Menabur Benih di Lahan Tandus
pihak lain. Memang, melalui FGD saja, ketidakpuasan warga terhadap pelayanan publik yang diterima belum langsung selesai dan memperbaiki atau mengubah keadaan. Akan tetapi, hal ini menjadi langkah yang lebih maju dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan kepada warga dari sekedar berkeluh kesah Sebagai bagian dari tindak lanjut, Rewang menggelar sebuah diskusi publik yang membahas hasil FGD pelayanan publik di 3 desa. Ya, diskusi publik merupakan upaya untuk membahas hasil FGD yang berisi keluhan, ketidakpuasan, pujian dan segala hal terhadap pelayanan publik yang telah diberikan pemerintah. Yang patut dicatat, diskusi publik ini diselenggarakan Rewang bekerjasama dengan pemerintah. Bahkan, tempat diskusipun dilakukan di salah satu ruang di kompleks Pemda Bantul. Apa yang dilakukan Rewang ini menunjukkan, bahwa ketidakpuasan warga terhadap pelayanan publik bisa disalurkan dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan unjuk rasa atau demonstrasi, ketidakpuasan bisa diartikulasikan dengan cara mengajak pihak-pihak terkait untuk duduk bersama, membicarakan berbagai persoalan yang melingkupi pelayanan publik. Mengajak aparat pemerintah untuk duduk bersama membincangkan persoalan pelayanan publik bukan sesuatu yang mustahil. Di era otonomi daerah, hal ini sangatlah memungkinkan. Janji transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang sering didengungkan aparat pemerintah, tentu bisa ditagih dengan beragam cara, salah satunya mengajak mereka untuk mendiskusikan persoalan pelayanan publik. Diskusi publik hasil FGD dilakukan Rewang pada 20 September 2007. Kegiatan ini menarik. Ada masyarakat sipil yang diwakili Rewang, aktivis sosial dan warga biasa. Ada pula pihak eksekutif yang diwakili Sekda Bantul dan pihak legislatif yang dihadiri salah satu anggota komisi A DPRD Bantul. Masing-masing pihak menyampaikan berbagai hal yang menjadi kewenanangannya. Para peserta yang hadir memberikan respon secara aktif. 198