Issuu on Google+

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : SK.321/M ENHUT-VI/BRPHP/200 4 Tentang PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAS NAMA PT. KARUNIA HUTAN LESTARI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT MENTERI KEHUTANAN, Membaca

:

Surat Direktur PT. KARUNIA HUTAN LESTARI No. 095/KHL-JKT/X/2003 tanggal 20 Oktober 2003 perihal Penyampaian Perbaikan RKUPHHK PT. KARUNIA HUTAN LESTARI .

Menimbang

:

a. bahwa sesuai dengan pasal 47 ayat (4) huruf b angka 1 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam diwajibkan untuk membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin, dan diajukan kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuannya; b. bahwa Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam (RKUPHHK) yang sebelumnya disebut Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) merupakan arahan dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dalam rangka pemanfaatan hutan secara lestari; d. bahwa Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja UPHHK pada hutan alam, disebutkan bahwa URKUPHHK pada hutan alam dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan; e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan Usulan RKUPHHK pada hutan alam atas nama PT. KARUNIA HUTAN LESTARI yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat

:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Undang -undang No 5 Tahun 1990; Undang -undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang -undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1970; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002; Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001; Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001; Keputusan Menteri Kehutanan No. 123/Kpts-II/2001; Keputusan Menteri Kehutanan No. 10172/Kpts-II/2002; Keputusan Menteri Kehutanan No. 16/Kpts-II/2003;

Memperhat ikan

:

Hasil penilaian usulan RKUPHHK pada hutan alam dan penyempurnaan atas usulan RKUPHHK pada hutan alam atas nama PT. KARUNIA HUTAN LESTARI di Provinsi Kalimantan Barat dengan surat nya No. 095/KHL-JKT/X /2003 tanggal 20 Oktober 2003.

MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERTAMA

:

Menyetujui dan mengesahkan Buku Usulan RKUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya a.n. PT. KARUNIA HUTAN LESTARI di Provinsi Kalimantan Barat untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun dari tanggal 14 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2054, menjadi RKUPHHK pada hutan alam.

KEDUA

:

Kegiatan utama dalam RKUPHHK pada hutan alam antara a. Rencana Penataan: 1) Tata Batas Areal Kerja .................................... 2) Pemeliharaan Batas ............................ . 3) Penataan Areal Kerja .................................... 4) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan ...... 5) Pembukaan Wilayah Hutan ...............................

lain ditetapkan : : : : : :

59,94 km 114,63 km 47.684 Ha 46.825 km 162,06 km

b. Rencana penebangan RKUPHHK pada hutan alam selama jangka izin dimaksud ditetapkan rata-rata sebagai berikut : 1) Luas

:

820 ha/th atau

45.144 ha/55th

2) Volume

: 41.354,3 m3/th atau

2.274.487 m3/55th

c. Rencana Pembinaan Hutan : 1) Inventarisasi Tegakan Tinggal ...........................: 2) Pengadaan Bibit ...............................................:

43.184 h a 6.724.960 btg

3) Pengayaan/Rehabilitasi ....................................:

16.954 h a

4) Pemeliharaan Tanaman ( I,II,III) .......................:

123.313 h a

5) Penjarangan Tegakan Tinggal (I, II, III) ..............:

96.822 h a

6) Penanaman tanah kosong ..................................:

10.400 h a

d. Rencana Perlindungan Hutan dilaksanakan secara terus menerus. KETIGA

:

Uraian kegiatan secara rinci tercantum dalam buku RKUPHHK pada hutan alam beserta lampirannya sebag aimana tersebut pada diktum PERTAMA;

KEEMPAT

:

RKUPHHK pada hutan alam tersebut pada diktum PERTAMA sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Lima Tahun (RK L) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam PT. KARUNIA HUTAN LESTARI di Provinsi Kalimantan Barat;

KELIMA

:

Setiap pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap ketentuan dalam Keputusan ini, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 14 Oktober 1999.

Ditetapkan di Pada Tanggal Disalin sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

Ttd Dr s. YAHYA HANAF, SH NIP. 080029223

: :

JAKARTA 13 Februari 2004

a.n. MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN Ttd. Ir. S U H A R I Y A N T O NIP 080035341

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Menteri Kehutanan di Jakarta; Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ; Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta; Direktur Jenderal dalam Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta; Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan di Jakarta ; Direktur Lingkup Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta; Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak ; Bupati Ketapang di Ketapang; Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Ketapang di Ketapang; Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah X d i Pontianak;


kepmenhut-321-2004-brphp