JUMAT, 7 Desember 2012
FAKTA KARAWANG
11
Kediaman Menpora Sepi Jadi Tersangka
Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Mallarangeng resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan sekolah olahraga nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jabar. Seperti yang tertuang dalam surat permohonan bernomor No 4569/01-23.12.2012 itu Penetapan tersangka itu, menyusul dengan turunnya surat penceka-
lan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencekalan juga terjadi pada dua orang lainnya, Andi Zulkarnain Mallarangeng dan Muhammad Arif Taufikurrahman, salah satu direktur di PT Adhi Karya. Turunnya surat penetapan tersangka dan pencekalan, membuat situasi di rumah Andi Mallarangeng terlihat sepi. Seperti dikutip sebuah media online, dari pantauan-
nya, kediaman Andi yang bertempat di kompleks menteri, Jalan Widya Chandra 2, No. 14, hingga pukul 21.00 masih sepi. Seorang penjaga keamanan, ketika ditanya keberadaan Andi hanya menjawab belum pulang. "Saya tidak tahu. Bapak pulangnya nggak tentu," katanya, Kamis malam, 6 Desember 2012. Selain satpam, terlihat juga seorang anak perempuan yang tengah bermain skuter di dalam rumah. Sesekali ke luar. Sebenarnya, petang tadi Menteri Andi sudah ke luar dari kantornya di kawasan Senayan, Jakarta. Namun belum jelas tujuannya saat meninggalkan kantor Kementerian. Bantahan Andi Mallarangeng Andi sendiri telah membantah keterlibatannya dalam proyek Hambalang. "Tentu saya tidak melakukan pembiaran. Kalau pembiaranpembiaran saya nggak, nggak mungkin melakukan penyimpangan," ujar Andi di Kantornya, Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu 31 Oktober 2012. Meski membantah melakukan pembiaran, Andi mengaku belum bisa berbicara banyak terkait hasil audit BPK itu. "Begini sampai sekarang saya belum menerima hasil dari audit BPK tersebut. Saya belum bisa jelaskan secara detail karena belum bisa melihat hasilnya," ujar mantan Juru Bicara Presiden SBY ini.(net)
Warga Desa Margasari Tolak.... Dari Halaman 1
tangan dan fotokopy KTP, namun pada saat itu masyarakat tidak mengetahui untuk apa tandatangan dan fotokopy KTP tersebut.”pada dasarnya kami tidak mempermasalahkan usaha disana, cuma kami mendengar kabar kalau tandatangan yang kami berikan itu dijadikan dasar untuk pembangunan gereja ditempat tersebut, sementara tidak ada pemberitahuan kepada kami sebelumnya,” tandas Asep. Sementara itu, Hermawan anggota Satpol PP Kecamatan Karawang Timur mengatakan, pada hari kamis
(29/11),dikantor kecamatan digelar rapat untuk membahas pengaduan warga yang menolak pembangunan gereja di Charles futsal. Dan saat ini permasalahan tersebut sudah juga ditangani oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). "Warga merasa dikelabui karena pihak pembangunan gereja minta tanda tangan dan foto copy warga tanpa tau alasannya. Ketika akan dibangun gereja warga memprotesnya sehingga diadakan mediasi di kantor kecamatan," katanya. Sedangkan Gamal Abdul Naser ketua Fron Pembela Islam (FPI) Karawang mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan investi-
gasi untuk membantu warga yang menolak pembangunan gereja di tempat tersebut. . "Kami memang mendengar disana (Charles futsal) sering dijadikan tempat beribadahan umat nasrani. Saat ini kami sedang melakukan infestigasi jika warga menolak pembangunan gereja itu akan kami kawal," katanya. Dalam waktu dekat, masih menurut gamal, pihaknya akan melakukan rapat dengan tim investigasi FPI untuk mengetahui perkembangan dilapangan. "Kami akan melakukan rapat dulu, baru kami akan menindak lanjuti aduan warga di desa Margasari," pungkasnya. (use)
BKD Belum Sanggupi Permintaan DPPKAD Karawang - Badan Kepegawaian Daerah belum sanggup memenuhi kebutuhan pegawai yang diajukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Permintaan penambahan pegawai tersebut berkaitan dengan persiapan pemberlakuan penerimaan tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh pemerintah daerah per satu januari 2013 yang akan datang. Tidak terpenuhinya permintaan yang diajukan oleh DPPKAD tersebut , dikarenakan 20 orang yang harus disiapkan adalah sarjana khusus lulusan akuntsi,perpajakan dan tenaga ahli IT. Sedangkan PNS yang berada dilingkungan pemda saat ini, masih
Dari Halaman 1
bagi yang serius dan menekuni, itu bisa menjadi profesi.” Meski punya seabreg prestasi di bidang model, namun
Danela mengaku kalau citacitanya bukan menjadi model top. Melainkan, dia pengen menjadi seorang wanita karir, bisnis woman. “Tapi sekali-sekali di saat santai, nyambil jadi model juga,”
katanya seraya tersenyum. Danela emang cantik, berbadan indah dan memiliki banyak keunggulan dari mojang lainnya. Tapi meski demikian, dia tidak sombong. (bay)
Karda Polisikan 13 Pengurus.... Dari Halaman 1
oleh puluhan kader PDIP yang mengenakan seragam DPC PDIP berwarna merah menyala. Menurut Slamet Djayusman, laporan Karda dipicu oleh ketidakpuasan Karda yang kempemimpinannya dipermasalahkan oleh 27 PAC PDIP dan 13 pengurus DPC PDIP. Karda dianggap tidak layak mempimpin PDIP di Karawang karena yang bersangkutan terbukti terlibat tindak pidana bahkan telah menjalani hukuman sesuai putusan MA. "Selama Karda menjalani hukuman, roda partai tetap harus berjalan. Sebagai wakil ketua, saya mempunyai kewajiban untuk menggantikan posisi dia," ujar Slamet Djayusman. Namun niat baik dirinya malah disalah artikan. Karda menuding Slamet dan 13 pengurus DPC lainnya telah menggunakan dana partai
tanpa prosedur yang benar. Padahal, lanjut Slamet, dana tersebut dicairkan, setelah dirinya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak bank dan Kesbangkinmas Setda Karawang sebagai pemberi dana."Uang itu merupakan dana hibah dari Pemerintah daerah untuk pembinaan Parpol," jelas Slamet. seharusnya menurut Slamet, jika Karda merasa tidak puas atas hal tersebut, dia sebenarnya dapat mengadukan masalah itu ke Mahkamah Parpol. Dan hal itu diatur dalan AD/ART PDIP, bukannya melapor ke Polisi, “ada mekanisme partai yang diatur jika memang tidak merasa puas terhadap persoalan diinternal,” kata Slamet. Dikatakan juga, langkah yang ditempuh Karda malah mencoreng nama baik PDIP sendiri. Apalagi, saat ini semua Parpol di Jabar sedang siap bertaraung di ajang Pemilihan Gubernur. Slamet berharap pihak DPD dan DPP
PDIP segera turun tangan menyelesaikan maslah tersebut. Jika tidak maka, nama besar PDIP akan hancur oleh satu oknum kader yang terkena tindak pidana. Namun, ketika hal tersebut akan dikonfirmasikan ke pihak Kepolisian, Kasat Reskrim Polres AKP Iman Imanudin sedang tidak ada di ruangannya. Demikian pula Karda Wiranata tidak bisa dihubungi kerena telepon selularnya selalu dalam posisi tidak aktif. Sementara itu sekretaris DPC PDIP Karawang Ace Sudiar menegaskan, meski saat ini ada sedikit konflik poltik diinternal PDIP, namun hal tersebut tidak akan mengganggu persiapan pemenanga di Pilgub Jabar. Pasalnya semua kader sudah komitmen akan memenangkan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki dalam pilgub Jabar.”sama sekali tidak mengganggu persiapan kami, dan kami yakin kami bisa menang dalam pilgub jabar,” singkat Ace.(ssp)
Desember 2012, kita diberikan jatah oleh pusat buat membuka seleksi penerimaan CPNS tahun 2013,memang yang paling banyak kita ajukan adalah guru dan tenaga kesehatan,” tambahnya. Sementara itu, kepala DPPKAD Setya Dharma mengatakan awal 2013 pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak lagi membuka loket pembayaran PBB, hal tersebut dikarenakan PBB telah diserahkan penuh kepada setiap pemerintah dareah. Dirinya juga meyakinkan semua perangkat pendukung di Kabupaten Karawang sudah siap, namun untuk SDM yang menangani hal tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. "Kami butuh 20 orang lagi
yang ahli IT, sarjana akuntansi, dan sarjana pajak. Untuk sementara waktu bisa saja kita tetap minta dulu bimbingan atau pendampingan KPP. Tapi tidak bisa terus menerus dalam jangka panjang. “ ungkap Setya. Terkait dengan potensi PBB, menurutnya, berdasarkan data KPP selama tahun 2012 Karawang bisa menggali dari para wajib pajaknya sampai Rp 80 miliaran. Baik sektor pedesaan maupun perkotaan. Namun angka pastinya, Setya mengakui, data ini belum dilimpahkan oleh KPP kepada pemkab melalui OPD-nya. Hanay saja menurut perkiraan dia, sektor perkotaan lebih besar hingga angka perolehan pajaknya bisa mencapai sekitar Rp 70 miliaran. (ssp)
Siang Beli Minuman Kotak.... Dari Halaman 1
nyatain ke ceweknya sambil pantatnya digeol-geol. “Ih cunihin ci mas mah ah!” timpal si cewwek, tapi ucapannya dia lontarkan sambil senyum dan diikuti cekikikan kedua temannya. Oyib pun langsung memerah (kayak cepot kepanasan tea). Sementara si cewek terus menggodanya sambil menyodorkan minuman kotaknya ke Oyib. Mendapati gelagat demikian, Oyib kemudian memutar otaknya. Dia tak mau kalah dan disebut pecundang. Hingga akhirnya, ide cemerlangnya keluar. Namun, belum juga Oyib melancarkan ide cemerlangnya itu, tiba-tiba salah seorang
cewek lainnya nyeletuk, “ayo atuh kalau mau noel mah, tapi harus bayar dua puluh ribu.” Bagai sapi kejatuhan rembulan, niat Oyib pun langsung mendapat respons. Dengan wajah berbinar dan mata berkedip-kedip, Oyib pun menyambar ajakan itu. “Ayo atuh. Emang siapa takut???” sambar Oyib sambil meluruskan lengannya dan mengarahkan pada lengan si cewek. Jari telunjuknya menari-nari seolah menahan hendak mendaratkan si telunjuk ke lengan si cewek. “Kok diem? Ayo atuh, kan dua puluh ribu!” pinta si cewek. Karena merasa ditantang, Oyib pun kemudian mendaratkan telunjuknya ke lengan si cewek. “Nah kena! Ayo bayar dua puluh ribu ah!” ujar si cewek
sambil namprak ke si Oyib. Oyib pun kemudian mengeluarkan uang dua puluh ribu di sakunya. Kemudian kembali berucap,”Kalau noelnya ke bagian yang lain, sama gak harganya?” “Sama atuh, dua puluh ribu,” jawab si cewwek. Mendengar jawaban itu, Oyib langsung mesem-mesem. “Aku mau noel bagian itu,” kata Oyib dengan mata menatap ke arah bagian bawah si cewek (seolah memberi isyarat kalau dia pengen noel ke bagian yang dia tatap itu). Tapi dasar si cewek, diperlakukan seperti itu malah cengar-cengir. Oyib yang mendapati kenyataan itu pun makin tak kuasa menahan otak ngeresnya. Hingga akhirnya terjadilah sebuah pembicaraan yang agak se-
rius. “Ya udah atuh sekarang beli dulu minumannya, tapi satunya lima puluh ribu. Tar ku kasih nomor HP,” kata si cewek sambil manja-manjaan ke Oyib. Karena Oyib sudah kesemsem sama cewek itu, kemudian dia pun mengeluarkan uang lima puluh ribunya dan diberikan ke si cewek. Selanjutnya mereka terlibat obrolan hingga saling memberi nomor HP. Singkat cerita, malamnya Oyib ngontek si cewek, dan ngajak kencan. Hingga akhirnya Oyib pun berhasil ngajak si Cewek ke suatu tempat yang “wow”. Ah dasar Oyib, siangnya noel dan beli minuman dalam kemasan kotak, ee malamnya dapat “hooh”. (bay)
JMPH Dukung Kejaksaan Usut Kasus.... Dari Halaman 1
Model yang Pengen Jadi Pebisnis
sangat terbatas jika kualifikasinya seperti yang diajukan oleh DPPKAD,”mengambil tenaga honorer kategori I atau kategori II tidak ada satupun yang memenuhi kualifikasi,” terang Haryanto, kepala BKD Karawang. Menurutnya, langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh BKD untuk memenuhi kebutuhan yang diajukan oleh DPPKAD hanya dengan menunggu rekruitmen CPNS formasi umum, itupun menunggu paska moratorium yang akan habis Desember 2012 yang akan datang. Dan saat ini BKD telah lama mengajukan kebutuhan pegawai baru kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN), “Mudah-mudahan paska moratorium yang habis akhir
liar dikalangan masyarakat ataupun PNS Karawang, harus ada kepastian hukum terkait ini semua,” katanya. Lebih jauh dirinya mengatakan, dugaan adanya kasus pemotongan gaji PNS di Dinkes sebenarnya sudah lama dirinya dengar, namun baru saat ini kabar tersebut mencuat ke publik dan ditangani oleh pihak yang berwenang,”sebenarnya saya sudah lama mendengar ini, dan sekarangkan fakta-fakta dilapangannya sudah mulai terkuak, ini akan bisa menjawab semua keresahan
yang dirsakan oleh PNS yang selama ini merasa gajinya dipotong tanpa sepengetahuannya,” tambah Yono. Menurutnya, jika memang benar-benar terjadi ada pemotongan gaji PNS oleh BJB tanpa sepengetahuan pemiliknya, ini bisa masuk dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dan semua yang terlibat bisa dipidanakan.”makanya harus ada kepastian hukum terlebih dahulu, sehingga semuanya bisa jelas dan pasti secara hukum,” tuturnya. Yono juga menyarankan agar PNS karawang yang merasa gajinya terpotong agar tidak takut melaporkan hal tersebut kepada pihak yang
berwenang seperti Kejaksaan, sehingga hal tersebut memudahkan pihak penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah hukum yang ada,”jangan takut terhadap siapapun dalam hal ini, dan kami juga siap mengawal persoalan ini sampai dengan tuntas, karena kami tidak ingin ada PNS yang dirugikan karena ulah oknum yang mengambil keuntungan dibalik ini semua,” tandas Yono. Sementara itu ditempat terpisah, Ketua Paguyuban Pemuda Cikampek (PPC) Herman Taufik merasa prihatin dengan adanya kasus pemotongan gaji PNS Dinkes oleh BJB tanpa sepengetahuan
pemiliknya, apalagi pemotongan gaji tersebut direkomendasikan oleh salah satu pejabat yang ada di Dinkes,”miris sekali ya kondisinya bisa seperti ini, harus ada upaya yang tegas dari semua pihak yang terlibat untuk menyelesaikan ini semua,” ungkap Herman Herman menegaskan persoalan ini harus secepatnya diungkap oleh pihak penegak hukum, pasalnya jika memang benarbenar ada pemotongan gaji PNS Dinkes, maka hal tersebut sangat merugikan para PNS yang ada Dinkes,”kasihankan PNS, sudah gajinya tidak besar, dipotonga juga, ya kalau pemotongannya jelas kan gak papa,” tandas Herman. (ssp)
Upsss! Sudah Ga Dipotong Lagi Dari Halaman 1
Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang dokter di lingkungan Puskesmas Kota Karawang yang namanya minta dirahasiakan. “Kami diminta menandatangani surat kuasa pemotongan gaji, sementara kolom tanggal dan jumlah potongannya masih dikosongkan. Selain itu juga caranya memaksa dan diburu-buru seperti sedang dikejar target. Ada apalagi ini…?” ungkapnya dengan nada kesal. Berdasarkan hasil investigasi tim Fakta Karawang, praktek pemaksaan terhadap sejumlah PNS untuk menandatan-
gani surat kuasa pemotongan gaji ini tidak hanya terjadi di wilayah Kecamatan Karawang Barat dan Karawang Timur saja. Tetapi juga terjadi di wilayah Cikampek, Rengasdengklok, Tirta Jaya dan Cilamaya. Di sisi lain, pasca-penghentian pemotongan gaji oleh pihak BJB akibat sorotan publik terhadap kasus ini. Tim Fakta Karawang juga mengendus adanya sejumlah upaya pihak-pihak pemberi pinjaman kepada PNS dalam hal ini sejumlah bank, koperasi maupun lembaga lainnya yang selama ini menikmati uang setoran dari hasil pemotongan yang dilakukan oleh BJB terhadap gaji PNS untuk menjalankan kembali proses pemotongan gaji
tersebut. Hal ini dilakukan karena ketika tidak dilakukan pemotongan oleh BJB, maka mereka melakukan penagihan sendiri kepada para PNS tersebut yang mengakibatkan tingginya biaya dan waktu penagihan yang harus mereka keluarkan. Berdasarkan reaksi lembagalembaga pemberi pinjaman tersebut memunculkan indikasi kuat jika selama proses pemotongan gaji PNS yang dilakukan BJB dalam kurun waktu lebih dari tiga tahun tersebut, diduga ada sejumlah oknum pejabat yang menikmati uang fee dari jasa pengumpulan uang hasil pemotongan dari bank BJB. Kecurigaan ini terungkap
dari salah seorang PNS di lingkungan Dinkes yang selama ini menjadi korban pemotongan gaji tersebut, “Kita sih bukannya berburuk sangka, tapi boleh dong curiga…? Sebab kita tahu oknum PNS yang mengelola uang tersebut golongannya berapa, gajinya berapa… dulu dia ke tempat kerja naik turun angkot, sekarang sudah pakai mobil dan sopir pribadi, sering jalan-jalan ke luar negeri, bahkan konon sudah membeli rumah baru dua unit di salah satu perumahan elit Karawang. Ini kan ngga rasional. Sementara gaji kami setiap bulan dipotong terus, dengan besaran dan masa potongan yang tidak jelas…!” ungkapnya.(zms)