METROPOLIS
24
RABU, 21 APRIL 2010
Bukan Sekadar Berita!
LINTAS PERISTIWA
Biro Keuangan: Diberi Waktu Tiga Hari Tanggung Jawab DBM BANDARLAMPUNG – Bicara siapa yang paling bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dana ganti rugi tanah untuk pembangunan jalur jalan lintas pantai timur (jalinpantim) senilai Rp2,88 miliar, Biro Keuangan Pemprov Lampung menyatakan bukan mereka melainkan Dinas Bina Marga (DBM). Alasannya? ’’Kami tidak ingin terlalu jauh dalam persoalan ini. Sebab, satuan teknis yang mesti bertanggung jawab dalam hal ini DBM,’’ tegas Kepala Biro Keuangan Pemprov Lampung Risman Sesunan kemarin (20/4). ’’Dana yang dialihkan itu (Rp-
2,88 miliar, Red) bersumber dari dana dekon yang langsung dikelola pusat. Karenanya, pencairannya tidak melalui biro keuangan, tapi langsung ke DBM,’’ tegasnya. Hingga tadi malam, Kepala DBM Berlian Tihang belum berhasil diwawancarai. Seperti diberitakan anggota Komisi V DPR RI K.H. Abdul Hakim membeberkan, dari Rp18 miliar yang dikucurkan untuk pembebasan tanah di jalinpantim pada 2009, realisasi penyerapan anggaran hingga Desember mencapai Rp15,12 miliar. Sisanya Rp2,88 miliar tidak terserap. ’’Parahnya, dana yang tidak terserap itu justru dipinjam pemprov
untuk pembebasan tanah pada pembangunan jalan lingkar sepanjang 18 km, mulai Tugu Raden Intan hingga Panjang. Mestinya Rp2,88 miliar tersebut masuk ke kas negara,’’ tegasnya. Halim melanjutkan, Pemprov berjanji akan mengalokasikan dana pendamping untuk pembebasan tanah itu pada APBD 2010. Nyatanya, dana pendamping dimaksud tak tercantum pada APBD 2010. ’’Secara prosedural, peminjaman dana APBN untuk menggantikan belanja APBD apalagi hanya berdasarkan kesepakatan jelas melanggar kepatuhan terhadap aturan,’’ tuturnya. (ary/ewi)
GUBERNUR Sjachroedin Z.P. memberi batas tiga hari kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung untuk pindah dari kantornya yang sekarang, Jl. Jenderal Sudirman, Pahoman, Telukbetung Utara (TbU). Ketua KPU Lampung Edwin Hanibal mengungkapkan hal itu kemarin. ’’Kami akan menempati kantor yang kini ditempati BMG (Badan Meteorologi dan Geofisika) di Jl. Basuki Rahmat. Sebab, kantor KPU yang sekarang akan ditempati PT Lampung Jaya Utama (LJU),’’ kata Ketua KPU Edwin Hanibal kemarin. Dia mengeluhkan kondisi kantor yang baru. Luas tanah dan bangunannya lebih kecil ketimbang kantor di Jl. Jenderal Sudirman. (dna/ewi)
20 Satker Gagal Capai Target Realisasi PAD Pada Triwulan I
FOTO ERWIN SAJJAH
BELUM PENUHI TARGET: Pada triwulan I tahun ini, sektor pertanian belum memenuhi target realisasi PAD.
Selesaikan Dahulu Komplain Pasien! BANDARLAMPUNG – Rencana Pemprov Lampung menaikkan tarif pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Abdul Moeloek (RSUDAM) menuai kontra. Terlebih pembahasan rencana itu tak melibatkan stakeholder. ’’Komisi V belum pernah diajak membahas rencana kenaikan tarif di RSUDAM,” kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Lampung Achmad Nyerupa kemarin. Menurut Nyerupa, ada hal yang lebih penting ketimbang memikirkan kenaikan tarif pelayanan.
’’Yang terjadi saat ini kan masih banyak pasien yang mengeluhkan pelayanan rumah sakit. Selesaikan soal itu dahulu, baru naikkan tarif pelayanan,” paparnya. Sementara itu, Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lampung Andi Malik menilai, kenaikan tarif pelayanan jelas memberatkan pasien. Terutama dari keluarga miskin. ’’Sebagian besar pasien RSUDAM masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah,” bebernya. Seperti diketahui, rencana ke-
naikan tarif pelayanan diungkapkan Direktur RSUDAM dr. Wirman, 14 April 2010. Dia beralasan, tarif pelayanan berlaku sekarang tidak sesuai lagi. ’’Nantinya kami membentuk tim khusus yang anggotanya praktisi kesehatan, organisasi profesi, dan LSM untuk membahas soal rencana kenaikan tarif ini. Ketuanya Sekprov (Irham Jafar Lan Putra),” terangnya. Wirman menyatakan, kenaikan tarif pelayanan akan dibarengi peningkatan pelayanan. (ary/ewi)
BANDARLAMPUNG – Sebanyak 20 satuan kerja (satker) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung gagal mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) pada triwulan I. Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi yang diikuti semua satker di Balai Keratun kemarin. Dinas Bina Marga (DBM) misalnya. Realisasi PAD mereka 0,59 persen dari target sebesar Rp292 juta. Lalu, Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Transmigrasi (Disnakerduktrans) membukukan 10,83 persen dari target Rp250 juta. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan lebih kecil, 10,64 persen dari target Rp250 juta. Meski demikian, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Irham Jafar Lan Putra menyatakan PAD Lampung aman. ’’Kenapa aman? Dilihat dari target secara keseluruhan, realisasi PAD pada triwulan pertama sudah terpenuhi. Yakni 30 persen,’’ kata Irham. Ya, rakor kemarin membeberkan pada triwulan I tahun 2010, total keseluruhan pemasukan PAD Lampung mencapai Rp501,19 miliar atau 29,63 persen. Menurutnya, kegagalan 20 satker itu merealisasikan target disebabkan kendala waktu pelaksanaan program. ’’Contohnya kegiatankegiatan yang sejak lama dianggarkan, baru bisa dikerjakan pertengahan tahun,’’ tuturnya. Dia melanjutkan, kendati tidak ada punishment kepada para kepala satker itu, dia berjanji akan intens memonitoring kinerja mereka. (ary/ewi)
Programs :