Seminar Nasional tentang Keberlanjutan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sub Tema : Praktek dan Pengalaman Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan : kasus-kasus
I. Kondisi Existing Penganggaran di Dua Daerah Tahapan Secara normatif, tahapan penganggaran dimulai dari perumusan rancangan KUA-PPAS 2 yang disusun oleh Kepala Daerah dan dibantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). KUA-PPAS ini kemudian dibahas di Panitia Anggaran Legislatif. Tahap berikutnya adalah pembahasan anggaran oleh Panggar DPRD. Dalam praktiknya, fase-fase penganggaran itu memiliki kelemahan bawaan sejak dari aspek regulasinya. Regulasi yang ada membuat relasi antar masyarakat, legislatif, dan eksekutif timpang di mana yang aktor terakhir memegang peran dominan. Dalam konteks relasi eksekutif-legislatif, Permendagri 59/2007 yang sebenarnya merevisi Permendagri No 13/2006, masih mempersempit ruang gerak anggota DPRD lantaran otoritas pembahasan anggaran hanya dimiliki Panggar DPRD. Komisi-komisi di tak punya kesempatan membahas rancangan RKA SKPD. Alhasil, fungsi dan hak anggaran DPRD jadi lemah. Padahal, jika tak terlibat, komisi sulit melakukan kontrol terutama perihal konsistensi APBD dengan KUA PPA.3 Aktor Bupati
TAPD
Kepala SKPD Panggar DPRD Fraksi di DPRD KomisiKomisi di DPRD Masyarakat Sipil
Peran Aktor Dalam Pembahasan APBD Peran dalam pembahasan APBD Menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD dan diajukan ke DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni. Membuat rancangan Perda dan menyampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Oktober. Membantu kepala daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS yang diajukan kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama bulan Juni. Menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD yang diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus. Melakukan pembahasan RKA-SKPD. Menyusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD. Melakukan pembahasan terhadap rancangan KUA dan PPAS yang diajukan oleh TAPD. Tidak terdapat peran fraksi secara khusus dalam pembahasan anggaran, dan ini tergantung dari tatib DPRD. Tidak terdapat peran komisi secara khusus dalam pembahasan anggaran dan ini tergantung pada tatib DPRD. Masyarakat terlibat dari proses penyusunan dan penetapan APBD (di tingkat eksekutif dan legislatif).
Sumber : Diolah dari pelaksanaan PBET di Bantul dan Kebumen. Peran politik DPRD yang tereduksi ini berpotensi semakin menjauhkan peluang warga dalam keterlibatannya menentukan kebijakan alokasi anggaran, sebab warga umumnya lebih mudah menyampaikan keluhannya ketimbang ke eksekutif. Persoalan transparansi pun setali tiga uang, pengaturannya juga masih belum mantab. Permendagri No 59/2007 Pasal 116 Ayat (4a) menyatakan, "Untuk memenuhi asas transparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam 2
3
KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran. Sedangkan PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Otoritas yang menyusunnya, diatur dalam Pasal 83 dan 84 Permendagri 59 Tahun 2007 Argumen ini dinyatakan Yuna Farhan, aktivis Jaringan Kerja Advokasi Anggaran Indonesia (Jangkar), FITRA. “Permendagri 59/2007 Pangkas Peran DPRD”, www.inilah.com, berita tanggal 19 Februari 2008.
115