Menabur Benih di Lahan Tandus
Mendagri dan Bappenas. Padahal regulasi itu seringkali tidak terumuskan secara detail dengan menekankan bobot pada partisipasi sipil. Justru sebaliknya, pelaksanaan Musrenbang sebagaimana diperlihatkan secara nyata dalam perencanaan pembangunan, cenderung didominasi elit dan monopoli birokrasi. Dalam bahasa sederhana, terjadi formalisasi partisipasi sipil, dan karena itu tidak berlebihan jika keterlibatan warga menjadi sebentuk aksesoris.
Teknokratisasi Minim Partisipasi Skema perencanaan dan penganggaran semestinya mensyaratkan perpaduan antara pendekatan teknokrasi, politik dan partisipasi. Kaitan antar pendekatan tersebut merupakan konstruksi demokratisasi kebijakan. Namun faktanya, kecenderungan modus perencanaan dan penganggaran daerah masih bersifat terlalu teknokratis-politis, tidak diimbangi dengan aspek partisipasi yang nyata. Sebagai ukuran, seperti disinggung di depan, bahwa disetiap hasil Musrenbang yang diolah pada tingkat SKPD, selalu mengalami pemangkasan di lintasan eksekutif. Apalagi, pada fase penganggaran, senantiasa absen dari pantauan dan keterlibatan warga. Tahap krusial yang perlu diperhatikan, karena sekaligus menjadi titik strategis penentu perencanaan, tidak lain ada pada tahap perumusan program/kegiatan SKPD yang dikoordinasi Bappeda.15 Proses dan rute dari bawah, sesungguhnya sangat bergantung bagaimana pembahasan masuk dalam sistematisasi dan rasionalisasi dalam kacamata SKPD yang didalamnya terjadi “interaksi sekaligus� pertarungan antar sektoral. Arena ini, memang sebagian besar memiliki modus yang sama mengenai kecenderungan para kepala dinas memperjuangkan segala usulan masing-masing instansi berbasis keinginannya. Silang kepentingan dengan nalar teknokratik, berproses dengan (cenderung) mengabaikan segala dokumen usulan dari hasil Musrenbang. Bahkan tragisnya, produk perencanaan teknokratik 15 Jurnal Sosdem, FES 2008
xxiv