. serta tokoh masyarakat dan agama setempat. Sementara, instruktur yang dihadirkan masing-masing Drs. Sutomo dengan materi Rencana Strategi dan Manajemen LDII serta Prof. Drs. Suharno M.S., MSc. Ph.D. memaparkan ICT. Sementara, sesi ketiga sekaligus mengakhiri materi diklat disampaikan Drs. Heri Sensustadi tentang Syarat-Syarat yang Harus Dipenuhi sebuah Ormas, di antaranya administrasi organiasi yang merupakan bukti fisik hasil kerja dari sebuah omas. Selain mendapatkan materi pengetahuan melalui pidato, peserta juga praktik langsung mengerjakan tugas-tugas membuat laporan dan surat-menyurat berkaitan dengan administrasi keorganisasian. Selain itu, juga peserta praktik langsung membuka website, membuat alamat, dan mengirim e-mail. (sag/adi)
17 Aleg Dilantik Awal Juni KOTAAGUNG - Sebanyak 17 anggota DPRD Tanggamus yang baru segera dilantik. Jika tidak ada aral melintang, pengambilan sumpah janji akan dilakukan paling lambat awal Juni 2010. Pelantikan anggota legislatif (aleg) ini menyusul terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor G/340/B.II/ HK/2010 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus periode 2009–2014. Dalam SK Gubernur antara lain diterangkan, bahwa anggota DPRD Tanggamus hasil pemilu 2009 yang pindah ke Pringsewu dan telah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPRD Pringsewu masa jabatan 2009-2014, perlu ditindak lanjuti dengan penetapan anggota DPRD Tanggamus yang baru. Calon terpilih anggota DPRD Tanggamus hasil penataan keanggotaan DPRD setelah pemilihan umum tahun 2009 un-
tuk masa jabatan 2009-2014, dipandang telah sesuai ketentuan dan peraturan – perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diresmikan sebagai anggota DPRD Tanggamus. Selanjutnya, DPRD dan Sekretariat DPRD Tanggamus diminta memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah janji 17 anggota DPRD Tanggamus yang baru dalam rapat paripurna istimewa DPRD sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Terkait hal tersebut, menurut Sekwan Burdani, S.H., pihaknya telah melaporkan prihal telah terbitnya SK Gubernur itu kepada pimpinan dewan. Hasilnya, Badan Musyawarah DPRD Tanggamus segera menjadwalkan pelantikan dan pengambilan sumpah janji ke 17 anggota dewan yang baru. ’’Pengambilan sumpah dan janji diproyeksikan paling lambat awal Juni,” terang Burdani. (ehl/adi)
FOTO MUSTAKIM/RNN
NEKAT BEROPERASI: Tim penertiban kala menyegel minimarket yang tak berizin, tapi nekat beroperasi di Kecamatan Adiluwih kemarin.
Tak Berizin, Minimarket Disegel ADILUWIH - Tim penertiban Pemkab Pringsewu menutup dan menyegel sebuah minimarket di Kecamatan Adiluwih kemarin (24/5) pukul 10.00 WIB. Penutupan dilakukan karena minimarket itu tak memiliki izin. Tim penertiban dipimpin langsung Asisten 1 Bidang Pemerintahan Pemkab Pringsewu Firman Muntako didampingi Kadisperindagkop UKM Ir. Ahmad Alwi Siregar, Kabag Ekobang Hendri, S.E., M.M., Kasat Pol. M. Khotim, S.Pd. bersama personelnya, dan sejumlah anggota Polsek Sukoharjo. Proses penutupan dan penyegelan berlangsung cepat. Setelah tim datang, sempat melakukan perbincangan singkat dengan sejumlah karyawan. Akhirnya, langsung diminta tutup. Rolling door toko disegel oleh personel Pol. PP dengan menempelkan
kertas bertuliskan Bangunan ini disegel. ’’Kami hanya menjalankan kebijakan Penjabat (Pj.) Bupati Pringsewu yang ingin menyelamatkan pedagang kecil dan menengah. Selain itu, mereka tidak punya izin dari pemkab namun tetap menjalankan usahanya. Maka, kita minta tutup,” tegas Firman yang ditemui usai menutup Indomaret Adiluwih. Meski pengusaha tersebut akan mengurus izin baru, menurut Firman, pemkab tak bisa mengeluarkannya. ’’Untuk usaha retail sejenis yang izinnya sudah ada dari Tanggamus, tetap saja dapat buka. Sementara bagi yang akan membuat perizinan baru, tetap tak bisa,” pintanya. Mengenai nantinya ganti pimpinan akan ganti kebijakan, menurutnya, itu soal nanti. Ahmad Barokah, selaku ke-
pala cabang waralaba ini, mengaku tak tahu menahu soal perizinan. Menurutnya, pihaknya hanya menjalankan usaha. ’’Kami nggak tahu soal perizinan ini ada apa tidak. Sebab, semuanya ada pada kantor pusat. Kami buka sejak 23 Januari 2010. Selama ini tetap buka untuk melayani konsumen. Kalau sudah di segel seperti ini, kita terpaksa tutup dan menunggu kabar dari kantor pusat,” bebernya. Kepala Pekon Adiluwih A. Zubaidah mengaku, proses perizinan minimarket selama ini baru sebatas izin lingkungan. Dia juga belum mengetahui apakah sudah mempunyai izin dari pemkab atau belum. ’’Memang ada upaya akan mengurus izin baru oleh pengelolanya, hal ini terlihat dari proses izin lingkungan yang mulai dilakukan lagi,” singkatnya. (kim/rnn/adi)