c.
mineral dan batubara; dan/atau pencabutan IUP atau IUPK.
c.
Operation Special Mining Permits; and/or revocation of a Mining Permit or Special Mining Permit.
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud (3) Administrative sanctions as intended by pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, section (1) shall be imposed by the competent gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan Minister, governors, or regents/mayors. kewenangannya. Pasal 111 Article 111 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Ancillary provisions for the procedures for pemberian sanksi administratif diatur dengan imposition of administrative sanctions shall be Peraturan Menteri. governed by Regulation of the Minister. BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 112 Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 1.
2.
3.
4.
CHAPTER XIV TRANSITIONAL PROVISIONS Article 112 Upon this Regulation of the Government coming into effect: 1. Contracts of works and coal contracts of works that are signed prior to the promulgation of this Regulation of the Government shall be declared to remain valid until their expiration.
Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Kontrak karya dan perjanjian karya 2. pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang belum memperoleh perpanjangan pertama dan/atau kedua dapat diperpanjang menjadi IUP perpanjangan tanpa melalui lelang dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. Kontrak karya dan perjanjian karya 3. pengusahaan pertambangan batubara dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan 4. daerah dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
Contracts of works and coal contracts of works as intended by item 1 that have not received the first and/or second extension are extendable to become extended Mining Permits without bids and their business activities shall be conducted under this Regulation of the Government, except the business activities with respect to more beneficial state revenues. Contracts of works and coal contracts of works as intended by item 1 that have conducted production operation activities must give preference to domestic needs under this Regulation of the Government.
Mining authorizations, regional mining permits and small-scale mining permits granted under laws and regulations prior to the issuance of this Regulation of the Government shall remain valid until their expiration and must: a.
be adjusted to become Mining Permits or Small-Scale Mining Permits under this 61