2
POLKAM
MINGGU, 17 JULI 2011
Presiden Tersandera Sekretariat Gabungan KRISTANTYO WISNUBROTO
K
OALISI pemerintahan pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sekretariat gabungan (setgab), telah membatasi Presiden dalam menjalankan hak prerogatifnya. Demikian diungkapkan pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, dalam diskusi bertajuk Ironi Sebuah Bangsa, di Jakarta, kemarin. Menurutnya, Yudhoyono tersandera oleh kabinet yang dibentuknya sendiri. Dia menyebutkan, ketidakberdayaan Yudhoyono terlihat ketika Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melaporkan bahwa instruksi presiden tidak dihiraukan oleh para menterinya. Hasil kajian UKP4 juga menyatakan separuh menteri tidak bekerja
Jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak merasa berdaya terhadap konsensus sekretariat gabungan, sebaiknya ‘lempar handuk’. semestinya. Namun, Presiden tidak melakukan tindakan apa pun, termasuk pemecatan. Dia menilai menteri yang berasal dari koalisi setgab berhasil memenjara hak prerogatif presiden. Setgab adalah lembaga cacat yang sering kali memaksa Presiden harus tunduk terhadap konsensus internal setgab. Hak prerogatif presiden berhasil didegradasi oleh kepentingan kelompok setgab. “Saat ini sistem dibajak partai politik. Padahal, kabinet politik tidak pernah terjadi dalam sistem presidensial. Dari sistemnya kita sudah salah,” terang Yunarto. Hal itu, cetusnya, merupakan akibat dari demokrasi Indonesia yang dibajak oleh
elite politik. Rakyat hanya merasakan demokrasi terjadi sekali lima tahun. Seterusnya, yang menjalankan demokrasi adalah para elite parpol. Saat ini hasilnya ialah pengebirian terhadap hak prerogatif presiden untuk memecat menteri dalam konsesi elite parpol. “Saat ini, demokrasi kita telah dirampas oleh aktor yang bernama partai politik,” tegasnya. Budayawan Yudhistira Massardi mengatakan sebaiknya Presiden Yudhoyono segera menyadari bahwa dirinya sudah terkooptasi oleh setgab. Saat ini setgab telah seperti borgol yang menyebabkan Yudhoyono tidak berdaya. Menurutnya, jika Yudhoyono tidak merasa berdaya terhadap
konsensus setgab, sebaiknya ‘lempar handuk’. Presiden segera menyatakan kepada publik bahwa para pembantunya tidak bisa lagi menjalankan instruksinya dan harus diganti. Saling mengamankan Anggota Fraksi Hanura DPR Akbar Faisal mengatakan setgab juga menghambat peran dan kinerja anggota DPR. Jika diidentifikasi, terangnya, hanya 20% anggota DPR yang bekerja, dalam arti bisa bekerja sama dalam agenda yang sama, untuk membangun bangsa. Dia menilai banyak anggota DPR yang hanya bekerja untuk partai dan berargumen demi mengamankan posisi mereka dalam politik.
Interupsi In
Selengkapnya di mediaindonesia.com
Cuma Orang Kaya Dapat Asimilasi
“Itu adalah anomali kehidupan parlemen. Misalnya, di parlemen kalau ada RDP (rapat dengar pendapat) dengan para menteri yang notabene adalah orang separtai, yang dibuat adalah mengamankan posisi menteri dari sergapan anggota lain,” papar Akbar. Menurutnya, seharusnya penyelenggara negara baik itu legislatif, yudikatif, maupun eksekutif mengemban tugas bukan atas keinginan partai tapi atas perintah konstitusi. Dengan demikian, mereka bisa menjadi pejabat yang etis. “Setgab memang telah memboikot perilaku idealis dari anggota DPR dan pejabat lainnya. Kalau ada anggota partai atau partai yang punya sikap berbeda, langsung dibicarakan di setgab,” pungkasnya. (*/P-4) kristantyo@ mediaindonesia.com
ANTARA/PUSPA PERWITASARI
PENGANTAR P M MENTERI Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengaku memberi asimilasi hukuman kepada Muhammad Misbakhun, terpidana kaas sus L/C fiktif Bank Century, sejak 13 Juni lalu. Misbakhun mendapat su izin berada di luar LP untuk bekerja, dengan jaminan BPKB mobil, izi di Kantor PT Energi Bara Prima. Namun, kantor yang menjadi tempat Misbakhun berasimilasi dan bekerja sebagai staf keuangan tampak sepi dan tidak terlihat da seperti kantor pada umumnya. Saat Media Indonesia mendatangi se rumah yang disebut kantor di Jalan Senopati Nomor 10, Kebayoran ru Baru, Jakarta Selatan, itu, tidak terlihat papan nama perusahaan Ba di depan rumah. Berbagai tanggapan pembaca disampaikan melalui Mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum Media Indonesia, dan ind Int Interupsi@mediaindonesia.com. Berikut petikannya.
Keadilan Berpihak KEADILAN di negeri ini hanya memihak pada orang yang punya duit dan kekuasaan. Karya Mandiri
Hapus UU HAPUS sajalah UU-nya. Nggak usah pake UU saja. Ngapain kalau hasilnya sama juga bohong. Eyank Mosleem Muallaff
Hukum bagi si Miskin HUKUM bagi orang miskin. Tapi bagi orang kaya, hukum itu bisa dibeli! I hate this country. Doni Rocker Sadja
Derita Lo SAH sah aja kan, selagi Misbahkhun punya duit banyak dan sanggup membayar.... Bagi yang gak bisa bayar, ya derita lo. Yu Love Shan
Pasrah BEIB, lucunya di negeri ini hukuman bisa dibeli. Kita orang yang lemah pasrah akan keadaan. En’mencaricintaGenuine MI/ADAM DWI
HAK OTORITAS KAUM MUDA: Tokoh nasional Surya Paloh (kanan) menyampaikan sambutan seusai menerima manifesto dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia, sebelum mendengarkan orasi kebangsaan Buya Syafii Maarif dalam rangka HUT ke-60 Surya Paloh di Aula Gedung Perintis Kemerdekaan Jl Proklamasi, Jakarta, kemarin.
Kaum Muda Membangun Indonesia GENERASI muda dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia mengungkapkan manifesto mereka kepada Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh. Me reka mendampingi Surya Paloh dalam sambutannya ketika merayakan secara sederhana hari ulang tahunnya (HUT) yang ke-60. Surya Paloh menyatakan generasi muda saat ini tengah resah atas kondisi bangsa. Namun, mereka tak tahu harus menumpahkan keresahan itu kepada siapa. “Saya baru saja menerima
manifesto pemuda Indonesia. Itulah merupakan lambang atas kegelisahan kaum muda yang ada di negeri ini. Mereka ingin menggugat, tetapi tidak tahu kepada siapa mereka merepresentasikan gugatan mereka,” ujar Surya di Gedung Pola, Kompleks Tugu Proklamasi, Jakarta, kemarin. Keresahan itu, tambahnya, hadir dari kondisi bangsa yang mengalami stagnasi. Kaum muda yang memiliki semangat itu kebingungan menyalurkan potensi mereka. Menurutnya, generasi muda ini tengah mencari peran me-
Ketika kita dapat menghentikan kebohongan di antara kita. Maka, kita memiliki modal besar dalam merestorasi bangsa ini.” Surya Paloh Ketua Umum Nasional Demokrat reka dalam krisis moral yang dihadapi negara. Karena saat ini generasi muda merasa kehilang an anutan. Mereka
tidak dapat menemukan sosok negarawan yang mampu membimbing mereka menentukan peran. Surya menyebutkan, kaum muda memiliki hak-hak otoritas dalam membangun Indonesia ke depan. Tetapi, untuk memulai hal tersebut, diperlukan kejujuran dan kerendahan hati dari semua kalangan agar mampu mencapai Indonesia tanpa kepura-puraan. Oleh karena itu, ia mengajak kaum muda dan kaum tua untuk saling jujur dan menghentikan pretensi ‘akulah
yang paling benar’. Selain itu, ia mengatakan, tergerusnya moralitas harus segera dihentikan. “Ketika kita dapat menghentikan kebohongan di antara kita. Maka, kita memiliki modal besar dalam merestorasi bangsa ini,” tukas Surya. Jika hal tersebut dapat dilakukan, bukannya tidak mungkin Indonesia menjadi bangsa yang paling besar. “Bangsa kita telah memiliki semua persyaratan untuk menjadi bangsa yang paling besar di muka bumi ini,” tegasnya. (Yoi/*/P-4)
Coba Misbakhun Kere YA, hukum hanya buat orang berduit. Coba kalau Misbakhun kere, gak mungkin bisa keluyuran di mal. Itu mesti kongkalikong dengan Karutan dan atasan Karutan. Hari Yono
Bisa PENJARA saja yang diawasi dengan ketat Misbakhun masih bisa jalan-jalan keluar. Apa lagi rumah kosong.... Aldino R Chaniago
Maklum MAKLUM saja Patrialis Akbar adalah kader Partai Anak Nakal. Mang Oyang NgOembara
Konsen Tangkap Koruptor KENAPA harus ributkan orang yang sudah menjalani separuh hukuman. Harusnya kita konsen pada koruptor dan pihak-pihak yang menerima aliran dana korupsi, yang masih ngelayap. Tangkap mereka. Gitu saja kok repot. Solah Al-Khaitami
Tujuh Tersangka Teror di Bima KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) menetapkan tujuh tersangka terkait teror bom di Pondok Pesantren (Ponpes) Umar bin Khattab (UBK), di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tujuh tersangka tersebut dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. “Penyidik menerapkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Penyidik masih memiliki waktu tujuh kali 24 jam untuk memutuskan melakukan penahanan atau tidak,” ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Boy Rafli Amar ketika ditemui
di Menara ESQ, Jakarta, kemarin. Dia mengakui, dari tujuh tersangka itu, ada Pimpinan Ponpes UBK Abrori. Saat ini mereka masih menjalani pemeriksaan secara intensif untuk mengungkap tentang rencana, aksi, dan penyimpanan bahan peledak. Menurutnya, ketujuh tersangka dikenai UU Pemberantasan Terorisme karena menyimpan bahan peledak. Termasuk, lanjutnya, terkait pembuatan bom yang salah satunya meledak, Senin (11/7) lalu, dan menewaskan pengajar ponpes, Suriyanto alias Firdaus. “Kegiatan yang tidak lumrah.
Ponpes menyimpan bahan-bahan yang dalam UU dilarang,” jelasnya. Dia memaparkan, di dalam ponpes juga terdapat korek api dalam jumlah besar dan diambil yang bagian ujung korek apinya. Dia menduga upaya pembuatan bom rakitan di dalam ponpes untuk membalas dendam karena seorang tokoh ponpes bernama Uqbah ditangkap dan diadili. “Indikasinya seperti itu,” tegas Boy. Dia berharap dugaan itu dapat diungkap lebih jauh dari pemeriksaan sejumlah saksi dan tersangka. Tujuh tersangka itu saat ini masih menjalani pemeriksaan.
DIAMANKAN:
“Kita melihat lebih jauh untuk apa dengan menyiapkan bahan peledak,” ungkap Boy. Bom meledak di Pondok Pesantren Khilafiah Umar bin Khattab di Desa Sonolo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (11/7). Saat menggeledah ponpes, polisi menemukan sejumlah bom yang dirakit dalam botol. Setidaknya ada sembilan bom yang ditemukan polisi. Selain itu, ada beberapa barang untuk merakit bom, seperti korek api dan solder. Polisi juga menemukan rompi laskar Jamaah Anshorut Tauhid (JAT). (Bob/P-4)
Anggota Brimob membawa pemimpin Pondok Pesantren Khilafiah Umar bin Khattab, Abr, setibanya di Bandara Selaparang Mataram, Nusa Tenggara Barat, kemarin. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat telah menetapkan delapan tersangka terkait ledakan yang diduga bom rakitan di Pondok Pesantren Umar bin Khattab. ANTARA/NANIEK