FAKTA SUBANG 4 ULAMA BERPOLITIK FAKTA KARAWANG
SABTU, 8 APRIL 2013
SOAL POIN SIDANG PARIPURNA Ketua DPRD Sergah Statemen Bupati
Bupati Subang Ojang Sohandi
SUBANG - Adanya himbauan dari sejumlah pihak yang terkesan melarang para pemuka agama (kiai/ulama) terlibat dalam politik memaksa Ketua DPRD Subang Atin Supriatin angkat bicara. Menurutnya, hak setiap warga negara untuk aktif dalam kegiatan politik dan menyalurkan aspirasi politiknya, termasuk para pemuka agama (kiai/ulama). Diketahui, pernyataan Atin ini menanggapi pernyataan Bupati Ojang Sohandi dalam kesempatan rapat paripurna DPRD dengan agenda memperingati HUT Subang ke-65 pada Jum’at lalu (5/4). Diantara isi pernyataannya, Ojang mengimbau para ulama untuk tidak terlibat jauh dalam berpolitik, dan sebaiknya fokus mengurus umat. Terkait ini, Atin menegaskan, sebagai warga negara yang baik, kaum ulama, kiai, ustadz maupun pemuka agama lainnya punya hak sama untuk terlibat dalam politik. “Dan ini dijamin sepenuhnya oleh konstitusi kita. Jadi, kalau ada pihak-pihak tertentu, termasuk pernyataan Bupati (Ojang Sohandi—red) yang terkesan memperma-
salahkan keterlibatan para ulama dalam politik, terlebih berupaya menghalang-halangi atau melarang mereka berpolitik, jelas itu bertentangan dengan perundangundangan kita. Karenanya, kita imbau siapa pun agar jangan melarang-larang para ulama untuk berpolitik”, tegas Atin, kemarin (7/4). Menurut Atin, berdasarkan peraturan perundangundangan, jusru yang seharusnya dilarang berpolitik adalah kalangan birokrasi (PNS) sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS. “Kalangan PNS ini harus netral, gak boleh berpihak atau mendukung siapa pun, sebab hal itu bakal mempengaruhi pelayanan publik. Kalau para ulama ya harus berpolitik, mereka itu kan tokoh panutan umat yang sudah tugasnya memberi pencerahan, penerangan, dan petunjuk kepada masyarakat”, ucapnya. Seorang pemuka agama yang juga pengurus Forum Pondok Pesantren (FPP) Kabupaten Subang, Kiai Ridwan Hartiwan bahkan menganjur-
kan umat Islam untuk terlibat aktif dalam politik. Menurutnya, ajaran Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya urusan politik dan kenegaraan. Dalam Kitab al-Ahkam as-Sulthoniyah (Pokok-pokok Hukum Kenegaraan) karya Imam al-Mawardi (tokoh ulama abad pertengahan Islam), sebut dia, dinyatakan bahwa urusan politik kenegaraan merupakan bagian integral dari menjalankan syari’ah agama Islam. Berpolitik adalah bagian dari syi’ar agama sepanjang itu dilakukan sesuai ajaran keislaman. “Nabi Muhammad SAW sendiri adalah Rasul sekaligus negarawan, ulama sekaligus politisi. Jadi berpolitik bagi umat Islam sangat dibolehkan. Bagi para ulamanya, berpolitik jelas hal yang baik sepanjang itu tidak melupakan tugasnya dalam membina dan mencerahkan umat. Ulama adalah lambang moral. Bisa dibayangkan, politik tanpa ulama, tanpa moral, akan berubah jadi tirani”, pungkas pimpinan Ponpes Darul Falah Cisalak ini, kemarin (7/4). (usp)
Atin - Nina Terancam Dipecat dari PDIP SUBANG - Mencuatnya kabar bahwa Ketua DPRD Subang Atin Supriatin dan Ambu Nina Nurhayati bakal hengkang dari PDI Perjuangan menjelang pertarungan Pemilukada 2013 mendatang, membuat para petinggi partai besutan Megawati Soekarno Putri itu kelabakan. Pasalnya, jika benar kedua politisi perempuan itu bakal keluar dari PDIP, diperkirakan hal itu akan berdampak signifikan terhadap partai. Sekedar diketahui, Ketua DPRD Atin Supriatin merupakan kader sekaligus Sekretaris DPC PDIP Subang dan Ambu Nina Nurhayati merupakan istri Ketua DPC PDIP Subang H. Eep Hidayat (mantan Bupati Subang). Saat ini,kedua politisi wanita tersebut masuk dalam bursa 10 Bakal Calon Bupati dari internal PDIP. Namun, menjelang perhelatan Pemilukada Subang pada 8 September 2013 mendatang, keduanya santer dikabarkan akan hengkang dari PDIP dan memilih mencalonkan diri lewat jalur perseorangan (independen) dalam wujud paket pasangan Atin-Nina. Bahkan, isu bakal hengkangnya kedua politisi itu diiringi kabar adanya pengumpulan poto copy KTP warga secara besar-besaran sebagai bukti dukungan terhadap keduanya untuk maju di Pemilukada. Tak pelak, isu ini membuat para petinggi partai berlambang banteng moncong putih itu kelabakan. Bayang-bayang sanksi partai pun siap mengancam Atin dan Nina.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Ating Rusnatim mengungkapkan, sepanjang DPP PDIP belum menetapkan calon yang direkomendasikan, maka sahsah saja jika seandainya Atin Supriatin dan Ambu Nina Nurhayati maju dari jalur perseorangan (independen). Namun pihaknya mengimbau agar keduanya tetap mencalonkan dari PDIP. “Kami sarankan keduanya (AtinNina—red) tidak ngambil jalur independen”, ujar Ating, Minggu (7/4). Meski demikian, Ating menegaskan, jika DPP PDIP telah menetapkan calon yang direkomendasikan, maka semua komponen partai harus menghormati dan tunduk pada keputusan tersebut. “Artinya, kalau sudah ada calon yang direkomendasikan, semua kader PDIP tidak boleh melirik kirikanan (membelot—red), termasuk dari kader yang saat ini maju di jalur independen”, katanya. Bagi komponen partai yang membelot, termasuk didalamnya yang independen, setelah keluar keputusan DPP tentang rekomendasi calon, dipastikan bakal diberi sanksi, diantaranya pemecatan dari struktur maupun keanggotaan partai. “Di partai kan ada mekanisme dan konsekwensi. Khusus untuk kader yang aktif di struktur atau fungsionaris partai ya jelas tidak boleh menentang keputusan partai, kalau itu
dilakukan berarti ada sanksinya”, tegas Ating yang kini menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Subang ini. Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD yang juga Sekretaris DPC PDIP Subang, Atin Supriatin membantah jika dirinya dan Ambu Nina Nurhayati bakal maju mencalonkan Bupati/Wakil Bupati dari jalur perseorangan (independen). Menurutnya, pengumpulan poto copy Ating Rustanim KTP warga yang tengah dilakukannya saat ini bukan ang diketahui telah menjaring ditujukan sebagai alternatif untuk sekurangnya 10 nama Bakal Calon maju di jalur independen manakala Bupati untuk menghadapi Pemiludirinya tidak berhasil mendapatkan kada mendatang, diantaranya Burekomendasi DPP. Melainkan, hal pati Subang Ojang Sohandi, Ketua itu dilakukannya untuk membuk- DPRD Atin Supriatin dan Ambu tikan dirinya mendapat dukungan Nina Nurhayati. Dari sekian nama masyarakat Subang. tersebut, Bupati Ojang Sohandi “Isu (bahwa saya dan Ambu disebut-sebut memiliki peluang terNina maju dari independen—red) kuat dalam mendapatkan rekomenitu tidak benar. Memang saat ini dasi DPP PDIP untuk dicalonkan tim kami tengah melakukan sur- pada Pemilukada itu. vey terkait pencalonan saya nanti, “Semua bakal calon yang sudah salah satunya dengan meminta kita jaring pada dasarnya punya peltanda tangan warga dan ada juga uang yang sama untuk mengantongi yang ngasih poto copy KTP. Itu kita rekomendasi DPP. Semua itu kan lakukan sebagai bukti bahwa saya tergantung hasil polling lembaga mendapat dukungan warga untuk survey independen yang dipilih oleh maju di Pemilukada”, bebernya, ke- DPP. Di sana nanti setiap balon itu marin (7/4) seraya menegaskan, dia diuji popularitas dan elektabilitastetap akan patuh terhadap apa pun nya. Dan yang paling tinggi hasilnya, yang menjadi ketentuan dan aturan itu yang akan direkomendasi oleh partai. DPP”, kilah Wakil Ketua DPC PDIP Sementara itu, DPC PDIP Sub- Subang, Ating Rusnatim. (usp)
Ketua DPRD Subang Atin Supriatin
Akurasi Data Kemiskinan Carut Marut “Gimana bisa mengentaskan kemiskinan jika datanya sendiri tidak akurat,” Kepala Bappeda Subang Komir Bastaman. SUBANG - Upaya penanggulangan dan penanganan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Subang terancam tidak berjalan secara efektif serta optimal akibat tidak jelasnya data akurat mengenai kemiskinan. Pasalnya, saat ini data tersebut cenderung semrawut akibat beragamnya versi jumlah angka kemiskinan yang dimiliki oleh setiap instansi. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Subang, Komir Bastaman. Menurutnya, saat ini data penting tersebut tidak dimiliki secara terpusat oleh satu instansi sehingga berpotensi mengganggu berjalannya program pengentasan kemiskinan. “Gimana bisa mengentaskan kemiskinan jika datanya sendiri tidak akurat”, keluh Komir, Minggu (7/4). Dia menerangkan, hingga kini data kemiskinan di Subang sangat beragam di setiap instansinya, yakni ada versi BPS, Dinsos, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan lainnya. Menurut versi BPS misalnya, jumlah war-
ga miskin Subang mencapai 30 persen dari jumlah total penduduk sekitar 1,4 juta orang. Sedangkan versi Pemprov Jabar, angka kemiskinan di Subang mencapai 17 persen, sementara versi Bappeda, angka warga miskin sekitar 24 persen. “Bahkan versi Dinas Kesehatan, data kemiskinan tercatat sebanyak 40 persen dengan merujuk pada data penduduk penerima Jamkesmas dan Jamkesda. Namun sementara ini, data kami lah (data versi Bappeda—red) yang dipakai sebagai acuan untuk menjalankan pembangunan”, ujarnya. Mengingat data kemiskinan yang akurat itu sangat penting untuk mengukur sejauh mana prestasi pemerintah, pihaknya menargetkan pada tahun 2013 ini, jumlah penduduk miskin bisa terdata dengan valid, akurat dan bersifat tunggal (tidak lagi beragam). “Tahun ini, data mengenai kemiskinan dan hal-hal lainnya harus berada terpusat di Bappeda”, tandasnya. (usp)