Meretas Advokasi Anggaran Pro Poor
yang baik. Di dalam Permendagri No. 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, sudah diatur secara jelas, bahwa prinsip penyusunan APBD mensyaratkan 6 hal yang harus dipenuhi, yaitu: partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta taat azas. Partisipasi sebagai kerangka dasar penyusunan anggaran daerah memang belum terlembagakan secara kuat. Artinya, belum ada payung hukum yang secara tegas mengurai tentang pelembagaan partisipasi masyarakat dalam penganggaran daerah. Meskipun UU No. 10 Tahun 2004 telah memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartipasi dalam pembahasan Perda. Bagian penjelasan UU tersebut sebenarnya memberikan kesempatan kepada tata tertib DPRD, untuk memberikan hak masyarakat terlibat dalam pembahasan Perda, termasuk dalam hal ini Raperda APBD. Peluang dalam regulasi nasional, jarang yang ditindaklanjuti oleh daerah. Terlebih terkait dengan memberi ruang masyarakat untuk terlibat dalam penganggaran. Sebaliknya, banyak daerah yang justeru terlalu taat, bahkan tergantung, kepada peraturan teknis dari suatu kementerian. Gambaran paling nyata adalah peraturan menteri tentang teknik atau pedoman penyusunan APBD . Hal ini menjadi ancaman dan menggerus makna otonomi daerah. Regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, adalah UU No. 32 Tahun 2004 dan turunannya PP No. 58 Tahun 2005. Perangkat peraturan itu dapat dijadikan panduan yang kuat untuk membuat Perda tentang APBD. Bahkan kalau perlu, sebenarnya penting menyusun peraturan perundang-undangan yang bersifat umum mengatur tentang pedoman penyusunan APBD. Supaya tidak seperti saat ini, setiap tahun keluar Permendagri berganti-ganti, yang membingungkan dalam pembagian peran aktor daerah. Dari
Pasal 53 UU No. 10 Tahun 2005. Misalnya Permendagri No 26/2006 tentang Pedoman penyusunan APBD 2007, Permendagri No 30/2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2008
119