Edisi 17 Januari 2013 by BLABLA

NASIONAL DEMOKRAT RESTORASI INDONESIA

Partai Nasional Demokrat

Partai Kebangkitan Bangsa

PKB

Partai Kebangkitan Bangsa

PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA

Partai Keadilan Sejahtera

PDI PERJUANGAN

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Golkar

GERINDRA

GERAKAN INDONESIA RAYA

Partai Gerakan Indonesia Raya

PARTAI DEMOKRAT

Partai Demokrat

8 PAN

Partai Amanat Nasional

PPP

Partai Persatuan Pembangunan

Partai Hati Nurani Rakyat

FAKTA KARAWANG

KAMIS, 17 januari 2013

foto : rosman

Wakil Sekjen DPPP PPP Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Hj. Ratih Sanggarwati secara simbolis memberikan pelayanan perdana di Pos Balita Sehat Rawamerta Karawang.

DPP PPP Resmikan Pos Balita Sehat di Karawang RAWAMERTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meresmikan Pos Balita Sehat di Dusun Krajan Rt/Rw 04/01 Desa Mekarjaya Kecamatan Rawamerta Karawang, kemarin. Peresmian tersebut langsung digelar Wakil Sekjen DPPP PPP Bidang Pember-

dayaan Perempuan dan Anak, Hj. Ratih Sanggarwati. Pendirian Pos Balita Sehat dilakukan sebagai bentuk kepedulian kader-kader PPP terhadap masyarakat, terutama kalangan anak-anak mengingat diantara mereka saat ini masih banyak yang kurang memperhatikan pent-

ingnya menjaga pola hidup sehat pada kalangan anak usia dini.“Mempunyai anak yang sehat merupakan idaman semua orang tua. PPP berikrar akan menyehatkan anak bangsa sejak dini, dengan harapan mereka itu akan selalu terjaga kesehatannya baik jasmani mau-

Kinerja Panwaslu Dipertanyakan KARAWANG – Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karawang dinilai tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Alamat ini muncul karena beberapa temuan pelanggaran belum ditindak oleh Panwaslu. Apa yang disuarakan terkait kinerja Pan-

waslu ini seperti dikatakan warga Kelurahan Karangpawitan, Idrus (24). “Anggota Panwaslu, terutama pada ajang pemilihan Gubernur tidak maksimal dalam bekerja. Ada kesan personelnya sendiri banyak yang tidak sesuai dengan keahliannya,”sebutnya, kepada Fakta Karawang, kemarin. Selaku Panwaslu dalam ajang demokrasi, sambung dia, sedianya Panwaslu bisa maksimal dalam menjalankan tugasnya dilapangan. “Minimal dari kesigapan Panwaslu ini, ada contoh yang akan digugu dan ditiru oleh publik dalam era demokrasi ini,” sergahnya, menerangkan bukti kinerja Panwas yang belum maksimal tersebut, semisal belum digelarnya penertiban spanduk-spanduk Calon Gubernur di titik-titik kota Karawang. Pemerhati politik di Karawang, Adien Sholehoedin, S.Kom, MM saat dimintai tanggapan oleh Fakta Karawang menyebutkan jika Panwaslu saat ini sadar dengan kompetensinya tidak mungkin kritik public ini muncul kepermukaan. “Untuk menjadi seorang anggota Panwas itu minimal harus bisa mengusai halhal terkait Panwas dan Pemilu. Jadi, tahu dulu tugas pokok dan fungsinya sebagai Panwas. Sehingga, kinerjanyapun bisa maksimal dan dipertanggungjawabkan,” hemat Adien. Kata dia, ketika ada ungkapan kalau kinerja Panwaslu belum menguasai tupoksinya sebagai tenaga pengawas pemilu bisa jadi terbukti. “Kinerja panwas itu tidak hanya sebatas pelaksanaan, namun mulai dari penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap, red), penetapan calon, pelaksanaan pemilihan, bahkan sampai enam bulan setelah pemilihan,” ujarnya. Sisi lain, Adien mengharapkan partisipasi parpol ikut menyeburkan diri dalam sosialisasi Pilgub, sehingga pelaksanaannya nanti berjalan maksimal sesuai harapan. “Tanpa terkecuali, peserta partai politik yang ikut berhelat pada PIlgub juga wajib meneruskan upaya sosialisasi tersebut melalui kadernya masing-masiong,”katanya.(zck)

foto : rosman

Pengurus DPC PPP Muzakir Ridho dalam kesempatan acara menyempatkan apresiasinya kepada masyarakat secara langsung.

pun rohani,” kata Hj.Ratih, kepada Fakta Karawang, Rabu (16/01). Kata dia, diresmikannya pos balita di Karawang, sekaligus menambah daftar panjang pelayanan PPP kepada masyarakat. “Peresmian pos ini, merupakan yang ke 30 kalinya. Kami akan terus

Hj. Ratih Sanggarwati disela-sela wawancara bersama awak media di Karawang tampak apresiatif memberikan pemaparannya.

menerus menjalankan program-program kerja yang bersifat pengabdian masyarakat di seluruh tanah air,”tambahnya. Terutama di Karawang, tambah Ratih, program lainnya yang bakal digalakan Bidang Pemberdayaan Peremppun dan Kesehatan PPP, yakni dengan melanjutkan usaha

untuk perbaikan gizi keluarga. Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Karawang Hj. Lina Sugiharti, SE kepada Fakta Karawang, siap mensukseskan program DPP PPP terkait pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Dengan adanya

program tersebut, kata Lina, sangat membantu untuk kebesaran partai. Khususnya di Kabupaten Karawang. “Kami sangat mengapresiasi dan siap membesarkan PPP di Karawang melalui program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Lina. (cim)

Kepala DBMP Bisa Dipenjara KARAWANGPernyataan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Karawang Asikin, bisa menjadi blunder. Asikin bisa dipenjarakan atas pernyataan dan perbuatannya, terkait dengan pembayaran proyek Jalan KosambiTelagasari yang hingga akhir 2012 belum selesai. "Asikin seperti ketua majelis hakim saja, berani mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kapasitas dia kan sebagai penanggungjawab pekerjaan tersebut, bukan penegak hukum. Masa dirinya berani mengatakan jika dalam proyek itu tidak ada kerugian negara," ujar Asep Agustian praktisi hukum Karawang, kepada Fakta Karawang, Rabu (16/1). Pembuktian jika dalam sebuah proyek negara tidak dirugikan, kata Asep, itu hanya bisa dilakukan oleh penegak hukum. Oleh karena itu dirinya menilai jika Asikin telah melakukan pembohongan kepada masyarakat Karawang. "Apa benar proyek tersebut selesai tepat waktu sehingga Bina Marga melakukan pembayaran. Kualitas pekerjaannya juga kan belum dicek. Makanya jangan sembarangan dalam mengeluarkan pernyataan," kata Asep. Untuk membuktikan ucapan Asikin tersebut, Asep mendesak kepada penegak hukum di Karawang, atau lembaga apapun untuk melakukan pengecekan dan uji kualitas Jalan Kosambi-Telagasari yang menelan anggaran lebih dari Rp 3 milliar.

Apabila hasil pengecekan dan uji kualiatas jalan tersebut tidak sesuai dengan pernyataan yang dikeluarkan Asikin, maka sebagai penanggungjawab proyek tersebut, penegak hukum bisa menangkap dan memenjarakan Asikin. "Saya yakin, apa yang disampaikan Asikin tidak sesuai dengan realitas dilapangan karena menurut informasi yang saya dapatkan, per 31 Desember 2012 pembangunan jalan tersebut baru mencapai 88 persen, dan Asikin beserta jajarannya yang terlibat,bisa dipenjarakan karena ulahnya," tambah Asep. Dirinya juga sangat menyayangkan sikap DBMP yang lebih cenderung memberikan proyeks-proyek besar di DBMP Karawang kepada orang-orang yang diduga dekat dengan RDB dan kekuasaan saat ini. Padahal orang-orang tersebut menurutnya bukanlah pengusaha dibidang tersebut."Gara-gara ulah DBMP itu proyek-proyek jadi tidak selesai, jika seperti ini maka masyarakat yang dirugikan," tandas Asep. Sebelumnya diberitakan, Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Karawang mengakui jika ada pekerjaan yang belum selesai namun sudah dibayar. Salah satunya adalah pekerjaan jalan Kosambi-Telagasari. Pekerjaan dengan panjang 1.434 meter, lebar 5 meter, dengan nilai kontrak Rp 3,6 milliar tersebut sudah dibayar 100 persen,

Asep Agustian

meski progres pekerjaannya belum mencapai 100 persen selesai. Namun DBMP berdalih, pembayaran jalan tersebut, dikarenakan progres pekerjaanya sudah lebih dari 95 persen."Kami berani membayar, karena pekerjaan yang belum selesainya tinggal bahu jalan, dan 40 meter saja, dan masih ada retensi 5 persen dari nilai kontrak," terang Kepala DBMP Karawang saat men-

erima sidak komisi C DPRD Karawang, Selasa (15/1). Asikin juga menjamin, jika dalam proses penyelesaian pekerjaan jalan tersebut pemerintah tidak dirugikan."Kami jamin tidak ada yang dirugikan dalam hal ini, karena yang belum selesainya hanya dibawah 5 persen," ujar Asikin. Pernyataan itulah yang saat ini menjadi sorotan publik dan aktivis di Karawang.(ssp)

FRKB Minta Bupati Bijak Tampung Kritik Aktifis KARAWANG - Sikap Bupati Ade Swara menanggapi kritik yang disampaikan oleh para aktivis melalui media masa di Karawang, dinilai bukan cermin seorang pemimpin yang islami. Pasalnya dalam menyikapi kritikan, ada kecenderungan bupati selalu menyalahkan dan cenderung memutarbalik kritik yang dialamatkan kepihaknya. "Selama ini Bupati selalu merasa sebagai pemimpin yang sangat Islami, tapi mana buktinya, masa kritikan dari masyarakat

dan aktivis Karawang ditanggapi secara emosional, dan cenderung menyudutkan orang-orang yang mengkritiknya," tegas Andri Kurniawan, aktivis Forum Rakyat Karawang Bersatu (FRKB), kemarin. Jika mengaku sebagai seorang pemimpin yang Islami, lanjut Andri, seharusnya Bupati Ade Swara mencontoh sikap Nabi Muhammad ketika menyikapi kritikan. “Sejarah rosul saat dicerca, dihina, bahkan dilempari dengan kotoran, tidak pernah marah, namun sela-

lu cenderung mendo'akan orangorang yang selalu melecehkannya. Itu memang resiko seorang pemimpin, masa baru dikritik saja sudah marah," seloroh Andri. Lebih jauh Andri mengatakan, jika seorang pemimpin tidak mau dikritik untuk kepentingan masyarakat banyak, lebih baik Bupati Ade Swara kembali merenungkan kepemimpinannya sebagai Bupati Karawang. Adapun terkait media-media di Karawang yang menyoroti kinerja pemerintah, itu merupakan

hal yang memang seharusnya karena fungsi media adalah sebagai kontrol sosial serta kepanjangan lidah masyarakat."Kalau memang pemberitaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, gunakan hak jawab, jangan salahkan media yang membuat berita," kata Andri. Andri menegaskan, seharusnya Bupati Ade Swara mengevaluasi secara objektif kinerjanya selama memimpin Karawang dalam dua tahun ini, tanpa perlu membanding- bandingkan kinerja dengan

kepemimpinan sebelumnya. Kecuali itu, Andri berharap, agar Bupati Ade Swara bisa mengevaluasi orang-orang yang selama ini berada dilingkaran kekuasaanya. "Akan elok, ketika tak hanya menampung suara dari orang-orang dekat saja. Tapi mampu menampung langsung apa yang sebenarnya dirasakan masyarakat Karawang, ," tegas Andri. Sementara Bupati Ade Swara yang dimintai klarifikasinya lewat sms belum merespon sikap FRKB hingga berita ini ditulis. (ssp)