N USANTARA
8
JUMAT, 16 SEPTEMBER 2011
Keluarga Korban Rawagede Menangi Gugatan Keluarga korban pembantaian tentara Belanda pada 9 Desember 1947 akan menerima kompensasi. FIRMAN SARAGIH
P
ERJUANGAN delapan janda dan satu korban pembantaian tentara, dengan menggugat pemerintah Belanda dan menuntut ganti rugi atas eksekusi para pria dan anak laki-laki pada 9 Desember 1947 oleh pasukan penjajah Belanda, membuahkan hasil. Pengadilan Sipil Belanda pada Rabu (14/9) malam memenangkan gugatan mereka yang diajukan. Dengan keputusan tersebut, pemerintah Belanda harus memberi kompensasi kepada keluarga korban. Kompensasi berupa materi dinilai tidak cukup sebagai pengobat duka yang terlalu dalam yang dirasakan para janda akibat kesadisan Belanda. ‘’Peristiwa Rawagede, bagi saya, menyisakan luka yang mendalam. Bahkan, pilu seumur hidup. Karena keganasan Belanda, sampai uzur begini, saya tetap menjanda. Puluhan tahun, saya hidup sebatang kara dan menderita,’’ begitu pengakuan Tijeng, 90, janda korban pembantaian di Rawagede, saat ditemui Media Indonesia, kemarin. Pengakuan yang nyaris sama dikatakan Cawi, 90, janda korban peristiwa Rawagede. ‘’Baru dua tahun kami membina rumah tangga, dalam usia yang masih belia, 14 tahun, sudah harus ditinggal mati oleh suami. Bahkan, mati tidak secara wajar, ditembak pasukan Belanda yang datang ke desa,’’ tutur Cawi. Tijeng dan Cawi menyebutkan tentara Belanda menembak mati semua penduduk laki-laki di daerah mereka, termasuk para remaja berusia 11 dan 12 tahun. Soal kompensasi, Tijeng dan Cawi mengatakan belum mendapat pemberitahuan dan mereka
Lagi, Antrean Truk di Merak
berharap nilai yang diberikan sebanding dengan penderitaan yang mereka rasakan. Ketua Yayasan Rawagede-himpunan keluarga korban pembantaian—Sukarman, yang mengikuti proses persidangan di Pengadilan Sipil Belanda, mengutarakan belum ada kepastian besaran kompensasi yang akan diberikan pemerintah Belanda. ‘’Itu (menangi gugatan) dulu yang menjadi pokok utama.’’ Agresi militer Peristiwa pembantaian itu terjadi pascakemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Dalam upaya menguasai Indonesia kembali, tentara Belanda melancarkan agresi militer dengan melakukan berbagai kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat. Antara lain pembantaian ribuan penduduk sipil di Sulawesi Selatan serta pembantaian di Rawagede dan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Karena keganasan Belanda, sampai uzur begini, saya tetap menjanda. Puluhan tahun, saya hidup sebatang kara dan menderita.” Sukarman mengatakan peristiwa keji itu terjadi terkait dengan perburuan seorang pejuang kemerdekaan, Lukas Sutaryo, oleh tentara Belanda. Lukas diduga berada di Rawagede. ‘’Karena tidak menemukan Lukas, masyarakatlah yang jadi sasaran pembantaian.’’ Pihak berwenang Belanda menyatakan 150 orang tewas dalam serangan itu. Namun, perhimpunan korban menyatakan 431 orang kehilangan nyawa dalam eksekusi pasukan kolonial itu. Korban pembantaian umumnya laki-laki. Hilangnya ratusan laki-laki di daerah itu mengakibatkan Rawagede mengalami kemunduran ekonomi 10-20 tahun ke belakang. (Ant/N-1) firman_saragih@mediaindonesia.com
ANTARA/ASEP FATHULRAHMAN
SEKOLAH ROBOH: Siswa SD Negeri Pengampelan di Dusun Ciwaka, Desa Pengampelan, Kecamatan Walantaka, Kabupaten Serang, mengangkat puing bangku di halaman sekolah yang roboh akibat diterjang angin puting beliung, kemarin. Kerusakan bangunan sekolah mengakibatkan sejumlah kelas digabung selama proses belajar-mengajar.
Pengusaha Muda masih Membidik Proyek Pemerintah FORUM Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Connection digelar di Nusa Dua, Bali, Rabu (14/9) malam. Dukungan terhadap forum ini meluas. Itu ditunjukkan dengan hadirnya 16 Badan Pengurus Daerah Hipmi, pejabat dari Kementerian Perindustrian, serta sejumlah perusahaan seperti PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (SMART) dan PT Ganeca Exact. Kiprah Hipmi Connection sebenarnya sudah lama berlangsung. Namun, sejak beberapa tahun terakhir ada kecenderungan hubungan itu dilakukan dalam kerangka politik. “Hubungan bisnis di antara anggota Hipmi kurang dari 2%-nya,” kata Sekretaris Umum Hipmi Jakarta, Artful Yaqin Hidayat. Atas dasar itulah, pria yang akrab dipanggil Erik Hidayat itu menggaungkan keinginannya untuk mengembalikan fungsi Hipmi Connection ke jalur hubungan bisnis antaranggota. Niat itu digulirkan dengan menggelar forum. Saat membuka forum, pengusaha muda yang juga kandidat
FOTO B 90 X 99 DOK HIPMI
HIPMI CONNECTION FORUM: Peserta Forum Hipmi Connection di Marriot Courtyard Hotel, Nusa Dua, Bali, Rabu (14/9) malam. Forum Hipmi Connection dihadiri 16 BPD Hipmi wilayah Indonesia Timur. Ketua Umum Hipmi periode 2011-2014 ini mengungkapkan, Hipmi Connection harus mampu menjadi narasumber problematik pengusaha muda saat ini. “Kehadiran forum harus mampu menstimulus para pengusaha di daerah untuk bisa memanfaatkan setiap peluang yang datang ke wilayahnya. Tantangan yang sudah ada di depan
mata, Hipmi Connection harus menjadi jawaban atas era globalisasi khususnya menghadapi ASEAN Economic Community 2015,” tandas Erik. Putra Menteri Perindustrian MS Hidayat itu mengungkapkan sekitar 80% pengusaha muda bergerak di sektor usaha kecil dan menengah. Sisanya, 20% pengusaha skala sedang dan besar. “Dari jumlah itu, se-
7 Desa di Kalteng Jadi Percontohan REDD+ MENTERI Kehutanan Zulkifli Ha san mencanangkan tujuh de sa di Kalimantan Tengah (Kalteng) sebagai daerah percon tohan Program Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD)+ atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, di Kabupaten Kapuas, kemarin. Tujuh desa itu adalah Desa Katunjung, Mentangai Hulu, Kalumpang, Tumbang Morui, Katimpun, Sei Ahas, yang terletak di Kecamatan Mentangai dan Desa Petak Puti di Kecamatan Timpah. Semua daerah seluas 120 ribu hektare itu dicanangkan un tuk menjadi desa model REDD+ atas kerja sama Kementerian Kehutanan dengan pemerintah Australia. Pencanangan tersebut disertai penandatanganan kerja sama antara Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, Dubes Australia untuk Indonesia Gregory Laurence Moriarty, Wakil Gubernur Kalteng Ahmad Diran, dan Bupati Kapuas Mohamad Mawardi. Menhut mengutarakan program tersebut sudah dicanangkan pemerintah sejak 2010, dan
TANDA TANGAN: (Dari kiri) Bupati Kapuas M Mawardi, Dubes Australia untuk Indonesia Gregory Laurence Moriarty, Menhut Zulkifli Hasan, dan Wagub Kalteng Acmad Diran menandatangani program REDD+ di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, kemarin. MI/SURYA SRIYANTI
diyakini tidak akan menyengsarakan masyarakat. ‘’Jika masyarakat bisa menjaga hutan dan menanam, besar kemungkinan mereka (Australia) akan membeli karbon yang
dihasilkan oleh hutan di tujuh desa itu,’’ ujarnya. Zulkifli menjelaskan hasil penjualan karbon tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang menjaga hutan sebanyak
70%, pemerintah daerah 20%, dan pemerintah pusat 10%. Selain itu, ungkap Zulkifli Ha san, ternyata masyarakat sudah menguji coba pembibitan sebanyak 1,2 juta.
Pada kesempatan itu Menhut memberikan sumbangan bagi masyarakat di tujuh desa itu untuk pembibitan hutan rakyat sebesar Rp50 juta per de sa dan Rp3 juta-Rp5 juta per hektare untuk biaya pemeliharaan. Dubes Australia Gregory Laurence Moriarty saat membe rikan sambutan mengatakan pihaknya senang melihat kepedulian masyarakat desa yang mau bekerja sama menjaga hutan. “Mudah-mudahan kerja sama antara Australia dan Indonesia hari ini (kemarin) dapat mempererat hubungan di antara dua negara dan bisa menyejahterakan masyarakatnya.’’ Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Katunjung, Ardianson, mengungkapkan saat pertama diberitahukan bahwa desa mereka akan menjadi kawasan percontohan Program REDD+, terjadi pro dan kontra di masyarakat di daerahnya yang berjumlah 11 ribu jiwa. ‘’Namun, setelah diberikan pengarahan bahwa program ini untuk menyejahterakan, masyarakat setuju ikut program ini,’’ jelas Ardianson. (SS/N-1)
bagian besar masih membidik proyek-proyek pemerintah,” kritik Erik. Ia menilai kondisi itu menandakan masih rendahnya upaya penciptaan usaha, khususnya pengusaha di kalangan remaja atau usia produktif. Pemerintah harus menjadikan keadaan ini sebagai pekerjaan rumah untuk melahirkan pengusaha muda baru. “Dalam tiga tahun ke depan, harus bisa dilahirkan 50 juta pengusaha muda Indonesia,” tantang dia. Erik menambahkan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, Hipmi akan dapat mendistribusikan peluang usaha secara cepat ke daerah sampai tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, setiap peluang harus dijawab oleh pengusaha muda melalui kolektivitas yang dilandasi asas profesionalisme untuk melakukan sinergi bisnisnya. “Ke depan, Hipmi harus mampu mengambil peran dalam pembangunan ekonomi bangsa. Organisasi harus bisa mengangkat pengusaha muda, yang umumnya pengusaha kecil,” tandas Erik. (RS/N-2)
RIBUAN kendaraan yang akan masuk maupun keluar Pelabuhan Merak, Banten, terjebak oleh antrean panjang, kemarin. Antrean kendaraan yang didominasi truk ekspedisi itu di sebabkan adanya proyek pem betonan di Jalan Arteri Cilegon-Merak. Itu pun berakibat aktivitas penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, Lampung, tersendat. Lima kantong parkir yang berada di luar pelabuhan tidak mampu menampung seluruh kendaraan. Pembangunan beton berada di Kelurahan Gerem, 4 km dari Pelabuhan Merak. Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Merak mencapai 12 km, kemarin siang. Sebaliknya, antrean kendaraan yang keluar pelabuhan atau menuju Jakarta sepanjang 6 km. Kemacetan tersebut membuat aparat Polres Cilegon melakukan sistem buka tutup. Jalan yang digunakan hanya satu jalur dari dua yang ada. Hal tersebut juga mengganggu aktivitas bongkar muat kapal roll on roll off (roro) karena area parkir dermaga dipadati kendaraan yang akan menyeberang. Kepala PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak, La Mane, mengharapkan proyek pembetonan tersebut segera selesai. “Kalau bisa, (pembetonan) cepat diselesaikan agar kemacetan tidak semakin parah,” ujar La Mane. Namun, tambah La Mane, selain akibat pembetonan, kemacetan juga terjadi karena volume kendaraan yang menuju Pelabuhan Merak meningkat. ASDP Pelabuhan Merak telah mengoperasikan 25 kapal roro. Namun, banyaknya kapal yang dioperasikan tidak akan memengaruhi kemacetan yang ada. “Sekarang yang beroperasi 25 kapal. Jika ditambah pun, tidak akan memengaruhi kemacetan,” ujar La Mane lagi. Seorang sopir truk sembako tujuan Aceh, Rasid, mengaku sudah 6 jam mengantre dan masih tertahan di Jalan Cikuasa Atas Merak. “Saya sudah sejak tadi antre di sini dan hanya bergerak beberapa meter,” katanya. Ia mengaku akan terus menunggu giliran masuk ke Pelabuhan Merak, sampai mendapatkan perintah dari petugas. “Mau gimana lagi? Yang pasti, saya harus sampai tujuan, tapi kondisinya harus mengantre,” katanya. (WB/Ant/N-1)
Petani Tolak Program Pemompaan UPAYA pemerintah hendak menggulirkan program pemompaan guna mengatasi dampak kekeringan tidak membuat petani senang. Petani mengaku terlalu berat untuk menanggung beban tambahan biaya untuk membeli bahan bakar minyak. “Lebih baik saya menganggurkan lahan untuk sementara. Untuk menyedot air dari sungai biayanya terlalu tinggi, apalagi kebutuhan air untuk sawah cukup banyak,” kata Hamid, 53, petani di Desa Sokawera, Kecamatan Patikraja, Banyumas, Jawa Tengah, kemarin. Untuk menyiram sawah butuh dana BBM Rp70 ribu-Rp90 ribu per hari. Sawah harus disiram tiga hari sekali. Jarak sawah Hamid dengan sungai sekitar 500 meter, tapi ada juga lahan yang berjarak 1,5 kilometer. Kesulitan air bersih yang melanda warga di 80 desa di Kabupaten Rembang, diatasi dengan menggelontorkan 6 juta liter air bersih. Program ini didanai pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Rembang. “Pemprov menyalurkan 1,5 juta liter air. Pemkab sudah me-
nyiapkan anggaran Rp100 juta untuk pengadaan 4,5 juta liter air,” kata Asisten II Sekretaris Daerah Rembang Supraja. Di wilayah ini, warga mencari air bersih dari saluran irigasi dan memanfaatkan sisa air sungai. Sumur, sawah, dan kebun warga sudah telantar karena kekeringan. Ketiadaan hujan juga membuat 2.800 hektare lahan persawahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, dilanda kekeringan dan tidak bisa ditanami padi. Produksi padi di daerah ini diprediksi turun hingga 8.400 ton. Kondisi nyaris sama menimpa enam dari 25 desa di Kecamatan Bajarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Areal persawahan di wilayah ini sudah ditanami bibit padi, tapi terancam gagal panen karena tidak ada pasokan air. Di Cirebon, Jawa Barat, perusahaan daerah air minum harus berebut air dengan petani. Perusahaan membutuhkan air sungai untuk air baku dan petani ingin menyelamatkan tanaman padi mereka. (LD/AS/TT/JI/UL/N-2)