SABTU PAHING 28 APRIL 2012 / 6 JUMADIL AKHIR 1433 H
WACANA
Radar Cirebon Group
5
SMS PEMBACA S UNTUK PDAM KAB CIREBON KEPADA Direktur PDAM kab Crb mhn unt menindk tgs ptgs bc mtr di puri mulia kec gn jt,masa posisi mtrn msh 0056..,sdngkn di rek tghn bln maret sdh 0090 Bgt jg tghn bln peb ruari posisi mtrn 0056.. ( 2bln tdk di pakai) sdng di rek tghn 0072..,pdhl rmh tnp pgr jd ptgs bs dg jls melht mtrn,sy himbau kpd wrg puri mulia unt melht posisi pemakaian di rekening sm yg di mtrn jngn smp kt mmbyr melbi hi yg kt pk,tksh Radar Crb yg memuat srt sy,smg ber mnfaat unt knsmn.tksh wrg puri mulia. NN, 085321059xxx KECEWA DENGAN PDAM KOTA SAYA sangat kecewa dgn kinerja PDAM Kota Cirebon. Tagihan bln Maret 2012 ditembak 2 kali lipat. Sudah diklaim, sudah diakui, eeh bln April 2012 bukannya dikompensasi sesuai janji tp malah ditambah lagi dgn tagihan yg asal tembak. Saya heran, katanya gaji sudah dinaikkan, kok msh gitu kerjanya??? NN, 08156519xxx BELUM DISPILIN LALIN PENGGUNA jalan di kota crb & kab.crb khususnya pngmudi spd mtr, banyak yg tdk disiplin ber lalulintas. Misalnya, tdk pake helm, tdk mnyalakan lampu pd mlm hari, naik mtr brtiga, menrobos rambu larangan dsb. Sbenarnya ini merupakan sasaran empuk petugas polisi utk menindak mereka. Tp krna tdk prnah ada polisi yg patroli, mk yg melanggar brtambah banyak. Sebaiknya ada pet. polisi patroli rutin pk spd mtr mngawasi & mnindak mrk. NN, 085224035xxx PERTANYAKAN JAM KERJA PUSKESMAS KEPADA PEMDA KOTA CIREBON DAN DPR TOLONG CEK LAPANGAN MENGENAI JAM KERJA PUSKESMAS MASA JAM 12 SUDAH SIAP2 PULANG APA MEMANG DEMIKIAN? NN, 085224826xxx PROVINSI MILIK KITA SEMUA KITA sharus’y mampu & lebih mampu mandiri dr pada ikut jawa barat trus, provinsi crb adalah adalah bntuk cita2 perjuangan kita semua, bkan skdar wacana tp riil dmi mnsjahterahkan masyrakat yg ada di ciayumajakuning, ciayumajakuning tu miskin stelah cirebn jd provnsi akan kaya raya bagaikan brunei darussalam ke 2 slmat tnggal jawa barat. by j@y hlb, 085797313xxx HARUS SAMPAI AKAR-AKARNYA BUAT bp2 polisi crbn klo mau brantas “pil setan” yg merusak masa dpn anak bangsa hrs sampai keakarnya br sy akan acungin 2 jempol bp2 polisi. NN, 081911426xxx UNTUK PAK WALIKOTA CIREBON PAK walikota CIREBON, selama anda menjabat tdk ada pembangunan di kota ini. Hanya mall mall dan hotel hotel yg semuanya milik swasta! Bahkan GEDUNG WANITA saja anda tidak bisa mengurusnya, gimana bisa? Cirebon menjadi provinsi!?? NN, 085224644xxx DUKUNG PEMBERANTASAN TOGEL JUDI togel jatiwangi, sy sbga wrga jtw mdukung d memberantas judi togel d wlyh jtw,tapi syg rupanya masih ada orang jatiwangi yang mendukung nya ada judi togel,gmana bapak kapolres majalengka,jadikan majalengka kota ibadah.tmks radar crb. NN, 081320352xxx HARUS TANGGUNG JAWAB YTH bupati indramayu & pimpinan pertamina, harap diperhatikan dan bertanggung jawab atas kelangkaan LPG 3kg bersubsidi...! Asp kroya, 081912921xxx JANGAN TEBANG PILIH YTH Bpk polisi crb klw razia jgn tebang pilih. mentang2 mtr sy IMY ditilang hnya gara” gak menylakan lampu besar..sdng polisi sndri gak menylakan lampu enak aja. NN, 081313221xxx JANGAN MANIPULASI DATA HONORER ASS kami stju dgn BKD, Bhwa jangan ada manifulasi data Tnga hnorer. lbih bgus lagi data dco2kan dengan yang mndapatkan Uang Perjalanan 100rb/bln data lhat di dnas pndidikan,krna yg msk kt 2,bnyk yg tdak mndpatkan UP.& dco2kan jga dgan ijazah SLTA. jgn sampai msih SMA udah ngjar.UPTD Se kuningan juga hrus knsisten donk.htr nhun. NN, 085220448xxx DUKUNG KEGIATAN MUSPIKA CIWARINGIN SAYA warga gintung kidul Ciwaringin mengucapkan terimakasih atas pelayanan terpadu muspika ciwaringin dan polres crb dlm 1 tenda di tengah2 lingk warga, mudah, cepat, murah, transparan. Semoga lbh baik & kompak lg. NN, 082130081xxx UNTUK PARA WARTAWAN KEPADA para wartawan yg trhormat, sudilah kiranya unt peduli atw minimal mnguak kprihatinan trhdap nasib para buruh kontrak iain yg ditindas hak nya, trims sblmy.. NN, 089660116xxx JABAR HARGA MATI ASS, maf nh sya warga KUNINGAN, sya menolak akan adanya P3C, krna kami msyarakat KUNINGAN tau akal bulus dr pihak2 tertentu agar bisa memanfaatkan kondisi tersebut. Mereka tau kuningan akan kya obyek wisata, air, ciri khas makanan dll. JAWA BARAT HARGA MATI, SAY NO TO PROV CRBN. NN, 087724101xxx
BAGI pembaca yang ingin menyampaikan kritik dan saran terkait pelayanan publik yang terjadi di Ciayumajakuning, silakan sampaikan melalui SMS ke nomor 081320323272. Redaksi berhak untuk mengedit atau tidak menerbitkan SMS yang menjurus ke persoalan SARA, memfitnah, dan lainnya.
Kekuasaan dan Kesejahteraan Hakim NEGARA adalah organisasi kekuasaan terbesar yang pernah diciptakan peradaban manusia. Kekuasaan dahsyat yang dimiliki negara apalagi jika berpusat pada satu pemegang kekuasaan, pernah membuat seorang Fir’aun lupa diri sehingga berkata “Ana Rabbakumul a’la”. Aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Meskipun negara dibentuk pada hakikatnya untuk kesejahteraan dan kebaikan warga negara, tetapi negara tetap abstrak. In konkretonya ada pada pemegang jabatan negara yang berarti salah satu dari warga negara juga. Dan warga negara yang diberi jabatan negara ini pada dasarnya adalah tetap manusia yang berarti sama dengan warga negara yang lain yang punya kehendak yang belum tentu selaras dengan keinginan warga negara lainnya. Kelebihannya dibanding warga negara yang lain, sang pemegang jabatan memiliki kekuasaan negara. Tentang karakter kekuasaan yang ada pada seseorang maka ucapan Lord Acton penting dikemukakan: “Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely”. Atas hal itu Montesquieu memperingatkan: “There would be an end of everything, were the same man or the same body, whether of the nobles or of the people, to exercise those three powers, that of enacting laws, that of executing the public resolutions, and of trying the causes of individuals”. Oleh karena kekuasaan negara yang berpusat pada satu tangan cenderung sewenang-wenang maka kekuasaan tidak boleh berpusat pada satu orang. Harus ada pemisahan kekuasaan. Teori ini kemudian menjadi arus utama penyelenggaraan
kekuasaan negara meskipun dengan penafsiran yang terus bergerak sesuai situasi dan kondisi negara-negara di dunia. Meskipun perkembangan zaman tidak hanya mengenal tiga lembaga kekuasaan murni sebagaimana Teori Montesquieu, kekuasaan kekuasaan utama negara pada dasarnya tetap dibagi ke dalam tiga kekuasaan utama, yaitu eksekutif, legislatif dan judikatif. Kekuasaan judikatif yang di Indonesia disebut kekuasaan kehakiman pada dasarnya memiliki dua fungsi utama. Pertama, menyelesaikan sengketa dalam negara, baik itu antarwarga negara ataupun antara warganegara dengan negara. Kedua, mengimbangi kekuasaaan eksekutif agar tidak berlaku sewenang-wenang. Kembali kepada kenyataan bahwa negara adalah abstrak tanpa pemegang jabatan negara maka demikian juga dengan yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan negara. Kekuasaan kehakiman yang menurut ketentuan Pasal 24 UUD 1945 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya adalah lembaga yang abstrak jika tidak ada warga negara yang secara nyata melakukan kekuasaan tersebut. Pelaku jabatan negara dalam kerangka kekuasaan kehakiman inilah yang kita kenal sebagai hakim. Oleh karenanya in konkreto kekuasaan kehakiman ada pada diri para hakim. Hakim adalah pelaku nyata kekuasaan kehakiman. Tanpa hakim maka seluruh badan peradilan hanyalah angan-angan belaka. Keberadaan
Oleh: Wahyu Sudrajat hakim adalah penjelmaan dari sebagian wujud negara itu sendiri. KARAKTER KEKUASAAN KEHAKIMAN Di antara tiga kekuasaan utama negara, Alexander Hamilton dalam The Federalist menyatakan:Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang paling lemah. Salah satu alasannya dikarenakan kekuasaan kehakiman tidak dapat menentukan anggarannnya sendiri. Anggaran kekuasaan kehakiman yang ditentukan oleh dua kekuasaan negara lainnya termasuk di dalamnya anggaran untuk kesejahteraan hakim membuat kekuasaan kehakiman sangat tergantung dan rentan dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. Padahal kesejahteraan hakim adalah salah satu kunci dari kemandirian kekuasaan kehakiman. Alasan utama argumentasi tersebut adalah ada dalam dua sisi dari diri seorang hakim. Sebagai seorang manusia, hakim memiliki kebutuhan-kebutuhan layaknya manusia lain seperti sandang, papan dan pangan. Tidak tercukupinya kebutuhan tersebut tentu akan membuat hakim sebagai seorang manusia secara alamiah akan berusaha mencari jalan agar dapat keluar dari masalah tersebut. Hal itu adalah naluri dasar makhluk hidup untuk bertahan hidup yang tidak mungkin dibendung dengan apapun. Sisi yang selanjutnya, seorang hakim sebagai penjelmaan nyata dari sebagian wujud negara memiliki kekuasaan besar yang langsung
berhubungan kepentingan dasar warga negara. Berbeda dengan kekuasaan negara lainnya yang produknya merupakan kebijakan yang bersifat umum, produk kekuasaan kehakiman berupa putusan langsung menyentuh individu-individu warga negara yang berperkara. Hal ini membuat kekuasaan kehakiman langsung bersentuhan dengan hajat hidup setiap warga negara yang berperkara. Artinya sangat banyak pihak yang berkepentingan terhadap putusan hakim. Selain itu untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan, pemenuhan kebutuhan hidup hakim hanya diperbolehkan dari satu sumber yaitu penghasilan resmi sebagai hakim dari negara. Hakim dilarang menjalankan profesi lain yang akan berpotensi mengganggu netralitasnya sebagai pengadil. Hal tersebut tertuang dalam PP No 36 Tahun 2011. Kombinasi antara dua sisi tersebut berkelindan dengan sempurna. Artinya sebagai manusia, ketika kebutuhan dasar hidup hakim terpenuhi sudah seyogianya hakim melaksanakan tugasnya sepenuh jiwanya. Sebaliknya ketika kebutuhan dasar hidup hakim tidak terpenuhi maka harus diwaspadai suatu keadaan sebagai seorang manusia yang secara naluriah selalu berupaya untuk bertahan hidup, hakim dihadapkan pada suatu keadaan yaitu adanya kekuasaan besar menyangkut hajat hidup orang banyak di tangannya. Terhadap keadaan tersebut, jika tetap kokoh pada tugasnya maka hal itu adalah suatu keadaan yang luar biasa dan akan makin mengokohkan kewibawaan
hukum. Tetapi jika keadaan tersebut memaksa hakim memilih jalan yang berseberangan maka ada keadaan yang pada hakikatnya secara langsung mengancam keberlangsungan hukum dan ketertiban bukan hanya masyarakat tapi juga negara. Corruption by greed berawal dari Corruption by need. Hal itu bukan sesuatu yang dapat dibenarkan dengan alasan apapun, tapi dari perspektif kemanusian adalah sangat manusiawi jika manusia berupaya untuk bertahan hidup. Jika pemanfaatan (baca: korupsi) kekuasaan oleh hakim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bertemu dengan kepentingankepentingan banyak pihak yang berperkara maka hal itu akan menciptakan kombinasi sempurna yang membahayakan nilai-nilai hukum dan keadilan. Keadaan terakhir akan mendorong hukum menjadi komoditas yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran dan keadilan akan menjadi barang dagangan. Berdasarkan hal tersebut kemandirian hakim secara ekonomi bukan hanya masalah membuat sejahtera hakim sebagai manusia tetapi juga langkah pencegahan jabatan hakim diselewengkan oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Kesejahteraan hakim adalah jaminan untuk terlaksananya tugas hakim sesuai konstitusi. Jika tidak maka bukan hanya hakim yang terancam tapi lebih jauh hal tersebut adalah ancaman terhadap hukum dan keadilan. (*) *)Penulis: Hakim dan Anggota Tim Audiensi Hakim dengan KY, Kemenpan dan DPR RI