Menelusuri Jejak Belanja Daerah
mengkomunikasikan kepada Dinas Pengairan, untuk memperoleh informasi yang akurat. Dalam dokumen LKPJ Bupati Bantul Tahun 2006, diketemukan informasi tentang keterlambatan proyek Irigasi Karang. Proyek ini masih dalam status pengerjaan atau mengalami keterlambatan karena sifat alokasi anggaran untuk pekerjaan ini multi years. Pengerjaan fisik sudah terealisasi 40 persen, tetapi realisasi keuangan masih 0 persen. Dalam penelusuran Tim Rewang, faktor keterlambatan pencairan dana proyek dikarenakan DIPA dari Departemen Keuangan RI belum turun. Meski sudah ditalangi oleh pelaksana proyek, tetapi keterlambatan seperti ini berpotensi mengganggu kualitas pekerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa managemen keuangan proyek P2TPD yang dikelola pemerintah pusat masih terkendala disiplin tatalaksana keuangan. Setelah menganalisis dokumen-dokumen terkait, tahapan berikutnya adalah melakukan survei lapangan. Dalam survei lapangan tersebut tim penelusuran melakukan pengamatan, pengukuran dan pencocokan bestek dengan pekerjaan di lapangan. Untuk memperoleh second opinion dan uji kompetensi, Tim Penelusuran Rewang mengajak salah satu orang yang dianggap mempunyai kemampuan dalam menganalisis kualitas bangunan dan kesesuaian bangunan dengan bestek atau rencana gambar yang ada. Orang tersebut adalah ahli bangunan yang sudah terbiasa melakukan evaluasi dan monitoring proyek-proyek fisik. Setelah dari lapangan, tim kemudian menyusun agenda untuk FGD dengan para pihak yang terlibat. Kegiatan FGD dilakukan dengan kontraktor dan masyarakat penerima manfaat. Pelaksana proyek atau kontraktor bersedia menghadiri FGD yang diselenggarakan oleh Rewang, perlu membutuhkan kiat tersendiri. Sumantoro menuturkan kiatnya tersebut, “Kami semula tidak membayangkan acara untuk diskusi dengan kontraktor bisa terlaksana. Biasanya mereka ketakutan bila diajak dengar pendapat. Karena saya cukup dekat dengan mereka, maka atas permintaan secara informal mereka bersedia hadir dalam dengar pendapat dengan Rewang dan 175