b.
keadaan yang menghalangi; dan/atau
b.
any preventing circumstances; and/or
Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) (b): Keadaan yang menghalangi dalam ketentuan ini antara lain meliputi blokade, pemogokanpemogokan, perselisihan perburuhan di luar kesalahan pemegang IUP dan IUPK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri yang menghambat kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang sedang berjalan.
Elucidation of Article 76 Section (1) (b): Preventing circumstances in this provision shall include, inter alia, blockades, strikes, labor disputes other than by the fault of Mining Permit holders and Special Mining Permit holders, and laws and regulations issued by the Minister that delay mineral and coal mining business activities in progress.
c.
c.
kondisi daya dukung lingkungan.
Penjelasan Pasal 76 Ayat (1) (c): Kondisi daya dukung lingkungan dalam ketentuan ini adalah apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.
the carrying capacity of the environment.
Elucidation of Article 76 Section (1) (c): The carrying capacity of the environment in this provision shall be the carrying capacity of the environment of the areas that cannot support the loads of mineral and/or coal resource production operation activities performed in their areas.
(2) Penghentian sementara kegiatan usaha (2) Suspension of mining business activities as pertambangan sebagaimana dimaksud pada intended by section (1) shall not detract from ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP the validity period of Mining Permits and dan IUPK. Special Mining Permits. (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana (3) Where events as intended by section (1) item dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, (a) and item (b) occur, suspension shall be penghentian sementara dilakukan oleh made by the competent Minister, governors, or Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai regents/mayors upon application by Mining dengan kewenangannya berdasarkan Permit holders or Special Mining Permit permohonan dari pemegang IUP atau IUPK. holders. (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana (4) Where events as intended by section (1) item dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian (c) occur, suspension shall be made by: sementara dilakukan oleh: a. inspektur tambang; a. mine inspectors; b. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota b. the competent Minister, governors, or sesuai dengan kewenangannya regents/mayors upon public request. berdasarkan permohonan dari masyarakat. Pasal 77 Article 77 (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar (1) Applications for suspension because of force sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat majeure as intended by Article 76 section (1), (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP section (1) item (a) shall be submitted by atau IUPK dalam jangka waktu paling lambat Mining Permit holders or Special Mining 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Permit holders at the latest 14 (fourteen) keadaan kahar kepada Menteri, gubernur, atau calendar days of the occurrence of force bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya majeure to the competent Minister, governors, untuk memperoleh persetujuan. or regents/mayors for approval. (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud (2) Suspension as intended by section (1) shall be pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu granted for a period not exceeding 1 (one) year paling lama 1 (satu) tahun dan dapat and is extendable 1 (one) time. diperpanjang 1 (satu) kali. (3) Penghentian sementara karena keadaan yang (3) Suspension because of the preventing Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro
48