LINGKAR PRIANGAN LINTAS | PRIANGAN SMP Islam Cibungur Berhasil Atasi Krisis Ruang Kelas
SUKABUMI -Setelah berjuang keras selama lima tahun, akhirnya SMP Islam Cibungur Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, berhasil mengatasi krisis ruang kelas,setelah pemerintah menggelontorkan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2012 untuk pembangunan ruang kelas baru.Kucuran dana DAK sebesar Rp 180 juta, akhirnya dapat dimanfaatkan membangun dua lokal ruang kelas baru (RKB) sehingga sekarang sekolah mempunyai kelas sebanyak 6 lokal dengan jumlah siswa 84 orang.”Selama 5 tahun, sekolah kami selalu menginduk kepada sekolah lain tepatnya sejak tahun 2007 lalu, tapi sekarang kami mengucapkan syukur Alhamdullilah,” ucap Nanang Mustapa Kamil S.Pd.I, Kepala SMP Islam Cibungur didampingi Komite Sekolahnya Didin Syaripudin kepada LINGKAR JABAR kemarin. Menurut Nanang, selama lima tahun pihak sekolah harus mengelola sekolah dengan penuh keprihatinan, meski demikian kami tetap bersabar dan tidak patah semangat dan terus berjuang mempertahankan pendidikan yang layak bagi anak bangsa dilingkungan sekitarnya.Selama ini diketahui, keberadaan SMP Islam Cibungur menjadi salahsatu sekolah tingkat lanjutan pertama yang sangat dibutuhkan masyarakat di wilayah ini. Jika selama ini, masyarakat yang hendak melanjutkan pendidikan tingkat pertama harus menempuh jarak antara 5 sampai 6 kilometer. “Tapi dengan adanya sekolah kami, jarak tempuh menjadi semakin dekat dan masyarakat bergairah kembali melanjutkan pendidikan,” papar Nanang.Seraya menambahkan, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah. “Kita sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, telah mendapatkan bantuan dari dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi berupa dana alokasi khusus (DAK) untuk ruang kelas baru (RKB) tahun 2012 ini,” Ujarnya. Selanjutnya Nanang mengatakan, selain mendapat bantuan dari pemerintah, pihaknya juga mendapatkan bantuan berupa wakaf lahan seluas 800 meter dari dermawan yang perduli terhadap pendidikan.”Memang perjuangan tidak hanya sampai disini saja, mengingat masih banyak yang kita perlukan untuk pendidikan, untuk itu kita masih tetap berharap bantuan, berupa Laboratorium, Perpustakaan, penunjang seperti sekolah lainnya, disamping program membuat pondok pasantren kedepannya,” harapnya. Q
AAG/HEP
Puluhan Karyawan PT Tirtharia Datangi DPRD Kota Cimahi
CIMAHI, (LJ) - Sekitar 30 karyawan PT Tirtharia mendatangi gedung DPRD Kota Cimahi, Selasa (16/10) kemarin. Mereka meminta jajaran DPRD Kota Cimahi memfasilitasi agar PT. Tirtharia menyelesaikan kewajibannya kepada karyawan.Menurut perwakilan karyawan, Rahmat Hanafi, perusahaan PT Tirtharia dinyatakan pailit oleh Bank Mandiri tertanggal 21 Juni 2012 lalu. Setelah dinyatakan pailit, karyawan masih bekerja hingga 12 Juli 2012 dengan alasan memenuhi pesanan terakhir.“Setelah dinyatakan pailit, status karyawan masih terombang-ambing hingga sekarang dan hak-hak karyawan belum ada yang terpenuhi,” katanya.Mereka menuntut agar PT. Tirtharia menyelesaikan kewajiban uang gantungan 21 Juni-12 Juli 2012, tunjangan hari raya, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak (15%) sesuai UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.Dalam aksi itu, perwakilan karyawan diterima oleh jajaran Komisi IV DPRD Kota Cimahi. “Kami akan telusuri dulu ke perusahaan dan berupaya mendorong agar perusahaan dapat menyelesaikan kewajibannya,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Cimahi Bambang Suprihatin. Q RUT
Edisi 168 - Tahun 1- Rabu, 17 Oktober 2012
7
Bupati Cianjur Tidak Tahu Soal Aturan Kepegawaian CIANJUR, (LJ) - Terkait alasan Pemkab Cianjur masih mempertahankan status dua pejabat Cianjur yaitu Edi Iryana sebagai Kepala Dinas Tataruang dan Pemukiman, serta Heri Khaeruman Kepala Bagian Rumah Tangga. Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh (TMS) mengaku jika dirinya tidak mengetahui soal aturan kepegawaian. Padahal keduanya telah dijadikan tersangka bahkan sudah di tahan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait kasus dugaan korupsi biaya kegiatan bupati tahun 2007 - 2010 senilai Rp 6 miliar. Bila mengacu pada Undang-undang No 43 tahun
1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yaitu pada pasal 24 disebutkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan penahanan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikenakan pemberhentian sementara. “Tanyakan saja pada BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah)-Red, soal penilaian itukan kewenangan Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan-Red). Bupati itu tidak hapal soal undang-undang tesebut,
Dinsosnakertrans Kab. Cianjur Belum Menerima Informasi TKI Bermasalah
CIANJUR, (LJ) - Setiap bulannya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Cianjur yang bekerja di luar negeri ratarata mencapai 400 orang. Kebanyakan mereka bekerja di sejumlah negara Jazirah Arab, kecuali Arab Saudi lantaran masih diberlakukan moratorium. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Cianjur, Sumitra didampingi Kepala Bidang Bina Ketenagakerjaan, R. Finy Hikmat mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil rekomendasi yang sudah terekap dalam data base. Namun Sumitra tak memungkiri ada kemungkinan TKI yang berangkat tanpa melalui rekomendasi dari dinas. “Adanya rekomendasi dari dinas ini untuk memudahkan jika suatu saat TKI bersangkutan bermasalah. Misalnya saja kelengkapan administrasi, seperti keberadaan PPTKIS yang memberangkatkannya, perwakilan PPTKIS sudah membuka cabang di Cianjur, termasuk medical check-up TKI bersangkutan. Jika dirata-ratakan, setiap bulan warga Cianjur yang berangkat menjadi TKI mencapai 400 orang,” tutur Sumitra, Selasa (16/10). Menurut Sumitra, pihaknya cukup kesulitan mengecek TKI-TKI ilegal yang berangkat tanpa mengantongi rekom dari dinas. Padahal, jika suatu waktu-waktu TKI bersangkutan tersandung masalah, dinas harus terjun mengurusinya. “Ini yang kadang jadi kendala kami saat akan mengurusi saat tersandung masalah,” katanya. Ketika disinggung mengenai empat TKI asal Cianjur yang bermasalah di Dubai, Sumitra mengaku hingga kini belum menerima informasi kepulangan 4 TKI tersebut. “Kami baru tahu sekarang informasinya. Kami akan segera mengecek informasi ini ke kementerian dan BNP2TKI,” kata Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Cianjur Sumitra didampingi Kabid Bina Ketenagakerjaan R Finy Hikmat. Q RUS
Pelantikan 4 Orang Pengawas TK/SD Kabupaten Cianjur Diduga Cacat Hukum CIANJUR (LJ) - Pelantikan 4 orang pengawas TK/SD bersamaan dilantiknya 112 Kepala SD, SMP dan SMA di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur, yang dilakukan belum lama ini di aula PGRI Kecamatan Sukanagara, diduga tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan alias cacat hukum. Disinyalir, pelantikan empat orang pengawas sekolah itu dinilai melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah, serta Keputusan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara (Kepmenpan) RI Nomor 21/2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. “Mereka (empat pengawas) masuk dalam pelantikan 112 kepala SD, SMP dan SMA, serta pengawas di lingkungan Disdik Kabupaten Cianjur yang dilakukan belum lama ini. Padahal sepengetahuan kami, mereka tidak pernah mengikuti testing calon pengawas. Padahal kalau mengacu aturan Permendiknas Nomor 12/2007 dan Kepmenpan No 21/2010, mereka harus mengikuti testing calon pengawas dulu. Itu juga harus dinyatakan lulus terlebih dulu,” terang salah seorang sumber kepada wartawan, Selasa (16/10). Menurutnya, jika mengacu aturan, seorang pengawas sekolah terlebih dulu harus memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas pada lembaga yang ditetapkan pemerintah. Menurut kabarnya, kata dia, ke empat pengawas itu diduga akan diikutsertakan mengikuti testing susulan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan. “Kondisi ini tentunya akan menjadi preseden buruk dalam proses perekrutan pengawas, khususnya bagi kepala sekolah yang telah mengikuti testing calon pengawas,” tegasnya. Kepala Bidang TK/SD Disdik Kabupaten Cianjur, Moch Asep Saepurohman membantah pelantikan sejumlah pengawas TK/SD cacat hukum. Menurut Asep, semuanya sudah menempuh prosedur yang ditetapkan. “Ah tidak. Semuanya juga sudah menempuh prosedur kok. Tidak cacat hukum,” tegasnya. Q RUS
karena menyangkut persoalan teknis, kan Ketua Baperjakat itu sekda. Dalam kaitan ini bupati hanya melakukan tandatangan saja. Jadi sebaiknya tanyakan saja pada BKPPD atau Baperjakat apa alasan Edi dan Heri masih dipertahankan,” ujar Tjetjep kepada wartawan, kemarin. Namun saat ditanya apakah alasan kedua pejabat tersebut masih dipertahankan,terkait ini bupati enggan berkomentar lebih jauh. “Saya tidak hapal soal kasus itu, lagian sekarang ini kan sedang dalam persidangan,” tambahnya. Pengakuan bupati tersebut sangat disayangkan berbagai pihak, salah
satunya datang dari Ketua Forum Mahasiswa Cianjur, Irhan Ari Muhamad. “Pernyataan bupati yang mengaku tidak tahu aturan tersebut, sangat membuat kami merasa miris sekaligus malu mempunyai bupati TMS. Padahal bupati berasal dari kalangan birokrat yang seharusnya familier dengan aturan kepegawaian,” ujar Irhan terpisah. Menurut Irhan, sepertinya pengakuan bupati yang tidak tahu tentang aturan kepegawaian tersebut merupakan pengakuan yang jujur, maka pantas saja kalau bupati TMS diduga kerap menyalahi aturan seperti soal mutasi kepegawaian. “Bahkan bupati kita ini terindikasi korupsi,” tandasnya. Q RUS
Pemkab Sukabumi Belum Merespon Longsornya Jalan Desa Kutajaya
SUKABUMI (LJ) – Jalan Benda Benteng Duren Gede di Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi yang beberapa pekan lalu longsor dan nyaris putus, hingga berita ini diturunkan belum ada respon dari Pemkab Sukabumi. Untuk mengatisipasi putusnya jalan tersebut, Kades Kutajaya, Edi Fahrudin harus merogoh kocek melakukan perbaikan sementara untuk menghindari terjadinya longsor susulan. Hujan yang mendera Wilayah Kecamatan Cicurug melongsorkan jalan Benda Benteng Duren Gede sepanjang lima puluh meter dengan ketinggian enam meter. Warga yang khawatir terjadinya longsor susulan yang akan memutus jalan tersebut mendesak Kades Kutajaya melakukan penanggulangan. Menurut warga jalan tersebut tidak hanya digunakan warga sekitar, tapi juga warga dari Desa Tugujaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor. Jalan tersebut merupakan jalur alternatif untuk menghidari kemacetan menuju Sukabumi. Sebelumnya Bupati dan Wakil Bupati melihat kondisi jalan tersebut, tetapi hingga saat ini tidak ada respon dari Pemkab Sukabumi untuk menanggulanginya. Kepala Desa Kutajaya, Edi Fahrudin membenarkan bahwa jauh sebelum terjadinya longsor pertama beberapa bulan lalu Bupati dan Wakil Bupati sempat meninjau lokasi tersebut.
Kedua orang pemegang kebijakan tertinggi di Kabupaten Sukabumi ini telah beberapa kali memberi janji. Ketika terjadi longsor susulan yang nyaris memutus jalan tersebut pun Wakil Bupati berkenan meninjau lokasi tapi hingga kini tidak ada tanda-tanda turunnya bantuan. “ketika terjadi longsor beberapa pekan lalu, warga mendesak dirinya menanggulangi kondisi tersebut. Pada saat itu saya langsung memerintahkan stafnya membeli brongsong dan batu kali agar longsor susulan tidak memutus jalan tersebut,” ungkapnya. Menurut kades dari panjang lima puluh meter baru ditanggulangi sepanjang sepuluh meter. Dan dari ketinggian enam meter telah tertanggulangi setinggi dua meter. “Saya telah berupaya mencari solusi untuk menanggulangi terputusnya jalan ini, tapi kondisinya sangat tidak mungkin seluruh bagiannya ditanggulangi. Saya berharap janji Bupati dan wakil Bupati segera terealisasi,” tandas Edi Fahrudin. Warga Desa Kutajaya berharap janji pemegang kebijakan tertinggi di Kabupaten Sukabumi segera merealisasikan perbaikan jalan tersebut. Bila tidak segera ditanggulangi kemungkinan besar tidak hanya warga desa yang menderita kerugian, tetapi para pemakai jalan juga. Sebab jalan ini setiap saat menjadi jalan alternatif untuk menghindari kemacetan di seputaran Cicurug menuju Sukabumi. Q WHD
Dinas Peternakan Kab. Subang Periksa Kesehatan Hewan Kurban SUBANG (LJ) - Menjelang Idul Adha, Dinas Peternakan Subang mulai lakukan pemeriksaan hewan kurban dipasar dan peternak. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengantispasi penjualan hewan kurban yang tidak memenuhi ketentuan pemasaran seperti umur dan kondisi kesehatan hewan kurban. “Untuk pengecekan di setiap wilayah yang ada di Kabupaten Subang, melalui UPTD masing-masing wilayah sehingga kami bisa pastikan hewan yang beredar dipasaran aman untuk dikonsumsi,” ujar Kabid Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Subang, Agus Sugama disela-sela pemeriksaan hewan di dua tempat dipasar hewan Purwadadi dan Lokasi pengusaha ternak di Kecamatan Dawuan, Selasa (16/10) kemarin. Hari pertama pengecekan kondisi hewan kurban, Dinas peternakan melakukan pemeriksaan di dua tempat yakni, Sentra produsen hewan kurban, PT Agro Jaya Wilma yang berada di kawasan Jalan Kalijati, Kecamatan Dawuan, Subang dan Pasar hewan Purwadadi. Pemeriksaan itu dilakukan dengan beberapa tahap. Untuk tahap awal, dilakukan dengan cara mengamati fisik hewan kurban, kondisi bulu hewan kurban, cara berjalan serta alur pernapasan. Selanjutnya, setelah dinyatakan normal Dinas peternakan melakukan pemeriksaan dengan perabaan (Valpasi), untuk mengetahui kelayakan umur hewan kurban tersebut, petugas Dinas Peternakan juga melakukan pengecekan kondisi gigi hewan kurban itu. “Pengecekan dilakukan untuk memastikan peredaran hewan kurban di Subang sesuai aturan dan kebutuhan konsumen, yakni usia dan pemastian tidak ada kecacatan kondisi fisik hewan,” ucap Agus. Agus mengatakan jika dalam kegiatan pengecekan hewan kurban itu tidak ditemukan kondisi hewan kurban yang menyalahi ketentuan. Terkait ancaman virus Anthrax di Kabupaten Subang, Pihaknya mengaku jika jauh
hari sebelumnya, Dinas Peternakan telah melakukan pengamatan dan penyidikan terhadap penyakit hewan kurban. Antisipasi itu dilakukan dengan menggelar vaksinasi terhadap 16 ribu hewan kurban yang dilakukan di 80 desa di kabupaten Subang. Untuk daerah rawan Anthrax di Subang sendiri, jelasnya berada di 7 kecamatan yakni, Kecamatan Dawuan, Kalijati, Ciater, Subang, Cisalak, Cibogo, dan Cipeundeuy. “Sejauh ini Kami tidak menemukan hewan kurban yang terjangkit Anthrax dan Kami berharap itu tidak terjadi di Subang,” ucapnya. Adapun untuk pengawasan adanya hewan yang masuk ke Kabupaten Subang, pihak dinas peternakan selalu mengecek keluar masuknya hewan di Kabupaten Subang, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Subang keluar daerah. “Hewan yang akan diperjualbelikan diluar wilayah bisa dicek dengan surat keterangan sehat atas hewan tersebut, sehingga meski ada hewan yang masuk dan keluar itu bisa dipastikan aman untuk dikonsumsi”, ujarnya. Di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Hewan Purwadadi Subang, Ita Rohadi merespon positif kegiatan yang dilakukan pihak Dinas Peternakan. Menurutnya untuk mengontrol arus distribusi penjual hewan kurban kepada konsumen perlu diawasi secara ketat, agar tidak ada konsumen yang dirugikan. Ita berharap, jika pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan kondisi fisik hewan kurban yang dijual. Prasarana lain, seperti fasilitas tempat penjualan pun harus diperhatikan. “Seperti pasar hewan ini, daya tampungnya mungkin tidak akan mencukupi. Terlebih lagi menjelang Idul Adha, kondisi hewan kurban yang sehat pun bila tidak ditempatkan dalam lingkungan yang sehat, seperti tidak adanya atap penahan hujan, dan fasilitas kesehatan kandang lainnya tentu rentan terserang penyakit,” ucapnya. Q ADE